.

NUBIC.COM,.JAKARTA,.(5/3),.Musyawarah Majelis Syura (MMS) ke-5  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dilaksanakan selama 2 hari (4 - 5 Maret 2017) di MD Building, Jakarta membahas  beberapa agenda  menghasilkan 6 keputusan Majelis Syura. Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan MMS ke-5 tersebut  merupakan pendahuluan sebelum adanya Rapat Kerja Nasional (Rakornas). "Karena dalam MMS ini ada dokumen penting yang menjadi pegangan dalam rakornas nanti. " katanya saat konperensi pers kepada media massa di MD Building, Jakarta, Minggu (5/3).

 

Adapun 6 point  keputusan yang dihasilkan pada MMS ke-5 PKS,  Sohibul menyebutkan pertama adalah Pengesahan Platform Kebijakan Pembangunan PKS.  "Musyawarah Majelis Syura telah mengesahkan amandemen platform kebijakan pembangunan PKS sebagai panduan bagi seluruh kader dan pejabat lublik yang diusung dan didukung PKS" jelasnya.

 

Menurutnya Platform Kebijakan Pembangunan PKS merupakan agenda perjuangan PKS dalam bidang sosial budaya, ekonomi. dan politik dengan mempertimbangkan dinamika nasional, regional dan global. "Lalu keputusan kedua perihal pilkada serentak 2017 mengapresiasi pelaksanaan Pilkada serentak 2017 putaran pertama kemarin  berjalan aman, damai dan demokratis dengan tetap memberikan catatan pada berbagai pelanggaran untuk diperbaiki secara serius" ungkap Sohibul.  

 

Lebih lanjut Sohibul mengatakan PKS berpartisipasi aktif dalam pilkada serentak 2or7. Dari 101 pilkada, PKS ikut serta mengusung dan mendukung pasangan calon dalam 94 pilkada. "Alhamdulillah, PKS berhasil memenangkan 52 pilkada atau setara dengan produktivitas kemenangan 55.32 %" katanya. Capaian ini, kata Sohibul, meningkat dari pilkada serentak 2015 yang mencapai produktivitas kemenangan sebesar 524296. "Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader, simpatisan dan relawan PKS yang telah bekerja keras memenangkan pasangan calon yang diusung dan didukung PKS pada Pilkada serentak tahun 2017" ujar Sohibul. 

 

Menurutnya PKS sangat menghormati keputusan mayoritas rakyat DKI Jakarta yang menghendaki pemimpin baru di DKI Jakarta dan akan terus berjuang bersama seluruh elemen masyarakat untuk memenuhi harapan mayoritas warga DKI Jakarta tersebut. "Untuk itu kami mengaiak kepada warga DKI Jakarta yang belum memilih untuk mempergunakan hak pilihnya pada Pilkada putaran kedua" kata Sohibul. PKS mendesak agar pemerintah, KPUD DKI, Bawaslu DKI agar sering melakukan perbaikan atas berbagai Penyimpangan yang terjadi pada Pilkada putaran pertama. "Kami mendesak penyelenggara pilkada untuk bersikap adil, terbuka, bertanggungjawab dan profesional dalam pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua" terangnya. 

 

Point ke empat dari keputusan MMS ke -5 adalah mengenai penegakkan keadilan hukum, Sohibul menjelaskan  PKS mendesak Pemerintah dan penegak hukum bertindak secara adil, transparan, konsisten dan professional serta tidak melakukan upaya kriminalisasi hukum terhadap seluruh warganegara Indonesia, terutama kalangan Ulama yang menjadi panutan umat Islam Indonesia,sebagai
mana yang terjadi pada akhir-akhir ini. "Kami menuntut agar politik tidak mengintervensi penegakan hukum dan sebaliknya penegak hukum tidak bermain politik" tegasnya.

Point kelima, lanjutnya, adalah tentang penegakan keadilan ekonomi, PKS mendesak agar pemerintah mengatasi darurat ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, baik ketimpangan pendapatan maupun akses pada lahan. "Ketimpangan ekonomi ini berbahaya bagi stabilitas sosial ekonomi dan politik di akar rumput, karena dapat menimbulkan gejolak konflik sosial ekonomi dan politik di tengah-tengah masyarakat" kata Presiden PKS. 

 

Point terakhir atau keenam perihal kunjungan kerjasama Raja Sulaiman,  PKS mendorong pemerintah untuk memperluas kerjasama di bidang ekonomi, tenaga kerja, energi, pariwisata, pendidikan, keagamaan dan sosial budaya dengan Negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah seperti Kerajaan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, danTurki. "Kami mendesak pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai kerjasama yang telah disetujui dengan Raja Arab Saudi untuk kemajuan dan kemaslahatan Umat, Bangsa dan Negara. Dan kamj menyerukan kepada negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah untuk mempertimbangkan Indonesia sebagai pusat pertumbuhan baru" tutupnya. @ADH