Latest Post
Kepatuhan Warga Masih Kurang, Pelanggar Protokol Kesehatan di Wilayah Tambora Mencapai 70 orang
Written By Nusantara Bicara on 1 Des 2020 | Desember 01, 2020
Jakarta, nusantarabicara.co - Kepatuhan warga dalam menjalankan hidup sehat masih belum terlihat sepenuhnya. Pasalnya, berdasarkan data yang diterima, untuk hari ini, sejumlah pelanggar protokol kesehatan di wilayah Tambora Jakarta Barat, mencapai 70 orang diberi sanksi.
Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Kompol Moh Faruk Rozi mengatakan, pihaknya akan terus membuat warga tertib dan patuh dalam menjalankan protokol kesehatan.
Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Kompol Moh Faruk Rozi mengatakan, pihaknya akan terus membuat warga tertib dan patuh dalam menjalankan protokol kesehatan.
"Berdasarkan data yang kami dapat, hari ini sebanyak 70 pelanggar yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Diantara 70 pelanggar itu, sebanyak 64 pelanggar kita berikan sanksi sosial dan sebanyak 6 pelanggar memilih sanksi administrasi dengan total Rp.1.100.000," kata Kompol Faruk, Selasa (01/12/2020).
Dikatakan Faruk, kegiatan operasi tibmas hari ini kami dari jajaran Tambora melakukan kegiatan di 3 tempat di wilayah tambora Jakarta Barat diantaranya di jalan Tubagus angke Jakarta Barat, jalan Kh Mansyur Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat dan di jalan Zainul Arifin Tanah Sereal Tambora Jakarta Barat.
Atas kondisi yang terjadi saat ini, Faruk berharap masyarakat bisa semakin sadar dan patuh pada protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Terus menjalankan 3M atau mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Mari kita terus hidup sehat untuk mencegah wabah virus Covid-19 menerjang kita,"(Eman)
Retribusi 0 Persen
Written By Nusantara Bicara on 30 Nov 2020 | November 30, 2020
Senin 30 November 2020
Oleh : Dahlan Iskan
HARI-hari ini medsos ramai soal retribusi batu bara 0 persen. Kecurigaan terhadap UU Omnibus Law pun muncul: juragan besar batu bara yang akan bisa menikmati retribusi 0 persen itu.
Masak sih sejahat itu?
Saya pun mendalami latar belakang retribusi 0 persen itu. Dari mana asal-usulnya.
Terbaca oleh saya draf peraturan pemerintah yang terkait dengan retribusi batu bara 0 persen itu. Yakni PP yang dirancang untuk menjabarkan UU Omnibus Law. Khususnya pasal yang terkait dengan hilirisasi batu bara.
Kelihatannya diskusi publik soal ini akan panjang. Khususnya mengenai siapa yang akan berhak mendapat fasilitas retribusi 0 persen itu.
Lebih khusus lagi mengenai: apakah akan banyak pembonceng yang ikut menikmatinya. Apalagi di musim heboh ekspor benur lobster sekarang ini. Yang ternyata begitu banyak pemboncengnya.
Kalau drafnya sendiri bunyinya ideal sekali: untuk mendorong hilirisasi batu bara. Agar kita tidak hanya mampu ekspor batu bara. Bagus sekali. Sebagus bunyi peraturan ekspor benur lobster.
Sebagai negara penghasil utama sumber daya alam batu bara, Indonesia baru pada tingkat bisa ekspor bahan mentah. Batu digali, dikapalkan, diekspor.
Memang tidak mudah melakukan hilirisasi batu bara.
Untuk mengolah batu bara menjadi gas, misalnya, memerlukan investasi gajah bengkak. Diperlukan mesin-mesin yang besar, modern, dan canggih.
Proyek gasifikasi batu bara skala kecil terbukti belum ada yang berhasil. Saya pernah ke pulau Kundur –di dekat pulau Karimun nun jauh. Waktu itu saya dengar ada pengusaha setempat yang mencobanya. Begitu turun dari perahu, sudah tercium bau tar yang nyelekit. Bau busuknya sangat mengganggu penduduk.
Usaha gasifikasi ini gagal. Batu baranya sih berhasil diubah menjadi gas, tapi gasnya tidak cukup bersih. Tidak bisa untuk menggerakkan 12 genset yang berderet di situ. Genset-genset itu pun rusak.
Saya juga pernah ke Melak. Di pedalaman Kaltim. Di hulu sungai Mahakam nan udik itu juga dicoba proyek mengubah batu bara menjadi gas. Sama: untuk menghidupkan genset. Hasil listriknya amat ditunggu masyarakat Dayak sampai di pedesaan Barong Tongkok.
Itu juga gagal. Keduanya menggunakan teknologi dari Tiongkok.
Pun yang menggunakan teknologi dari Jerman. Di Kalimantan Barat. Bernasib sama.
Rupanya mengubah batu bara menjadi gas harus skala besar. Dengan teknologi yang canggih. Artinya: yang mahal.
Begitu mahal investasi gasifikasi itu, bisa-bisa gas yang dihasilkannya tidak lebih murah dari gas alam.
Gasifikasi yang direncanakan PT Bukit Asam di Sumsel (kini di bawah grup BUMN PT Inalum?) misalnya, memerlukan investasi Rp 42 triliun.
Untuk itu perusahaan tambang batu bara di Tanjung Enim tersebut menggandeng perusahaan gas raksasa dari Amerika Serikat. Yang berpusat di Pennsylvania: Air Products.
Maka kajian proyek gasifikasi memang harus mendalam. Termasuk menentukan jenis gas apa yang ingin dihasilkan.
Kalau hanya diubah menjadi metana berarti hanya bisa untuk bahan bakar. Mau dialirkan ke mana? Tanjung Enim itu di pedalaman. Kita masih sangat lemah di bidang jaringan pipanisasi gas metana.
Memang ideal kalau gas metana itu dialirkan ke seluruh dapur emak-emak di kota-kota besar. Tapi jaringan pipanya tidak ada.
Maka seperti Bukit Asam memilih akan memproduksi DME –metana yang diolah. Berarti diperlukan investasi tambahan lagi.
Negara sebenarnya sangat memerlukan DME ini. Bisa untuk menggantikan LPG. Yang penggunaannya terus melambung. Yang 75 persennya harus diimpor.
Tapi dengan investasi Rp 42 triliun bisa-bisa harga jual DME dua kali lebih mahal dari LPG.
Benar-benar tidak mudah. Pun sudah dicurigai akan menikmati royalti 0 persen.
Selain Bukit Asam, tiga raksasa batu bara sebenarnya juga sudah tertarik ke proyek gasifikasi: Adaro, Kaltim Prima Coal, dan Arutmin. Mereka sudah melakukan studi. Pun sebelum ada UU Omnibus Law.
Sekarang ini dunia energi memang sedang di persimpangan jalan. Antara energi lama dan baru.
Hilirisasi batu bara akan menghadapi kalkulasi bisnis yang rumit. Ada atau tidak ada retribusi 0 persen.
Hilirisasi nikel kelihatannya di ambang sukses. Hilirisasi batu bara menjadi sangat menantang.
Jangan-jangan seperti ekspor benur lobster. Yang serius malah rugi. Yang untung adalah yang mampu memboncengnya. (Dahlan Iskan)
Oleh : Dahlan Iskan
HARI-hari ini medsos ramai soal retribusi batu bara 0 persen. Kecurigaan terhadap UU Omnibus Law pun muncul: juragan besar batu bara yang akan bisa menikmati retribusi 0 persen itu.
Masak sih sejahat itu?
Saya pun mendalami latar belakang retribusi 0 persen itu. Dari mana asal-usulnya.
Terbaca oleh saya draf peraturan pemerintah yang terkait dengan retribusi batu bara 0 persen itu. Yakni PP yang dirancang untuk menjabarkan UU Omnibus Law. Khususnya pasal yang terkait dengan hilirisasi batu bara.
Kelihatannya diskusi publik soal ini akan panjang. Khususnya mengenai siapa yang akan berhak mendapat fasilitas retribusi 0 persen itu.
Lebih khusus lagi mengenai: apakah akan banyak pembonceng yang ikut menikmatinya. Apalagi di musim heboh ekspor benur lobster sekarang ini. Yang ternyata begitu banyak pemboncengnya.
Kalau drafnya sendiri bunyinya ideal sekali: untuk mendorong hilirisasi batu bara. Agar kita tidak hanya mampu ekspor batu bara. Bagus sekali. Sebagus bunyi peraturan ekspor benur lobster.
Sebagai negara penghasil utama sumber daya alam batu bara, Indonesia baru pada tingkat bisa ekspor bahan mentah. Batu digali, dikapalkan, diekspor.
Memang tidak mudah melakukan hilirisasi batu bara.
Untuk mengolah batu bara menjadi gas, misalnya, memerlukan investasi gajah bengkak. Diperlukan mesin-mesin yang besar, modern, dan canggih.
Proyek gasifikasi batu bara skala kecil terbukti belum ada yang berhasil. Saya pernah ke pulau Kundur –di dekat pulau Karimun nun jauh. Waktu itu saya dengar ada pengusaha setempat yang mencobanya. Begitu turun dari perahu, sudah tercium bau tar yang nyelekit. Bau busuknya sangat mengganggu penduduk.
Usaha gasifikasi ini gagal. Batu baranya sih berhasil diubah menjadi gas, tapi gasnya tidak cukup bersih. Tidak bisa untuk menggerakkan 12 genset yang berderet di situ. Genset-genset itu pun rusak.
Saya juga pernah ke Melak. Di pedalaman Kaltim. Di hulu sungai Mahakam nan udik itu juga dicoba proyek mengubah batu bara menjadi gas. Sama: untuk menghidupkan genset. Hasil listriknya amat ditunggu masyarakat Dayak sampai di pedesaan Barong Tongkok.
Itu juga gagal. Keduanya menggunakan teknologi dari Tiongkok.
Pun yang menggunakan teknologi dari Jerman. Di Kalimantan Barat. Bernasib sama.
Rupanya mengubah batu bara menjadi gas harus skala besar. Dengan teknologi yang canggih. Artinya: yang mahal.
Begitu mahal investasi gasifikasi itu, bisa-bisa gas yang dihasilkannya tidak lebih murah dari gas alam.
Gasifikasi yang direncanakan PT Bukit Asam di Sumsel (kini di bawah grup BUMN PT Inalum?) misalnya, memerlukan investasi Rp 42 triliun.
Untuk itu perusahaan tambang batu bara di Tanjung Enim tersebut menggandeng perusahaan gas raksasa dari Amerika Serikat. Yang berpusat di Pennsylvania: Air Products.
Maka kajian proyek gasifikasi memang harus mendalam. Termasuk menentukan jenis gas apa yang ingin dihasilkan.
Kalau hanya diubah menjadi metana berarti hanya bisa untuk bahan bakar. Mau dialirkan ke mana? Tanjung Enim itu di pedalaman. Kita masih sangat lemah di bidang jaringan pipanisasi gas metana.
Memang ideal kalau gas metana itu dialirkan ke seluruh dapur emak-emak di kota-kota besar. Tapi jaringan pipanya tidak ada.
Maka seperti Bukit Asam memilih akan memproduksi DME –metana yang diolah. Berarti diperlukan investasi tambahan lagi.
Negara sebenarnya sangat memerlukan DME ini. Bisa untuk menggantikan LPG. Yang penggunaannya terus melambung. Yang 75 persennya harus diimpor.
Tapi dengan investasi Rp 42 triliun bisa-bisa harga jual DME dua kali lebih mahal dari LPG.
Benar-benar tidak mudah. Pun sudah dicurigai akan menikmati royalti 0 persen.
Selain Bukit Asam, tiga raksasa batu bara sebenarnya juga sudah tertarik ke proyek gasifikasi: Adaro, Kaltim Prima Coal, dan Arutmin. Mereka sudah melakukan studi. Pun sebelum ada UU Omnibus Law.
Sekarang ini dunia energi memang sedang di persimpangan jalan. Antara energi lama dan baru.
Hilirisasi batu bara akan menghadapi kalkulasi bisnis yang rumit. Ada atau tidak ada retribusi 0 persen.
Hilirisasi nikel kelihatannya di ambang sukses. Hilirisasi batu bara menjadi sangat menantang.
Jangan-jangan seperti ekspor benur lobster. Yang serius malah rugi. Yang untung adalah yang mampu memboncengnya. (Dahlan Iskan)
Warga Kemayoran Geger, Sesosok Mayat Laki - laki Ditemukan Gantung Diri
Jakarta, nusantarabicara.co - Siang hari ini, sekira pukul 11.30 WIB, Warga Kemayoran digegerkan sesosok mayat laki - laki yang ditemukan gantung diri di Jembatan Kali Taman, Jl. H. Benyamin Sueb samping Fly Over Tengah, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat. Senin, (30/11).
Diketahui, menurut identitas korban berinisial SA (40) yang bekerja sebagai pedagang, beralamat sesuai KTP (Sindangjaya, RT. 08/04 Kel. Sindangjaya, Kec. Kersana, Kab. Brebes).
Dari peristiwa tersebut, petugas Kepolisian Polsek Kemayoran berhasil mengumpulkan barang bukti, diantaranya, Tali sling panjang 1 M dan VER Mayat. Serta, mendapatkan seorang saksi bernama Agus (46) yang berprofesi sebagai Juru Parkir di tempat tersebut.
Kapolsek Kemayoran, Kompol H. Khoiri Salam, S.H., M.H menuturkan kronologis kejadian tersebut, dimana, pada pukul 12.30 Wib pihaknya menerima informasi adanya orang gantung diri.
"Sekira pukul 12.30 wib kami telah menerima informasi telah ditemukan orang gantung di TKP. Selanjutnya Maya 2, Padal, Kspk, Piket Reskrim, Piket Patroli dipimpin bapak Maya 1 mengecek ke TKP, ternyata benar ada orang gantung diri dengan menggunakan tali Sling panjang kurang lebih 1 meter, korban berjenis kelamin laki-laki, memakai baju kaos warna biru, celana bahan warna hitam." Ungkap Kapolsek.
"Kejadian ini, lanjutnya, diketahui sekira pukul 11.30 wib oleh seorang pemulung perempuan yang tidak diketahui identitasnya. Ketika itu pemulung mau buang air kecil, kemudian pemulung memberitahukan ke saksi selaku tukang parkir, bahwa ada orang gantung diri, kemudian saksi mengecek kesana ternyata benar ada orang gantung diri. Ditubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Dan hasil pengecekan awal mengeluarkan mani dari kemaluannya." Urainya.
Atas peristiwa tersebut, Kapolsek mengatakan, "saat ini kami masih memeriksa saksi - saksi yang terkait." Pungkasnya.(Eman)
Tak Pernah Kendor, Petugas Gabungan Tiga Pilar Tambora Rutin Disiplinkan Warga Terapkan Protokol Kesehatan
Jakarta, nusantarabicara.co - Petugas gabungan unsur tiga pilar Tambora Jakarta Barat rutin melaksanakan Operasi Yustisi dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan kepada warga masyarakat.
Tampak terlihat, gabungan personel melakukan pemeriksaan penggunaan masker kepada pengguna jalan yang melintas.
Tampak terlihat, gabungan personel melakukan pemeriksaan penggunaan masker kepada pengguna jalan yang melintas.
Kapolsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat Kompol Moh Faruk Rozi mengatakan, pandemi virus Corona belum berakhir. Saat ini hal yang bisa dilakukan adalah beradaptasi dengan virus yaitu memproteksi diri dengan menjaga kesehatan tubuh serta menerapkan protokol kesehatan.
"Mulai dari pentingnya penggunaan masker, sebab masker dapat mencegah transmisi penularan virus. Oleh karena itu kita laksanakan edukasi dan imbauan kepada warga untuk selalu memakai masker jika beraktifitas di luar rumah," ujarnya.
Ia membeberkan, pada operasi hari ini, ditemukan sekitar 69 warga terjaring akibat tidak mematuhi protokol kesehatan.
"Rinciannya sebanyak 66 pelanggar kita berikan sanksi sosial dan 3 pelanggar kita berikan administrasi dengan pencapain total sebesar Rp 750 ribu;" bebernya.
