.

Jakarta, Nusantara Bicara  --   Saat ini sedang melakukan kerja sama dengan perpusnas sebagai pelaksana kegiatan.  Ada dua kegiatan yang sekaligus kita lakukan 1. Sosialisasi tentang penerapan puja indah (pusat jejaring inovasi daerah) . Kami sudah melakukan kerja sama dengan BSKDN ( badan strategi kebijakan dalam negeri) Kemendagri dan hari ini sudah dilakukan sosialisasi oleh kepala badan langsung, ungkap Kepala Bappeda Kabupaten Bone Bolango Dr. Basir Noho dalam acara launching buku belajar dari Bone Bolango di Perpusnas Jakarta, Senin (27/3/23).

Basir melanjutkan Kemudian kegiatan kedua launching buku dengan judul belajar dari Bone Bolango mengkaji kebijakan pengentasan kemiskinan di Bone Bolango yang ditulis langsung bupati Bone Bolango Hamim Pou.

Terlibat hari ini sebagai narasumber membedah buku 1. Kepala Perpusnas 2. Bapak Rahmat Gobel wakil ketua DPR RI yang diwakili pak Nasihi masa  sebagai staf khusus wakil ketua DPR RI  3. Editor senior dari kompas Gramedia pak Candra Gautama 4. Deputi kependudukan dan ketenagakerjaan Bappenas Bapak Maliki.

4 Nara sumber ini yang akan membedah buku yang hari ini di launching dan diikuti 200 orang peserta.  Terdiri dari pejabat dari kabupaten Bone Bolango, unsur masyarakat perantauan di Jakarta, pejabat dan staf dari kabupaten Bone Bolango.

Buku belajar dari Bone Bolango mengkaji kebijakan pengentasan kemiskinan ini diambil dari hasil disertasi doktoral pak Bupati Hamim Pou di universitas Brawijaya pada jurusan ilmu pertanian dengan konsentrasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Disusun buku dan diterbitkan oleh Kompas Gramedia.

Dari Puja Indah sebagai tindak lanjut dari visi misi Kepala daerah dari RPMJT 2021  2026 menyelenggarakan pemerintahan berbasis digital. Puja ini platform digital yang dikembangkan oleh BSKDN ada 16 layanan publik dan 3 layanan tematik  sehingga kita butuhkan untuk penerapannya di daerah. Sehingga kita melakukan kerja sama dan sosialisasinya hari ini. Kita melakukan penerapannya beberapa platform sesuai kemampuan daerah.

Harapannya dengan launching  hari ini dapat memberikan preferensi tambahan kepada pemerintah pusat didalam melakukan perumusan kebijakan program kegiatan pengentasan kemiskinan daerah sebagai bagian dari tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dapat memberikan informasi kepada pemangku kebijakan dan stakeholder bagaimana mempertimbangkan tipologi dan karekteristik daerah dalam penyelenggaraan pengentasan kemiskinan. (Agus)