.

Jakarta,  nusantarabicara   --   Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya Erwin S. Aldedharma menegaskan seluruh alutsista Korps Marinir berada dalam kondisi siap operasi dan dapat digerakkan kapan pun, termasuk bila Indonesia memutuskan mengirim kontingen ke Gaza.

“Kalau peralatan memang sudah selalu siap. Itu sudah tuntutan dari awal bahwa setiap peralatan yang kita miliki harus selalu dalam keadaan siap untuk menghadapi segala macam kebutuhan tugas,” ujar Erwin di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta, Senin (17/11).

Erwin menegaskan kesiapan peralatan menjadi aspek krusial di tengah pemekaran organisasi Korps Marinir dan meningkatnya tuntutan profesionalisme pasukan baret ungu.

“Kesiapan alutsista, prajurit, dan organisasi akan terus disempurnakan agar mampu menjawab amanah dan tugas yang diberikan negara,” katanya.

Dukungan Unsur Zeni, Kesehatan, dan Logistik.

Terkait kebutuhan misi luar negeri seperti Gaza, Erwin menyebut Korps Marinir telah menyiapkan unsur-unsur pendukung yang relevan.

“Zeni, kesehatan, dan kebutuhan logistik lainnya akan kita persiapkan sesuai arahan pimpinan,” ujarnya.

Ia menegaskan TNI harus berada dalam kondisi siap kapan saja. “Kita harus selalu siap menghadapi segala hal, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” lanjutnya.

Seleksi Personel TNI untuk Misi Gaza sudah Berjalan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah sebelumnya menyebut penyiapan pasukan untuk misi Gaza dilakukan dalam bentuk kapabilitas, bukan penetapan batalion tertentu.

TNI menyiapkan kemampuan inti kesehatan dan zeni konstruksi, serta perlengkapannya seperti rumah sakit lapangan, peralatan medis emergensi, ambulans, sarana air bersih, dan alat berat rekonstruksi.

“Jenis dan jumlahnya akan disesuaikan setelah mandat PBB dan kebutuhan lapangan ditetapkan,” kata Freddy.

Freddy juga menyebut Presiden Prabowo Subianto meminta TNI menyiapkan hingga 20.000 personel sebagai kapasitas dukungan kemanusiaan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan pengerahan pasukan masih dibahas. Dua opsi skema yang kini mengemuka adalah misi di bawah PBB atau organisasi internasional yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump, dengan syarat negara-negara Arab memberikan persetujuan.(Agus)