7 Des 2025

Peresmian Dapur SPPG Cimuning 3 Oleh Firnendi Irawan, Perwakilan Yayasan dan Kepala SPPI, Muhamad Khoirul Anam


Kota Bekasi, nusantarabicara   --   Satuan Pelayanan Pemenuhan Gratis (SPPG) Cimuning 3 secara resmi dibuka oleh Diresmikan oleh Firnendi Irawan selaku Perwakilan Yayasan dan Kepala SPPI Muhamad Khoirul Anam berlokasi di Cimuning 3, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, 17155 pada Sabtu (06/12/2025).

Program ini sejalan dengan agenda pemerintah Prabowo dalam mendukung pemenuhan gizi bagi penerima manfaat, meliputi peserta didik tingkat SD, SMP, SMA, ibu hamil, serta balita.

Acara Peresmian Dapur SPPG di Cimuning 3 ini resmi dibuka oleh Firnendi Irawan.

Kepada awak media Firnendi Irawan mengatakan bahwa acara ini adalah merupakan peresmian dapur SPPG yang ketiga oleh Yayasan Safari Inspirasi Bersama di Cimuning 3, Mustika Jaya, Kota Bekasi dengan tema 'Menuju Generasi Emas Sehat dan Cerdas 

Lebih lanjut Firnendi Irawan mengatakan, "Dengan adanya acara peresmian dapur SPPG ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk anak-anak mendapatkan beragam makanan bergizi gratis dari program Pak Prabowo," sambungnya 

Puncaknya, Firnendi Irawan berharap kedepannya,
"Diharapkan bisa memberikan manfaat untuk anak-anak mendapatkan beragam makanan bergizi gratis dari program Pak Prabowo," pungkas Fernandi Irawan sebagai Perwakilan Yayasan dan Kepala SPPI Muhamad Khoirul Anam.

Kepala SPPI, Muhamad Khoirul Anam, menyampaikan bahwa dapur MBG akan mulai beroperasi yaitu tanggal 8 Desember 2025 dengan mengerahkan  seluruh tenaga  karyawan, yang terdiri dari tenaga akuntansi hingga ahli gizi.
Adapun jadwal pelayanan disusun berdasarkan tingkatan pendidikan, yakni SD pukul 08.00 WIB, SMP pukul 09.00 WIB, dan SMA pukul 12.00 WIB.

Dalam sambutannya, Danramil, menegaskan bahwa dapur SPPG yang baru diresmikan di Cimuning 3 merupakan bagian dari program unggulan pemerintah dalam penyediaan makanan bergizi gratis, sinergis dengan visi Presiden Prabowo,
“Harapan kami, dengan hadirnya dapur umum SPPG Cimuning 3 ini maka masalah stunting dapat diatasi. Anak-anak akan tumbuh lebih sehat, dan masyarakat Silaen memperoleh manfaat nyata,” ujar Danramil.

Adapun manfaat gandanya Selain berdampak pada peningkatan kualitas gizi, Lurah menambahkan bahwa keberadaan dapur MBG juga memiliki kontribusi membuka lapangan kerja baru. Ia optimistis program ini akan mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

Adapun acara ini juga turut dihadiri oleh Danramil, Kapolsek, Wakapolsek, Lurah Cimuning 3, Jajaran Sekolah dan Dinas Kesehatan serta RT, RW Cimuning 3. (*red).

Akan Dibentuk Satgas-sus TNI “Nakal”

Jakarta, nusantarabicara  ,--  Markas Besar (Mabes) TNI, serius menangani kasus judi online, penyelundupan, narkoba, dan korupsi. Pada gebrakan awal, sudah empat ribu personel TNI memperoleh sanksi beragam, sampai di-pidana-kan. Termasuk yang coba-coba menjadi beking. Kini segenap aparat penegak hukum (APH) makin bergandengan tangan memberantas judi online (judol). Nyaris tiada lagi ruang yang melindungi judol, setelah TNI membentuk Satgas khusus. Diharapkan, status darurat bencana sosial akibat judi online segera berakhir terang.

Satgas Khusus TNI untuk menangani tindak pidana berat, bukan sekadar orasi sosial. Melainkan akan ditangani dengan segala daya dan peralatan yang dimiliki TNI. Termasuk kinerja intelijen, dan sistem komando informasi. Tidak tanggung-tanggung, Satgas-sus TNI dipimpin Inspektur Jenderal (Perwira Tinggi berbintang tiga), Muhammad Saleh Mustafa. Terdapat struktur Wakil Komandan Satgas oleh Wakil Kepala BAIS TNI (Marsekal Muda TNI M. Tawakal Syaeful Haq). Serta Sekretaris Satgas, dibawahkan Wairjen TNI Mayjen TNI Alvis Anwar.(10/12/2024).

Satagas-sus melibatkan personel Perwira Tinggi antar-matra. Terdiri dari Sub Satgas judi online, dipimpin Komandan Satuan Siber (Dansatsiber) TNI Brigjen TNI Ari Yulianto. Sedangkan Sub-Satgas Narkoba dipimpin oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI. Lalu, Sub-Satgas Penyelundupan dipimpin Direktur C Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Serta Sub-Satgas Korupsi dipimpin oleh Kepala Pusat Keuangan (Kapusku) TNI.

Seantero Indonesia telah berstatus “Darurat Bencana Judol.” Karena sudah merasuk ke segala lini tempat, tak pandang usia. Bahkan berdasar informasi yang diterima Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, sebanyak 97 ribu personel TNI dan Polri, juga main judol. TNI sudah memberi sanksi kepada empat ribu personel yang terlibat judol. Ragam sanksi, mulai dari tindakan disiplin (yang paling ringan), ada penahanan ringan, penahanan berat dan juga ada yang dipidanakan.

Dipastikan setiap personel TNI yang melakukan tindak pidana berat, akan dihukum berat pula. Juga tidak ada pem-biar-an untuk personel beking judol, narkoba, penyelundupan, dan korupsi. Penagakan hukum oleh TNI akan memanfaatkan teknologi, dan peralatan yang dimiliki. Termasuk melibatkan tim siber, dan kerjasama antar-militer di berbagai negara. Karena realitanya, markas judol (beserta server-nya) berada di area konflik bersenjata di luar negeri (Kamboja, Vietnam, dan Thailand).

Secara umum, kode etik profesi TNI telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun harus diakui, tingkat kesejahteraan TNI, belum terjamin memadai. Sehingga masih banyak personel TNI, dahulu, coba-coba menjadi beking judi off-line. Ber-iringan dengan beking berbagai hiburan malam. Padahal selain kode etik dalam UU, juga masih terdapat berbagai peraturan yang mem-bentengi moralitas TNI. Yakni Sapta Marga, “Sumpah Prajurit,” dan 8 Wajib TNI.

Dalam Sapta Marga, terdapat tujuh jalan perilaku TNI, yang seluruhnya mendukung penegakan hukum. Terutama pada klausul ketiga, dinyatakan, “Kami Kesatria Indonesia yang Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa dan Membela Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan.” Begitu pula dalam “Sumpah Prajurit.” Pada janji sumpah ke-dua, dinyatakan. “Tunduk Kepada Hukum Serta Memegang Teguh Disiplin Keprajuritan.” Seluruh hukum wajib ditaati oleh TNi.

Dalam keseharian perilaku, terdapat 8 Wajib TNI, yang seluruhnya terdapat frasa kata “rakyat.” Pada kewajiban (perilaku) ke-8, disebutkan kewajiban, “Menjadi Contoh serta Mempelopori Usaha-usaha untuk Mengatasi Kesulitan Rakyat Sekelilingnya.” Serta pada UU Tentang TNI, terdapat klausul “menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, ….” Operasi militer selain perang, termasuk menyokong pemberantasan judol, dan narkoba, terutama di internal TNI.(Agus)

Data Tak Pernah Bohong, Jangan Biarkan Sejarah Kelam Berulang


Jakarta, nusantarabicara   --  Belum kering air mata warga Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sejak 25 November 2025, tiga provinsi itu menghadapi luka ekologis yang sama: banjir bandang, tanah longsor, dan gelombang duka yang merayap dari kampung ke kampung.

