Jakarta, nusantarabicara -– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di kementerian yang dipimpinnya.
Evaluasi ini dinilai mendesak mengingat model pelayanan tersebut disebutnya tidak pernah ditinjau ulang selama 16 tahun terakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan Nusron dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.
Ia menekankan pentingnya menyesuaikan standar operasional prosedur (SOP) dengan kebutuhan zaman.
"Model pelayanan kita ini `kan sudah 16 tahun tidak pernah dievaluasi. Apakah situasi hari ini dengan SOP yang ada itu masih relevan atau tidak. Kalau tidak relevan, kita evaluasi," tegas Nusron.
Salah satu target utama evaluasi adalah percepatan proses penerbitan sertifikat tanah. Saat ini, rata-rata waktu yang dibutuhkan dari pendaftaran hingga sertifikat terbit mencapai 140 hari. Nusron berambisi memangkas waktu tersebut menjadi hanya 60 hari.
"Rata-rata layanan kita itu memproses dari daftar sampai jadi sertifikat masih sekitar 140-an hari. Ini akan kita tekan... kalau bisa jangan lebih dari 60-an hari," paparnya.
Di sisi lain, Menteri Nusron mengungkapkan sejumlah pekerjaan rumah yang besar. Terdapat tunggakan pelayanan sebanyak 188 ribu berkas hingga November 2025.
Yang lebih memprihatinkan, lanjutnya, sebagian tunggakan berasal dari tahun 2014 yang hingga kini belum terselesaikan.
"Malah di tunggakan kita itu ada proses yang dari tahun 2014 sampai sekarang belum selesai. Ada tunggakan yang semula 329 ribu, turun menjadi 188 ribu sekarang. Nah, itu ada 50 ribuan yang merupakan tunggakan dari tahun 2014 sampai 2024," ungkapnya.
Ia mendorong jajarannya untuk segera menuntaskan semua tunggakan tersebut sebagai bagian dari upaya percepatan dan perbaikan layanan.
Evaluasi sistem dan penuntasan tunggakan diharapkan menjadi langkah awal transformasi pelayanan pertanahan yang lebih efisien dan responsif. (Agus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar