Dalam keterangannya, H. Oleh Soleh mengingatkan bahwa Indonesia harus memastikan AI digunakan untuk kemajuan masyarakat, bukan menjadi sumber persoalan baru.
“Pertanyaan utamanya bukan sekadar seberapa canggih AI itu bekerja, tetapi bagaimana penggunaannya betul-betul memberikan manfaat dan tidak menimbulkan masalah bagi bangsa. Itu yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.
H. Oleh Soleh menyebut bahwa beberapa potensi masalah AI perlu diantisipasi, seperti penyalahgunaan data pribadi, hoaks berbasis AI, deepfake yang dapat mengganggu demokrasi, hingga risiko sosial akibat otomatisasi. Karena itu, Komisi I menilai bahwa pengawasan dan regulasi menjadi sangat krusial.
“Teknologi AI tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa aturan. Kita harus memastikan bahwa penggunaannya tetap berada dalam kerangka etika, keamanan data, dan kepentingan publik,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa AI dapat membawa banyak manfaat—mulai dari mempercepat layanan publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan, mendorong ekonomi digital, hingga membantu penegakan hukum. Namun manfaat itu hanya dapat tercapai bila ekosistemnya dikelola dengan baik.
H. Oleh Soleh memastikan Komisi I DPR RI akan terus berperan dalam memperkuat kebijakan dan tata kelola digital nasional, termasuk dalam penyusunan aturan penggunaan AI yang aman dan transparan.
“Kami ingin memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk kepentingan rakyat, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat demokrasi kita,” tutupnya. (Agus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar