Aktivis Mahasiswa Pakuan Bogor Mengutuk Keras Tindakan Provokasi dan Anarkis Kelompok Penyusup Ditengah Aksi Massa

BOGOR, nusantarabicara    --  Menjelang Peringatan Hari HAM yang jatuh pada 10 Desember, Pemerintah melalui DPR secara resmi telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi Undang-Undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, pada Selasa (18/11/2025) di gedung DPR MPR RI Senayan Jakarta. 

Pemerintah menjelaskan bahwa, urgensi pengesahan RUU KUHAP dan penyusunannya melibatkan berbagai stakeholder, akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, organisasi profesi, lembaga bantuan hukum, masyarakat sipil dan kelompok rentan, sehingga KUHAP dapat menjadi lebih berkeadilan, menjadi jadi lebih responsif terhadap tantangan zaman, lebih adil terhadap warga negara dan tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Sejalan dengan dinamika sosial dan politik yang terus berkembang, momen tersebut akan terus disuarakan oleh para mahasiswa pada saat memperingati hari HAM sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2025. Dalam aksinya mereka senantiasa menuntut Pemerintah Indonesia untuk menuntaskan kasus-kasus HAM terdahulu dan bertanggungjawab dalam Upaya melindungi, menhormati dan memenuhi HAM Masyarakat yang masih banyak belum terpenuhi. Karena sejatinya HAM sebagai seperangkat yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa harus dilindungi dan dihargai oleh negara.

Melalui keterangannya, Selasa (9/12), David yang merupakan salah seorang aktivis Mahasiswa Pakuan dan Pemerhati pergerakan mahasiswa Bogor Raya mengatakan bahwa, sampai saat ini HAM masih di kebiri oleh para penguasa dan banyak kasus pelanggaran HAM yang belum menemui titik terang, sehingga di momen hari HAM internasional ini adalah momen yang tepat untuk terus mendesak pemerintah agar segera menuntaskan kasus - kasus HAM terdahulu.

“Beberapa aksi unjuk rasa dalam memperingati Hari HAM dan moment lainnya masih akan terus dilakukan oleh berbagai elemen pemuda, mahasiswa, kelompok buruh dan masyarakat sipil di wilayah Jawa Barat, membawa berbagai tuntutan dalam seruan aksi diantaranya tuntaskan kasus HAM terdahulu dan adili pelanggar HAM, adili penembakan Aktivis Mahasiswa, serta hentikan tindakan represif Aparat” ujar David.

David juga menyoroti potensi kehadiran pihak ketiga seperti oknum penyusup atau bisa disebut Kelompok Anarko yang kerap memprovokasi, memicu keributan dan merusak fasilitas umum, hingga memperuncing situasi antara massa aksi dan Aparat Keamanan. Dimana Kelompok Anarko tersebut sejatinya telah menyusup pada berbagai moment aksi, salah satunya adalah aksi demo anarkhis dengan penyerangan terhadap Aparat dan pembakaran sporadis fasilitas umum tanggal 25 dan 28 Agustus 2025 lalu di sekitar DPR RI dan tempat lainnya di DKI Jakarta, sehingga menyebabkan Aparat maupun mahasiswa serta masyarakat umum terluka.

“Penyampaian pendapat hendaknya dapat dilakukan dengan cara kreatif, arif dan tertib tanpa mengundang konflik, terutama dalam isu yang sensitif seperti pelanggaran HAM, RUU, dan RKUHP yang masih menjadi polemik," tandas ujar David.

David mengimbau kepada para elemen pemuda, mahasiswa dan buruh serta masyarakat sipil agar dapat menyampaikan pendapat dimuka umum melaksanakan aksi dengan tertib dan mengutamakan keselamatan. Aksi demonstrasi sejatinya merupakan hak dan kebebasan setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapatnya dimuka umum, namun  demikian tetap harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Pemerintah hingga Aparat Keamanan memperbolehkan jalannya aksi, akan tetapi diingatkan agar massa aksi tetap berpedoman dengan aturan dengan tidak bertindak anarkis, apalagi melakukan Tindakan pembakaran fasilitas umum serta waspada terhadap kemungkinan adanya penyusup, khususnya Kelompok Anarko di wilayah Jawa Barat," imbuhnya.

David juga menambahkan, tentunya perjuangan segenap elemen mahasiswa dan buruh serta elemen Masyarakat sipil dalam menyampaikan aspirasi disampaikan secara santun dengan mempedomani atauran, jangan sampai ternodai dan gagal justru karena adanya aksi-aksi anarkhis yang sengaja diciptakan dari Kelompok Anarko yang kerap memicu timbulnya kericuhan hingga korban di pihak pengunjukrasa dan Masyarakat maupun Aparat yang pada akhirnya merugikan kita semua. "Terlebih beberapa wilayah Indonesia seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara sedang dilanda musibah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa dan materi, perlunya meningkatkan empati dengan membantu Masyarakat yang terkena musibah saat ini," pungkasnya.

David menyampaikan pernyataan sikap dalam menyikapi dengan adanya beberapa permasalahan pemerintah yang hari sedang terjadi, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap mengawal persoalan sedang terjadi hari ini dengan beberapa hal atau poin yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaanya, sebagai berikut:

1. Tetap menajalankan aksi dalam prosedur yang semestinya yang aman dan tertib,

2. Mengkaji ulang pemberitaan yang hari ini sedang ramai untuk lebih teliti, agar tidak terjadi kesalahpahaman agar tidak terjadinya kerugian kepada beberapa pihak yang terlibat,

3. Mengecam dengan keras segala bentuk yang bersifat anarkis dalam penyampaian pendapat demi menjaga ketertiban dan keamanan masyrakat agar tidak menghilangkan esensi perjuangan yang hari ini sering kita gemborkan. (Red).

Ketua UPCS Risky Saputra Serukan Perdamaian dan Solidaritas di Momen Hari HAM

Bogor, nusantarabicara   --  Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Risky Saputra, selaku Ketua Ultras Persikabo Curvasud (UPCS) Bogor Raya menyampaikan himbauan kepada seluruh anggota komunitas suporter yaitu  menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi dasar dalam setiap aktivitas dukungan terhadap Persikabo. 

Menurutnya, momentum Hari HAM adalah saat yang tepat untuk kembali menegaskan komitmen suporter terhadap perdamaian, persatuan dan penghormatan terhadap sesama Supporter 

Dalam pernyataannya, Selasa (9/12), Ketua UPCS mengajak seluruh suporter untuk senantiasa menjaga solidaritas, persaudaraan, serta komunikasi yang sehat antaranggota. 

Ia juga menekankan bahwa, keberagaman dalam komunitas suporter harus dirawat melalui sikap saling menghargai dan keterbukaan. "Dengan menjaga hubungan yang harmonis, UPCS dapat terus menjadi komunitas yang kompak dan dihormati di dunia sepak bola," tandasnya.

Ia menyoroti pentingnya komunikasi yang baik dalam menyelesaikan setiap perbedaan yaitu Dengan dialog yang santun, setiap potensi gesekan dapat diredam sebelum berkembang menjadi konflik. 

Ketua UPCS menegaskan bahwa, budaya saling memahami adalah kunci untuk menjaga kekuatan internal komunitas.

Pada kesempatan peringatan Hari HAM ini, ia menolak keras segala bentuk tindakan negatif seperti kekerasan, provokasi, perusakan fasilitas, ujaran kebencian dan ajakan anarkisme. Ia juga menegaskan bahwa, suporter harus menghindari segala bentuk pelanggaran HAM, seperti diskriminasi, intimidasi, perundungan, atau tindakan yang merendahkan martabat orang lain.

Menurutnya, menjaga kemanusiaan adalah bagian penting dari identitas suporter modern.

Ia juga turut mengimbau seluruh anggotanya, agar tidak terlibat dalam aksi apa pun yang dapat merusak masa depan generasi suporter sepak bola. Ia menekankan bahwa, dunia suporter Indonesia membutuhkan teladan yang mampu menunjukkan bahwa semangat mendukung tim dapat berjalan seiring dengan sikap damai dan bertanggung jawab.

Dengan maraknya aksi unjuk rasa yang anarkis Ia menghimbau agar para supporter, pelajar, mahasiswa dan masyarakat Mengantisipasi adanya flayer flayer ajakan aksi unjuk rasa di momen hari HAM yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2025 yang tidak adanya pertanggung jawaban bagi pembuat flayer yang dapat menghasut para generasi muda khususnya supoter Ultras Persikabo Curvasud (UPCS).

