ACEH, nusantarabicara -- Presiden Prabowo menyebut pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp60 juta untuk membantu pengungsi yang rumahnya hancur akibat bencana banjir dan longsor.
Kebijakan tersebut diambil setelah Prabowo melakukan rapat koordinasi bencana di Posko Terpadu Lanud Iskandar Muda, Aceh pada Minggu, 7 Desember 2025 malam.
Dalam rapat itu, Prabowo menerima laporan soal pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang diperuntukkan kepada para pengungsi banjir bandang dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto kepada Presiden Prabowo saat rapat.
Meski begitu, Suharyanto menambahkan bahwa data tersebut belum final, karena pendataan masih terus dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian Pekerjaan Umum.
Dalam kesempatan yang sama, Suharyanto mengusulkan hunian sementara yang diperuntukkan kepada pengungsi nantinya dibangun oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana.
Sedangkan hunian tetap untuk mereka, pembangunannya diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” terangnya lagi.
Terkait besaran anggaran, BNPB mengajukan Rp60 juta per rumah kepada Presiden Prabowo.
"Ini hunian tetap anggaran Rp60 juta cukup?" tanya Presiden ke Suharyanto. (Agus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar