Jakarta, Nusantara Bicara -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk mengelola anggaran kementeriannya secara akurat, hati-hati (prudent), dan akuntabel, dalam rangka peningkatan layanan pertanahan nasional.
Hal ini disampaikan Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, yang berlangsung di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Dalam rapat tersebut, ia memaparkan rencana pemanfaatan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 yang telah ditetapkan sebesar Rp7,78 triliun, berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan.
“Dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan semakin akurat, prudent, dan akuntabel, berbasis manajemen risiko,” ujar Nusron di hadapan anggota Komisi II.
Anggaran tersebut akan difokuskan pada tiga program utama, yakni:
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ATR/BPN
2. Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan
3. Penyelenggaraan Penataan Ruang
Dalam kesempatan yang sama, Nusron juga mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun.
Tambahan ini, menurutnya, penting untuk mempercepat pelaksanaan program strategis, seperti: Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Penguatan penyelenggaraan penataan ruang, Belanja pegawai baru, baik CPNS maupun PPPK.
“Kami mohon dukungan agar program-program ini bisa berhasil, terutama percepatan PTSL agar manfaatnya semakin dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambah Nusron.
Usulan tersebut mendapat sambutan positif dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, yang menyatakan dukungannya terhadap Menteri ATR/BPN.
“Saya pribadi mendukung tambahan Rp3,63 triliun karena saya lihat Pak Menteri ini progresif. Kalau kita tidak dukung, beliau tidak bisa bergerak. Maka saya support sekali,” ujar Dede.
Sebagai catatan, serapan anggaran Kementerian ATR/BPN pada 2024 mencapai 99,04%, mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran serta keseriusan kementerian dalam menjalankan program-program prioritas.
Rapat kerja ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN yang mendampingi Nusron dalam pemaparan.
Dengan anggaran yang dikelola secara bertanggung jawab dan didukung DPR RI, program strategis seperti PTSL dan penataan ruang nasional diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. (Agus)
Posting Komentar