Ketua UPCS mengingatkan bahwa, menjadi suporter bukan hanya tentang memberi dukungan di tribun, tetapi juga tentang menjaga nama baik komunitas dan klub. Sikap tertib dan menghormati lingkungan adalah bentuk kontribusi nyata suporter dalam menciptakan dunia sepak bola yang lebih manusiawi, aman dan penuh nilai positif.

Menutup pernyataannya, Ketua Ultras Persikabo Curvasud Bogor Raya mengajak seluruh suporter untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif di wilayah Bogor Raya. "Merawat nilai kemanusiaan dan perdamaian bukan hanya kewajiban di momen Hari HAM, tetapi harus menjadi komitmen sepanjang waktu demi terciptanya budaya suporter yang membanggakan, beradab dan penuh kebersamaan," pungkasnya. (Red).

Kementerian ATR/BPN Targetkan Penuntasan Konsolidasi Tanah 2025 di Seluruh Indonesia

 

Jakarta - Pada penghujung tahun 2025, Konsolidasi Tanah di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) menyisakan satu tahapan akhir. Terkait hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mempercepat penyelesaian Konsolidasi Tanah sebagai bagian dari upaya menata ruang, mengentaskan kawasan kumuh, serta meningkatkan kualitas permukiman dan nilai tanah masyarakat. 

“Tahapan Konsolidasi Tanah tahun 2025 menunjukkan progres signifikan. Mulai dari desain penataan (B04), persetujuan masyarakat terhadap desain (B06), kesepakatan rencana aksi bersama warga (B09), semua sudah selesai. Ini kita lagi berjuang finalisasi dokumen yang siap masuk tahap sertipikasi (B12), insyaallah juga bisa 100% selesai," ungkap Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) PTPP, Embun Sari, dalam sesi pengarahan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2025, di Jakarta, Senin (08/12/2025).

Pada tahun 2025, Ditjen PTPP telah melaksanakan Konsolidasi Tanah di 16 provinsi dengan luas total 2.833 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, realisasi pembangunan fisik Konsolidasi Tanah telah mencapai 81%.

Embun Sari menargetkan, seluruh paket Konsolidasi Tanah yang menjadi prioritas dapat diselesaikan melalui kerja sama erat antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi, Kantor Pertanahan, dan pemerintah daerah. Penyelesaian program ini, tidak hanya menyasar perbaikan struktur ruang, namun juga mengintegrasikan penataan kembali lingkungan permukiman agar lebih tertib, legal, dan layak huni.

Akselerasi Konsolidasi Tanah dipadukan dengan penguatan basis data dan _monitoring_ berbasis _dashboard_ sehingga progres di tiap lokasi dapat dipantau secara _real time_. Embun Sari menekankan pelaporan digital perlu dilakukan secara disiplin agar koordinasi antar unit berjalan cepat dan hambatan di lapangan dapat segera diatasi.

Dalam Rakernas Kementerian ATR/BPN yang dihadiri 471 peserta dari penjuru Indonesia, Embun Sari juga melaporkan terkait serapan anggaran Ditjen PTPP yang menunjukkan tren positif. "Realisasi anggaran di pusat saat ini sudah 93,96%, sementara untuk di daerah sudah 88%," tuturnya.

Adapun Rakernas Kementerian ATR/BPN ini akan berlangsung selama tiga hari dari 8-10 Desember dengan berbagai agenda yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Peserta Rakernas ini antara lain para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kanwil BPN Provinsi; serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan.

Sesi pengarahan umum dalam Rakernas Tahun 2025 ini dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo. Narasumber lainnya yang juga memberi pengarahan di momen ini adalah Sekretaris Jenderal (Sekjen), Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Agustyarsyah. (JM/PMHAL)

PENUH SEMANGAT DAN KEBANGGAAN MEWARNAI PELEPASAN ATLET ANGKAT BESI SEA GAMES XXXIII 2025 DI THAILAND

Jakarta,  nusantarabicara --  Inspektur Korps Marinir (Ir Kormar) Brigadir Jenderal TNI (Mar) Ahmad Fajar, S.M., mewakili Panglima Korps Marinir (Pangkormar) Letnan Jenderal TNI (Mar) Dr. Endi Supardi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., CHRMP., CRMP., menghadiri pelepasan Kontingen Atlet Angkat Besi Sea Games yang ke XXXIII tahun 2025 bertempat di Pemusatan Latihan Nasional (PELATNAS) Angkat Besi, Pangkalan Marinir Jakarta, Jl. Kwini II No. 6 Jakarta Pusat, Selasa (09/12/2025).