Di pengungsian, mereka menjemur pakaian yang tidak pernah benar-benar kering. Sambil memeluk anak-anak yang bertanya; “Kapan rumah kita Kembali?” Ini bukan sekadar bencana musiman. Ini tragedi kemanusiaan yang mengoyak hati kita sebagai bangsa.

Para ahli lingkungan selalu mengingatkan: data tidak pernah bohong. Bencana Sumut–Sumbar–Aceh bukan satu-satunya. Juga bukan yang pertama. Dari waktu ke waktu berulang dengan cerita yang mirip. Jika kita tidak mengubah paradigma, yakinlah, ini bukan yang terakhir.

Selama puluhan tahun, negeri ini dibangun dengan memanfaatkan tanah, mineral, dan hutan sebagai modal utama pembangunan. Tidak ada yang salah dengan pilihan itu. Yang keliru adalah ketika membangun tidak menimbang batas kemampuan alam. Tidak menghitung risiko. Abai dengan tanggung jawab moral terhadap alam. Seolah hutan dianggap tak berjiwa dan tanah dianggap tak bersuara.

Kerusakan Ekologis: Pola, Bukan Kebetulan.
Coba, ngopi sejenak. Kita buka lembaran sejarah pembangunan nasional. Satu pola muncul dengan terang benderang. Data WALHI mencatat, di era Presiden Soeharto, aktivitas ekstraktif seperti logging, kebun kayu, sawit, dan tambang mencakup sekitar 78,6 juta hektare.

Pasca reformasi, jejak itu tidak serta merta mengecil. Polanya sama. Era Presiden SBY, total aktivitas ekstraktif mencapai sekitar 55 juta hektare, dengan penerbitan izin mencapai 21,9 juta hectare. Ini angka yang terbesar sepanjang era reformasi.

Pada era Presiden Jokowi, aktivitas ekstraktif pun tetap ada. Tercatat sekitar 7,9 juta hektare, dengan 1,48 juta hektare izin baru.

Era Presiden Habibie, Gus Dur, dan Megawati memang meninggalkan angka yang lebih kecil, karena mereka tidak sampai 5 tahun memimpin. Dan itupun, tetap menjadi bagian dari mosaik panjang deforestasi dan eksploitasi lahan Indonesia.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa selama lebih dari 50 tahun, pembangunan bangsa ini bertumpu pada pemanfaatan agresif sumber daya alam. Dan setiap hektare yang hilang meninggalkan konsekuensi yang kini harus kita tanggung sebagai anak bangsa.

Iklim yang Memanas: Ancaman Nyata, Bukan Propaganda
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa suhu Indonesia telah meningkat ±0,8°C sejak 1981. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menempatkan Asia Tenggara dalam zona pemanasan sekitar 0,14–0,20°C per dekade, atau 0,7–1°C selama 50 tahun terakhir.

Pemanasan ini bukan angka abstrak. Ia terasa sehari-hari: musim yang kacau, gelombang panas yang lebih panjang, dan hujan ekstrem yang meningkat 30–40% di banyak wilayah Indonesia.

Bappenas dan BNPB menyebutkan bahwa ±135 juta warga Indonesia kini tinggal di wilayah risiko banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologi. Artinya, lebih dari setengah penduduk negeri ini hidup di atas garis bahaya.

Seperti membalik sejarah. Apa yang kita lakukan hari ini, akan dicatat oleh anak cucu kita ke depan. Langkah yang kita pilih sekarang, akan menentukan apakah Indonesia masih layak dihuni dalam 30–50 tahun ke depan. Dalam dunia yang kian panas, kita tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini hanya siklus alam.

Rentetan bencana yang sama, dari waktu ke waktu, adalah bukti konkret. Apakah harus berdebat lagi soal sebab musababnya?

Deforestasi: Luka Menganga yang Tak Pernah Sembuh
Data dari KLHK dan Global Forest Watch (GFW) menunjukkan bahwa antara tahun 1990 hingga 2015, Indonesia kehilangan 23,7 juta hektare hutan primer dan sekunder.

Tahun 2011 menjadi titik terburuk, dengan hilangnya 918.678 hektare hutan dalam satu tahun. Pada 2015, kebakaran besar melalap sekitar 2,6 juta hektare, meninggalkan kabut asap yang menjangkiti seluruh kawasan Asia Tenggara.

Memang pada 2016–2021 angka deforestasi menurun, namun tetap berada pada kisaran 300.000–480.000 hektare per tahun. Dan sejak 2022 varian datanya kembali naik akibat ekspansi tambang nikel, perkebunan monokultur, dan megaproyek infrastruktur.

Penelitian hidrologi oleh CIFOR (Bruijnzeel, 2004), FAO, serta riset klasik Hewlett & Hibbert menunjukkan bahwa hutan tutupan lebat mampu mengurangi 20–50% limpasan air hujan, melalui intersepsi tajuk, infiltrasi tanah, dan penyerapan akar.

Ketika hutan rusak, kemampuan itu tinggal 5–20%. Artinya, lebih banyak air yang meluncur deras ke hilir, membawa serta tanah, batu, bahkan jiwa manusia. Banjir dan longsor di Sumut–Sumbar–Aceh bukanlah kejutan. Ia adalah respons alam terhadap hutan yang dipangkas dan sungai yang dipersempit.

Utang Kelalaian Itu Kini Menagih
Fix. Bangsa ini sedang membayar utang ekologis yang diwariskan oleh generasi-generasi sebelumnya. Utang yang tidak akan lunas hanya dengan bantuan sosial atau kunjungan pejabat. Utang lengkap dengan bunganya, yang jauh lebih mahal, bahkan tak terhitung. Utang masa silam, yang harus dibayar oleh generasi yang tak berdosa.

Daerah aliran sungai yang dulu kokoh kini rapuh. Hutan yang dulu menjadi spons raksasa kini hanya mampu menyerap sebagian kecil air hujan. Dan suhu lokal yang meningkat memperparah semua risiko.

Inilah saatnya kita tidak lagi memperdebatkan siapa yang salah dan siapa yang benar.

Sejarah sudah terjadi. Namun jika kita tidak belajar dari sejarah, maka bencana hanyalah ulangan ujian yang jawabannya tidak pernah kita kerjakan.

Green Democracy Kompas Moral Indonesia di Abad Perubahan Iklim Green Democracy adalah paradigma baru yang harus menjadi fondasi keputusan publik di Indonesia. Demokrasi yang tidak hanya mendengar suara rakyat, tetapi juga suara bumi. Demokrasi yang berpikir menjaga masa depan, setelah belajar dari kesalahan masa lalu.

Suara hutan yang ditebang, suara sungai yang meluap, suara gunung yang retak, dan suara generasi mendatang yang menunggu apakah kita akan bijak atau lalai. Keputusan pembangunan tidak boleh lagi hanya menimbang pertumbuhan ekonomi. Ia harus menghitung biaya ekologis dan risiko masa depan. Harus balance. Seimbang, selaras. Harmoni. Itu adalah nilai-nilai original, asli budaya yang diturunkan nenek moyang kita.


Green Democracy adalah cara agar bangsa ini tetap memiliki masa depan. Karena ini bukan tentang hutan yang ditebang, tetapi tentang masa depan yang ikut lenyap. Kita mewarisi bumi dari leluhur, tetapi meminjamnya dari anak cucu. Dan kita tidak boleh mengembalikannya dalam keadaan rusak.

Enam Langkah Nasional untuk Menghentikan Sejarah Kelam
Pertama, memperkuat BNPB–BMKG–Basarnas menjadi satu ekosistem tangguh setara FEMA (USA). Krisis iklim tidak bisa dihadapi dengan lembaga yang berjalan sendiri-sendiri. Tidak boleh berkotak-kotak, harus saling terkoneksi dan kolaborasi.
Kedua, melakukan audit nasional terhadap seluruh izin ekstraktif sejak Orde Baru. Transparansi adalah fondasi keadilan ekologis.
Ketiga, moratorium izin baru di kawasan rawan ekologis seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Keempat, membangun Peta Risiko Ekologis Nasional berbasis satelit dan kecerdasan buatan, untuk mendeteksi bencana sebelum terjadi. Early Warning System yang semakin peka dan terintegrasi secara digital.
Kelima, memberi insentif pajak hijau (Green Tax Incentive) bagi perusahaan yang benar-benar mengurangi emisi, menggunakan energi bersih, dan menjalankan standar ESG.
Keenam, merehabilitasi 3 juta hektare hutan dalam 5–10 tahun melalui gerakan nasional penanaman kembali.

Jangan Biarkan Sejarah Menghukum Kita.
Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pusaran perubahan iklim global. Apalagi menjadi korban? Kita harus memimpin, bukan sekadar bertahan. Bukan hanya membangun negeri, tetapi menyelamatkannya bumi. Karena pada akhirnya, data tidak pernah bohong dan sejarah kelam tidak boleh dibiarkan berulang. (Agus)

Dibuka Ketua KONI Surabaya, 100 Atlet Anggar Bersaing di Piala KONI


Jatim, nusantarabicara   --  Ketua KONI Surabaya, Arderio Hukom (kiri) saat membuka Kejuaraan Anggar Piala KONI Antar Club se Surabaya di Sutos, Sabtu (6/12). wawan Triyanto/bhirawa

Sekitar 100 atlet anggar dari delapan klub bersaing untuk bisa meraih juara umum Piala KONI 2025 yang digelar di Sutos Surabaya 5-7 Desember.

Ketua KONI Surabaya, Arderio Hukom memberikan apresiasi atas terselenggaranya Kejuaraan Anggar Piala KONI Antar Club se Surabaya apalagi diikuti oleh banyak atlet muda yang diharapkan bisa menjadi andalan Surabaya di beberapa kejuaraan baik ditingkat daerah hingga internasional.

Ketua KONI Surabaya Aderio Hukom dan Ketua IKASI Surabaya Rusli Ali Kurniawan bersama para juara Piala KONI 2025.

“Saya mengapresiasi sekali buat IKASI Pengkot Surabaya dan juga Pengprov IKASI Jawa Timur karena di tengah situasi peralihan ketua KONI Surabaya tapi tetap diselenggarakan dengan baik dan pesertanya yang luar biasa banyak. Selain itu saya juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua atlet yang mendampingi selama pertandingan, ” tutur Arderio Hukom usai membuka kejuaraan Piala KONI cabor anggar, Sabtu (6/12).

Ia juga berharap IKASI Surabaya terus menggelar kejuaraan agar memberikan kesempatan para atlet untuk bertanding.
“Semoga lebih banyak lagi kompetisinya karena saya yakin kalau teman-teman atlet ini banyak bertanding pasti lebih terasah lagi kemampuannya dan refleksnya. Jadi otomatis saya lebih berkeyakinan anggar Surabaya akan lebih memiliki banyak atlet lagi yang bisa disumbakan untuk Jawa Timur, ” terang pria yang baru saja di lantik sebagai Ketua KONI Surabaya beberapa waktu lalu.

Ditemui di lokasi pertandingan, Ketua Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) Surabaya, Rusli Ali Kurniawan mengatakan, untuk Piala KONI tahun ini cukup semarak karena diikuti sekitar 100 atlet dari delapan klub yang ada di Surabaya.

“Alhamdulillah berjalan dengan sukses apalagi dengan hadirnya ketua Koni Surabaya jadi semoga ke depan Piala KONI lebih semarak. Selain itu tahun ini di Surabaya sudah digelar sebanyak empat event, ” katanya.

Sementara itu, delapan klub yang menurunkan atlet terbaiknya di Piala KONI adalah,
Gasta Fencing Club (FC) Surabaya FC,
Smanga (SMA Muhammadiyah 3) FC, Rini FC, Badrul FC, MBA Spartan FC, M 2 (Muhammadiyah 3) FC dan Naval FC. wwn (Agus)

Presiden Prabowo Resmi Mengesahkan Perjanjian Ekstradisi dengan Rusia


Jakarta, nusantarabicara   --  Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan perjanjian ekstradisi Republik Indonesia dan Federasi Rusia melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025. Pengesahan ini dilakukan pada 29 Oktober 2025 di Jakarta, sebagaimana dilaporkan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara. Undang-undang ini menjadi dasar hukum domestik untuk ratifikasi perjanjian bilateral yang bertujuan memperkuat kerja sama penegakan hukum kedua negara, terutama dalam menangani kejahatan lintas batas.

Perjanjian ekstradisi ini sebelumnya telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia pada 31 Maret 2023 di Bali. Pengesahan perjanjian ini dilakukan berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Presiden RI. Pasal 1 dari UU Nomor 19 Tahun 2025 menyatakan bahwa perjanjian ekstradisi tersebut disahkan, dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Rusia, dan Inggris yang terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut.

You might also like
Gempa Magnitudo 3,7 Mengguncang Wilayah Tambrauw, Papua Barat
Gempa Magnitudo 3,7 Mengguncang Wilayah Tambrauw, Papua Barat
 7 December 2025
Kapolresta Jayapura Kota: Peran Masyarakat Penting dalam Mencegah Kekerasan Anak
Kapolresta Jayapura. (Agus)

Presiden Prabowo Resmi Mengesahkan Perjanjian Ekstradisi dengan Rusia


Jakarta, nusantarabicara   --  Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan perjanjian ekstradisi Republik Indonesia dan Federasi Rusia melalui penerbitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2025. Pengesahan ini dilakukan pada 29 Oktober 2025 di Jakarta, sebagaimana dilaporkan oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara. Undang-undang ini menjadi dasar hukum domestik untuk ratifikasi perjanjian bilateral yang bertujuan memperkuat kerja sama penegakan hukum kedua negara, terutama dalam menangani kejahatan lintas batas.

Perjanjian ekstradisi ini sebelumnya telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia pada 31 Maret 2023 di Bali. Pengesahan perjanjian ini dilakukan berdasarkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Presiden RI. Pasal 1 dari UU Nomor 19 Tahun 2025 menyatakan bahwa perjanjian ekstradisi tersebut disahkan, dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, Rusia, dan Inggris yang terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut.

You might also like
Gempa Magnitudo 3,7 Mengguncang Wilayah Tambrauw, Papua Barat
Gempa Magnitudo 3,7 Mengguncang Wilayah Tambrauw, Papua Barat
 7 December 2025
Kapolresta Jayapura Kota: Peran Lin  Penting dalam Mencegah Kekerasan Anak Kapolresta Jayapura. (Agus)

Kemenimipas Gratiskan Biaya Penggantian Paspor untuk Korban Banjir Sumatra

Jakarta, nusantarabicara   --   Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggratiskan biaya penggantian paspor untuk korban banjir di wilayah utara Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Imipas Agus Andrianto telah memerintahkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Yuldi Yusman untuk mengeluarkan keputusan menteri (kepmen) terkait hal itu.

“Kepada korban yang mengalami musibah paspornya mengalami kerusakan atau hilang, nanti akan saya sudah sampaikan kepada Pak Dirjen untuk mengeluarkan kepmen agar nanti bisa dilakukan penggantian secara gratis,” ujar Menteri Imipas, Jumat (5/12/2025).

Ia juga mengaku telah memerintahkan jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi serta Ditjen Pemasyarakatan untuk mendata unit pelaksana teknis (UPT) yang terdampak di daerah bencana.

“Nanti dari hasil revitalisasi, nanti akan kita ketahui, kerusakan-kerusakan apa yang ditemukan, permasalahan-permasalahan apa yang terjadi, dampak daripada bencana nanti akan kita lalukan upaya penanggulangan bersama,” kata Menteri Imipas.

Kemenimipas telah mengirimkan bantuan berupa beras, kebutuhan wanita dan bayi, hingga makanan untuk korban banjir di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Imipas menjelaskan bantuan tersebut dikirimkan melalui TNI Angkatan Laut. Hal ini mengingat jenis bantuan yang dikirimkan terbilang berat jika via udara.

“Kita kirimkan 20 ton beras, 1.500 pasang pakaian dalam wanita, 3.120 pieces pembalut wanita, 3.152 pieces pampers (popok) anak-anak, 9.200 kaleng susu, 2.660 kaleng sarden, 2.000 dus mi instan, dan 2.000 kaleng biskuit,” kata Menteri Imipas.

Ia mengatakan bantuan ini merupakan wujud keprihatinan dan bentuk solidaritas sosial Kemenimipas bagi korban banjir. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kemenimipas yang telah berdonasi.

“Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden, kita semua turut prihatin dan punya kewajiban sosial untuk berkontribusi membantu meringankan penderitaan dari teman-teman kita yang sampai ini mungkin masih ada yang belum mendapatkan bantuan,” ucap Menteri Imipas.(Agus)

Komodo Mistral 4×4, Kendaraan Taktis Peluncur Rudal


Jakarta, nusantarabicara   --   Indonesia punya kendaraan taktis (rantis) bernama Komodo. Rantis ini adalah produk asli buatan dalam negeri oleh PT Pindad.

Dilansir dari keterangan Humas Pindad, Senin (17/11), rantis ini turut digunakan dalam Latihan Menembak Senjata Berat Artileri Pertahanan Udara (Latbakjatrat Arhanud) yang digelar oleh Pussenarhanud di daerah Latihan Dislitbangad, Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada 29 Oktober 2025 lalu.

Dijelaskan Komodo Mistral 4×4 adalah kendaraan taktis peluncur rudal (Missile Launcher Vehicle) yang dikembangkan untuk mendukung sistem pertahanan udara. Komodo varian ini dilengkapi dengan modul peluncur misil, dirancang untuk memberikan serangan terukur dari atas kendaraan dengan tetap mempertahankan mobilitas dan survivability yang tinggi di medan tempur modern.

“Varian ini terutama digunakan oleh TNI AD sebagai pendukung Artileri Pertahanan Udara (Arhanud),” tulis Humas Pindad.

Lebih lanjut dijelaskan kendaraan ini dilengkapi modular launcher pod yang dapat dilepas, rak yang dapat mengangkut 6 misil, dan kabin yang dapat menampung 4 personil di dalamnya.

“Kendaraan ini dibekali mesin diesel 4-silinder turbocharged intercooler berdaya 206 HP pada 2.700 rpm, transmisi manual IVECO ZF6S700, dan menggunakan ban berukuran 12.5 R20 memastikan traksi optimal di segala kondisi medan,” tulis Humas Pindad.

Komodo ini menggunakan wheel base yang lebih panjang untuk menunjang kemampuan pengangkut dan peluncur misil, memiliki dimensi panjang 6.300 mm, lebar 2.190 mm, tinggi 3.560 mm, serta berat total kendaraan 9 ton yang memberikan stabilitas dan daya tahan tinggi dalam operasi. Kendaraan ini mampu menaklukkan tanjakan hingga 60% (31°) dan rintangan vertikal setinggi 500 mm. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 170 liter, kendaraan ini mampu menempuh jarak hingga 450 km. (Agus)

Lapas Kelas IIA Salemba Luncurkan Aplikasi “SiOntel” untuk Wujudkan Layanan Terpadu yang Cepat, Transparan, dan Humanis


Jakarta, nusantarabicara   --   Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

 Di bawah kepemimpinan Kepala Lapas Mohamad Fadil, kini Lapas Salemba resmi meluncurkan Aplikasi SiOntel (Sistem Informasi Online Terpadu Lapas Salemba) sebagai bagian dari aksi perubahan reformasi birokrasi dan transformasi digital layanan pemasyarakatan.

