Jakarta, Nusantara Bicara -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, berdiskusi ihwal rencana pemanfaatan lahan lembaga pemasyarakatan (Lapas) untuk pembangunan rumah bagi masyarakat.
Maruarar menyebut, banyak Lapas yang berdiri di lokasi strategis di tengah kota, padahal kondisi sudah penuh sesak dan tidak ideal.
“Banyak warga perkotaan yang butuh rumah layak. Lahan Lapas di tengah kota bisa dipindahkan ke luar kota, lalu lahannya dimanfaatkan untuk membangun perumahan,” ujar Menteri PKP di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta, Rabu (7/5/2025).
Menurutnya, kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto, agar masyarakat dapat memiliki hunian layak yang dekat dengan tempat kerja.
Ia juga menyampaikan, bahwa relokasi Lapas diharapkan mampu menciptakan ruang pemasyarakatan yang lebih manusiawi.
“Pembangunan hunian ini menyelesaikan beberapa hal sekaligus: penjara yang layak dan rumah bagi masyarakat. Nanti akan dikombinasikan antara warga berpenghasilan rendah dan menengah supaya bisa subsidi silang,” jelasnya.
Maruarar menyebut, bahwa Menteri Imipas Agus Andrianto memberikan dukungan penuh, termasuk dalam membentuk Satgas lintas kementerian yang akan menyiapkan pemanfaatan lahan tersebut.
Selain itu, pemerintah juga melibatkan Kepala BPKP, Kejaksaan, dan BPS sejak awal untuk mengawal proses pembangunan.
Pemerintah, lanjutnya, menyiapkan sekitar 5.000 rumah subsidi khusus bagi pegawai Lapas.
“BPS akan mendata langsung pegawai Lapas yang berhak mendapat subsidi rumah. Ini kolaborasi luar biasa,” terang Maruarar.
Sementara itu, Menteri Imipas, menyambut baik rencana relokasi Lapas dan penyediaan rumah subsidi untuk pegawai.
“Saat ini ada sekitar 65.000 pegawai Lapas, dan banyak yang belum memiliki rumah. Dukungan ini sangat berarti,” tutup Agus.
Turut hadir, Kepala BPS, Kepala BPKP, dan Dirjen Kekayaan Negara dari Kementerian Keuangan, dalam diskusi tersebut. (Agus)
Posting Komentar