Acara pelepasan diawali dengan laporan oleh Sekjen PB PABSI Mayjen TNI (Mar) Djoko Pramono, terkait 12 atlet dan 7 pelatih angkat besi yang akan diberangkatkan ke Sea Games XXXIII tahun 2025 yang akan dilaksanakan di Chonburi Thailand, dilanjut dengan sambutan oleh Sekjen Koni Pusat Tubagus Ade Lukman D, sambutan Pangkormar yang dibacakan Ir Kormar dan sambutan Sesepuh PABSI Ir. Budiono Kartohadiprodjo. 

Dalam sambutannya Sekjen koni pusat Tubagus Ade Lukman D, memberikan apresiasi terhadap PABSI atas prestasi yang telah diraih, pembinaan terus berjalan dan berhasil, kalian terpilih oleh PABSI dan tunjukan kepada Indonesia bahwa kalian yang terbaik, atas nama koni pusat saya mengucapkan selamat bertanding dan berjuang  semoga memberikan hasil yang terbaik. Ujar Skejen Koni Pusat.

Sementara itu Pangkormar dalam sambutannya yang dibacakan Ir Kormar atas nama Korps Marinir TNi AL, kami merasa bangga dan terhormat, bahwa di tempat ini, di pangkalan Marinir Jakarta, telah dipilih sebagai basis PELATNAS angkat besi. kami juga menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya masih terdapat kekurangan dan keterbatasan, dan saya ucapkan selamat berlomba dan berkompetisi dalam cabang angkat besi Sea Games XXXIII tahun 2025 di Thailand. Ucap Ir Kormar. 

Pelepasan Kontingen Angkat Besi diakhiri dengan Do'a berjabatan tangan oleh para pejabat yang hadir serta memberikan semangat terhadap para Atlet yang akan berangkat, dan foto bersama.(*)

Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Kodim 1715/Yahukimo Gelar Lomba Panahan Tradisional

Yahukimo, nusantarabicara   --  Dalam rangka menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Kodim 1715/Yahukimo menggelar perlombaan panahan  tradisional yang digelar di lapangan Desa Sokamu, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Selasa (09/12/25).

Dandim 1715/ Yahukimo, Letkol Inf Didiet Trilaksono, S.M.,M.H.I. didampingi Danramil 1715-06 Kapten Inf Masrun mengatakan, perlombaan panahan sengaja digelar pihaknya dalam rangka menyambut Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, dimana alat olahraga tradisional ini merupakan salah satu alat tradisional yang digunakan masyarakat Indonesia untuk melawan para penjajah sampai Kemerdekaan berhasil diraih.

"Selain menggunakan bambu runcing, masyarakat kita banyak menggunakan panahan saat melawan penjajah sampai kita berhasil meraih Kemerdekaan. Selain itu perlombaan panahan ini sebagai wadah bagi penghobi panahan untuk menyalurkan hobi ke arah yang positif," jelasnya.

Menariknya, perlombaan panahan tradisional yang digelar di Kabupaten Yahukimo ini mendapat antusias dari kalangan masyarakat, dimana dalam perlombaan tersebut diikuti oleh 10 tim panahan. "Alhamdulillah antusias dari kalangan penghobi panahan cukup tinggi, dimana ada 10 tim yang ikut dalam perlombaan ini, ungkapnya.

Ia menambahkan, dengan antusias yang cukup tinggi, perlombaan panahan tradisional akan dijadikan sebagai agenda tahunan, selain sebagai wadah untuk mengembangkan olahraga tradisional, perlombaan ini juga untuk memperkenalkan kembali alat-alat olahraga tradisional kepada masyarakat. (Pendim 1715/Yahukimo)

Kasus Cilegon Masih Berproses di PN Serang, Kuasa Hukum Media Bahri Keberatan atas Pemberitaan Publik Banten

Tangerang, nusantarabicara   --  Perkara sengketa pemberitaan terkait kasus di wilayah Cilegon saat ini masih dalam tahap proses awal di Pengadilan Negeri Serang dan belum memasuki pokok perkara. Namun demikian, Media Bahri menilai munculnya pemberitaan Publik Banten berjudul “Oknum Wartawan Diduga Buat Berita Hoaks, Dewan Pers Turut Jadi Tergugat di PN Serang” justru berpotensi menyesatkan publik karena memuat tuduhan sepihak di tengah proses hukum yang sedang berjalan.

Kuasa Hukum Media Bahri, Muhlisin, S.H., menyampaikan keberatan keras atas tayangnya berita tersebut. Muhlisin menegaskan bahwa pemberitaan itu muncul pada saat proses persidangan belum memasuki substansi perkara, sehingga publik bisa salah memahami fakta hukum.

“Perkara ini masih dalam tahap awal dan belum masuk pembuktian. Namun media tersebut sudah menayangkan tuduhan sepihak yang tidak pernah dikonfirmasi kepada kami. Ini sangat tidak tepat dan dapat mempengaruhi persepsi publik,” ujar Muhlisin.

Muhlisin juga menegaskan bahwa berita yang dijadikan dasar dalam artikel Publik Banten bukan merupakan berita yang diterbitkan oleh kabarbahri.co.id. Menurutnya, kesalahan identifikasi tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa konten yang ditayangkan Publik Banten tidak melalui proses verifikasi yang semestinya.

Turut mendampingi, Joseph Sutanto, S.H., menyatakan bahwa media seyogianya berhati-hati dalam menayangkan pemberitaan yang berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan, terlebih apabila belum memasuki pokok perkara.

 “Ketika proses persidangan masih di tahap awal, media seharusnya menjaga akurasi dan tidak membuat kesimpulan yang berpotensi menyesatkan publik. Apalagi tanpa konfirmasi kepada pihak yang diberitakan,” tegas Joseph.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Media Bahri, Romli, menyoroti persoalan transparansi dari Publik Banten. Romli menyampaikan bahwa dalam box redaksi media tersebut tidak ditemukan alamat kantor, tidak ada penanggung jawab, dan tidak tercantum kontak redaksi, sehingga upaya klarifikasi tidak dapat dilakukan dengan cepat sebagaimana mestinya.

 “Kami keberatan bukan hanya karena pemberitaannya tidak akurat, tetapi juga karena kami tidak bisa menghubungi redaksinya. Tidak ada alamat, tidak ada penanggung jawab, tidak ada kontak. Ini menyulitkan komunikasi dan tidak sesuai standar media profesional,” jelas Romli.

Media Bahri telah mengirimkan Hak Jawab resmi dan meminta agar ditayangkan secara utuh tanpa perubahan apa pun dalam waktu 1 x 24 jam, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU Pers.

Hingga berita ini dimuat, Publik Banten belum memberikan tanggapan atas permintaan Hak Jawab tersebut. ( Sodikin )

GWI DPD Banten Beri Ucapan Selamat HUT PUSPOM TNI Ke 80

Tangerang, nusantarabicara   --  HUT PUSPOM TNI ( Korp Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia ) di peringati pada tanggal 8 Desember 2025 Acara yang berlangsung di Joglo Ageng Mabes TNI Cilangkap.

PUSPOM TNI sendiri merupakan salah satu kecabangan TNI di bawah komando Panglima TNI yang bertugas dalam fungsi Kepolisian Militer.

Ketua GWI DPD BANTEN, 

Syamsul Bahri, mengucapkan Selamat HUT PUSPOM TNI yang ke 80, Dedikasimu dalam menjaga Perdamaian adalah pilar utama kekuatan dan kehormatan Tentara Nasional Indonesia.

TNI Semakin profesional, modern, dan adaptif dalam menegakkan hukum dan disiplin demi kejayaan NKRI. Selamat bertugas, Ksatria Baret Biru

Dengan semangat 'Satya Wira Wicaksana', semoga semakin jaya, Terima kasih telah menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum di lingkungan militer. Dirgahayu! ( Sodikin )

Polri Apelkan Pasukan dan Kendaraan Lintas Ganti untuk Tanggap Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Depok, nusantarabicara  -– Dalam upaya memperkuat penanggulangan bencana dan memastikan masyarakat segera mendapatkan bantuan yang memadai—selaras dengan isu Optimalisasi Tanggap Bencana, Polri—Polri melaksanakan Pemberangkatan Pasukan dan Kendaraan Lintas Ganti di Lapangan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok pada Senin (8/12), yang dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo. 

Dalam arahannya, Wakapolri menegaskan bahwa penguatan pasukan dan sarana pendukung harus segera dilakukan karena personel yang berada di lapangan telah bertugas lebih dari 12 hari dan mengalami kelelahan fisik, mental, serta kesehatan yang cukup ekstrem.

Ia menekankan bahwa rotasi pasukan sangat penting untuk mem-fresh-kan kondisi personel, sehingga Polri menyiapkan pasukan terlatih dari Kelapa Dua lengkap dengan sarana dan prasarana pendukung. 

Evaluasi bersama Dankor Brimob dan tim menunjukkan perlunya penambahan dukungan logistik dan desain manajemen bencana yang lebih komprehensif di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Untuk mendukung pergeseran pasukan dan peralatan, Polri bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan melalui pemanfaatan fasilitas ASDP sebagai sarana angkut pasukan, kendaraan, alat SAR, perlengkapan medis dan DVI, dapur lapangan, water treatment, ambulans, serta 10.000 potong pakaian.

Penguatan ini diprioritaskan ke wilayah Aceh yang saat ini paling membutuhkan tambahan personel dan peralatan akibat beratnya operasi serta kerusakan infrastruktur. Dankor Brimob juga diperintahkan bertugas sebagai Kasatgas Jembatan guna mempercepat perbaikan infrastruktur vital bersama tenaga ahli Polri dari berbagai fungsi.

Pasukan lintas ganti yang diberangkatkan terdiri dari kekuatan SAR Brimob sebanyak 8 tim dengan total 361 personel, SAR Sabhara sebanyak 200 personel, serta 12 ambulans yang mengangkut 48 personel gabungan dokter dan perawat. Selain itu, dikerahkan pula 19 ekor anjing K9 dengan dukungan 29 personel yang terdiri dari handler dan tenaga veteriner.

Perlengkapan yang dibawa mencakup 15 unit kendaraan dapur lapangan, 12 unit water treatment, serta perlengkapan SAR perorangan untuk memperkuat operasi kemanusiaan dan penyelamatan di tiga provinsi terdampak.

Dengan penguatan lintas ganti ini, Polri memastikan bahwa operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar dapat berjalan lebih cepat, lebih aman, dan lebih efektif, sehingga masyarakat segera mendapatkan bantuan yang paling mereka butuhkan.  (  Sodikin  )

Sinergi Polri dan BKSDA : Gajah Dikerahkan Bersihkan Material Banjir di Pidie Jaya

Meureudu, nusantarabicara -–   Empat ekor gajah milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh telah tiba lengkap di Kabupaten Pidie Jaya untuk membantu proses pembersihan material pascabencana banjir. Hewan-hewan tersebut langsung dikerahkan untuk menarik timbunan kayu dan material berat yang terseret arus banjir beberapa waktu lalu.

Kegiatan pembersihan hari ini dipusatkan di Gampong Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, salah satu kawasan yang paling terdampak akibat tumpukan kayu dan lumpur.

Kasat Reskrim Polres Pidie Jaya, Iptu Fauzi Admaja, mewakili Kapolres Pidie Jaya, menyampaikan bahwa seluruh gajah telah tiba dan langsung bekerja membantu masyarakat.

“Empat gajah yang kita datangkan bersama BKSDA Aceh hari ini sudah berada di lokasi. Mereka langsung kita kerahkan untuk menarik kayu-kayu besar serta material berat lainnya yang menumpuk akibat banjir,” ujar Iptu Fauzi.

Kapolres Pidie Jaya AKBP Ahmad Faisal Pasaribu turut memberikan penjelasan mengenai tujuan kedatangan gajah tersebut. Selain untuk membantu proses pembersihan, gajah-gajah ini juga dihadirkan sebagai bentuk dukungan psikologis bagi anak-anak yang terdampak banjir.