Selain itu, dirinya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga pola hidup sehat dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau handsanitiser, serta menjaga jarak dan hindari kerumunan.
"Kita harus tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus Corona atau Covid-19 ini," tuturnya.
Masih dikatakannya, operasi yustisi ini digelar untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI dalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
Selain itu, operasi ini sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Dirinya mengajak kepada seluruh warga masyarakat khususnya Tambora, dalam beraktivitas di luar rumah, untuk selalu menerapkan disiplin protokol kesehatan.
“Mari kita biasakan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Sehingga dapat menekan dan mengendalikan penyebaran Covid-19," pungkasnya.(Eman)
Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum Di Jakarta, Kapolda Metro Jaya Temui Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Jakarta, nusantarabicara.co - Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menemui Ketua Pengadilan Tinggi DKI. Kedatangannya untuk memperkuat sinergi penegakan hukum di Jakarta.
Fadil didampingi sejumlah pejabat di lingkup Polda Metro Jaya diantaranya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Dirkrimsus Polda Metro Kombes Roma Hutajulu dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto SiK.
Adapula Dirintel Pmj Kombes Hirbak Wahyu Setiawan, Dirnarkoba Kombes Mukti Juharsa dan Dirkrimum Kombes Tubagus Ade Hidayat.
Fadil mengatakan, dia ingin agar penegakan hukum di wilayah ibu kota semakin kuat.
"Ini agar kerjasama di bidang penegakan hukum menjadi lebih maksimal," kata Fadil di Pengadilan Tinggi Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (30/11).
Fadil menuturkan, pihaknya membutuhkan bantuan sinergi dari sejumlah pihak supaya warga Jakarta semakin tertib dan patuh terhadap aturan hukum. Apalagi, ketika pandemi COVID-19 dimana dibutuhkan kedisiplinan warga.
"Supaya penegakan hukum lebih maksimal," jelas Fadil.
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Sunaryo mengapresiasi adanya kunjungan Fadil. Ia memastikan, sinergi antar penegak hukum di ibu kota makin solid demi menciptakan situasi yang kondusif.
"Semoga kedatangan pak Kapolda ini bisa menyolidkan kita dalam menerapkan situasi yang kondusif. Sekaligus penegakan hukum yang maksimal," terang Sunaryo.
Ia mengakui, antara Polisi dengan unsur Pengadilan membutuhkan sinergi yang baik.
"Kita sama-sama saling mendukung agar ibu kota Jakarta ini tetap aman dan kondusif," ucap Sunaryo.(Eman)
Fadil didampingi sejumlah pejabat di lingkup Polda Metro Jaya diantaranya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Dirkrimsus Polda Metro Kombes Roma Hutajulu dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto SiK.
Adapula Dirintel Pmj Kombes Hirbak Wahyu Setiawan, Dirnarkoba Kombes Mukti Juharsa dan Dirkrimum Kombes Tubagus Ade Hidayat.
Fadil mengatakan, dia ingin agar penegakan hukum di wilayah ibu kota semakin kuat.
"Ini agar kerjasama di bidang penegakan hukum menjadi lebih maksimal," kata Fadil di Pengadilan Tinggi Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (30/11).
Fadil menuturkan, pihaknya membutuhkan bantuan sinergi dari sejumlah pihak supaya warga Jakarta semakin tertib dan patuh terhadap aturan hukum. Apalagi, ketika pandemi COVID-19 dimana dibutuhkan kedisiplinan warga.
"Supaya penegakan hukum lebih maksimal," jelas Fadil.
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Sunaryo mengapresiasi adanya kunjungan Fadil. Ia memastikan, sinergi antar penegak hukum di ibu kota makin solid demi menciptakan situasi yang kondusif.
"Semoga kedatangan pak Kapolda ini bisa menyolidkan kita dalam menerapkan situasi yang kondusif. Sekaligus penegakan hukum yang maksimal," terang Sunaryo.
Ia mengakui, antara Polisi dengan unsur Pengadilan membutuhkan sinergi yang baik.
"Kita sama-sama saling mendukung agar ibu kota Jakarta ini tetap aman dan kondusif," ucap Sunaryo.(Eman)