“Gajah-gajah ini kita datangkan bukan hanya untuk mengangkat material berat, tetapi juga untuk kegiatan trauma healing bagi anak-anak korban banjir. Kehadiran gajah dapat menghadirkan suasana ceria, mengurangi ketegangan, dan membantu memulihkan kondisi psikologis mereka,” ujar Kapolres.

Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen Polri untuk masyarakat dalam menghadirkan pelayanan yang humanis dan responsif, sesuai dengan motto Polda Aceh “Meutuah Sabe Tajaga, Aceh Mulia.”

Melalui kerja sama antara Polres Pidie Jaya dan BKSDA Aceh ini, proses pembersihan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, sekaligus memberi dukungan emosional bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang terdampak banjir. ( Sodikin )

Polda Sumbar Salurkan Bantuan untuk Ibu dan Balita Terdampak Banjir Bandang di Nanggalo

Padang, nusantarabicara  —  Pada Senin, 8 Desember 2025, Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat bersama rombongan personel Polda Sumbar melaksanakan kegiatan kemanusiaan berupa pemberian bantuan kepada warga terdampak banjir bandang di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, khususnya di Kelurahan Surau Gadang yang berjumlah sekitar 55 orang.

Bantuan difokuskan kepada para ibu yang menggendong balita serta ibu menyusui. Dalam kegiatan tersebut, personel Polda Sumbar mendistribusikan susu formula lengkap dengan penjelasan cara penggunaan, popok bayi, handuk, bedak bayi, minyak telon, selimut bayi, serta mainan kecil untuk balita. Selain penyaluran bantuan, petugas juga memberikan edukasi singkat mengenai kesehatan bayi pascabencana agar para orang tua dapat lebih waspada terhadap risiko penyakit akibat kondisi lingkungan yang belum stabil.

Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, yang memantau langsung kegiatan tersebut, menegaskan bahwa penanganan terhadap kelompok rentan menjadi prioritas Polda Sumbar dalam situasi bencana.

“Kami memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran, terutama untuk ibu dan balita yang sangat membutuhkan dukungan di masa darurat seperti ini. Kehadiran kami di sini bukan hanya untuk menyalurkan logistik, tetapi juga memberikan rasa aman dan perhatian bagi masyarakat,” ujar Irjen Pol Gatot Tri Suryanta.

Ia juga menambahkan bahwa langkah responsif ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membantu mempercepat pemulihan pascabencana.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membantu saudara-saudara kita yang terdampak. Polda Sumbar akan terus hadir dan berupaya maksimal dalam setiap tahapan penanganan bencana,”tambahnya.

Warga Kelurahan Surau Gadang menyampaikan terimakasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan, terutama karena kebutuhan balita menjadi salah satu yang paling mendesak setelah banjir bandang melanda wilayah tersebut. ( Sodikin )

Menko Polkam Koordinasikan Tindak Lanjut Arahan Presiden Tangani Bencana di Sumatera

Jakarta, nusantarabicara   -–   Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menggelar rapat koordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, guna membahas tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera.

Rapat tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka mempercepat penanganan dampak bencana, mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan kemanusiaan, hingga pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar. Menko Polkam menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintah agar langkah penanganan di lapangan berjalan terpadu dan efektif sesuai arahan Presiden.

“Seluruh unsur yang terlibat harus bergerak secara terpadu sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, agar arahan Presiden dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan terukur di lapangan,” ujar Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Menko Djamari menegaskan bahwa Polri, TNI, dan BIN memiliki peran strategis dalam mendukung penanganan bencana, baik dari aspek kemanusiaan, keamanan, maupun stabilitas nasional. Ia meminta agar seluruh jajaran memperkuat kerja sama dan kesiapsiagaan agar dinamika di lapangan dapat dikelola dengan baik serta sejalan dengan kebijakan pemerintah.

“Polri dan TNI memiliki peran penting dalam mendukung penanganan di lapangan, termasuk pengamanan dan bantuan kemanusiaan, sementara BIN berperan dalam memperkuat pemantauan dan analisis situasi. Seluruhnya harus bekerja secara sinergis,” tegasnya.

Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Polkam memastikan proses sinkronisasi kebijakan dan koordinasi pelaksanaan antarinstansi terus berjalan, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar respons pemerintah terhadap bencana dapat dilakukan secara cepat dan terukur. (Agus)