Aplikasi SiOntel dikembangkan untuk mempermudah masyarakat, keluarga warga binaan, serta stakeholder lainnya dalam mengakses berbagai layanan secara online, cepat, dan transparan

.Salah satu fitur unggulannya adalah layanan pendaftaran kunjungan online, yang memungkinkan pengunjung melakukan registrasi tanpa harus datang langsung ke Lapas.

“Kami ingin memastikan seluruh layanan di Lapas Salemba benar-benar mudah diakses, cepat, transparan, dan tidak dipungut biaya apapun. Aplikasi SiOntel adalah bentuk nyata komitmen kami dalam memberikan pelayanan publik yang bersih dan humanis,” ujar Kalapas Mohamad Fadil.

Selain pendaftaran kunjungan online, Aplikasi SiOntel juga memuat berbagai informasi penting seperti daftar pelayanan kunjungan, jadwal pelayanan kunjungan, hingga kanal pengaduan masyarakat.

Seluruh data dikelola secara terintegrasi, sehingga meminimalisir potensi antrean panjang dan kesalahan administrasi.

Dengan hadirnya SiOntel, diharapkan masyarakat dapat merasakan kemudahan, transparansi, dan kecepatan layanan di Lapas Kelas IIA Salemba.

Ke depan, pengembangan aplikasi ini akan terus dilakukan, termasuk integrasi dengan layanan pengiriman barang titipan, informasi remisi, dan bimbingan kegiatan pembinaan warga binaan. (Agus)

6 Des 2025

TNI Bangun Jembatan Gantung 80 Meter Untuk Percepat Mobilitas Warga Sukabumi


Sukabumi, nusantarabicara   --   Kepala Badan Logistik (Kabalog) TNI Mayjen TNI Lin Nofrianto meninjau langsung progres dan kesiapan pembangunan jembatan gantung di Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Sabtu (6/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pekerjaan berjalan sesuai rencana dan standar operasional yang telah ditetapkan.

Jembatan gantung tersebut akan menjadi infrastruktur vital yang menghubungkan Kampung Bojong Koneng, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Waluran, dengan Kampung Citaropong, Desa Sirnasari, Kecamatan Surade. Dengan panjang sekitar 80 meter, jembatan ini diharapkan mampu mempercepat mobilitas masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi di dua wilayah tersebut.

Dalam peninjauan itu, Kabalog TNI menyampaikan bahwa pembangunan jembatan darurat ini merupakan bentuk kehadiran TNI dalam membantu percepatan pemulihan akses warga. Kabalog  TNI menegaskan bahwa seluruh personel  bekerja maksimal agar pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu dan aman untuk digunakan.

"Pembangunan jembatan yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat adalah perintah langsung dari bapak Panglima TNI. Ini sangat penting karena kemaren sudah ada jembatan disini namun dengan arus yang besar putus. Ini kita sudah mulai, tadi juga sudah saya sampaikan kepada reka-rekan di wilayah, kita kerja semaksimal mungkin, malampun kita kerjakan, ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita,"  ujar Mayjen TNI Lin Nofrianto.

Selain mempermudah aktivitas sehari-hari, kehadiran jembatan gantung ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, membuka kembali jalur distribusi masyarakat, serta meningkatkan akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat pelayanan publik lainnya. (Ps)

#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana


Wakil Panglima TNI Tinjau Wilayah Terdampak Banjir di Sumut dan Sumbar


Tapanuli Selatan, nusantarabicara  --   Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R.  melaksanakan peninjauan langsung ke wilayah Desa Garoga dan Batuhulu di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (6/12/2025). Desa Garoga menjadi salah satu daerah terparah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor karena akses jalan penghubung utama di Desa Garoga kini terputus total akibat terjangan banjir.

Wapang TNI meninjau secara langsung lokasi bencana, posko, tempat pengungsian, dapur lapangan dan layanan kesehatan serta memberikan bantuan untuk meringankan beban para korban yang terdampak banjir dan tanah longsor di Desa Garoga dan Batuhula.


Wapang TNI juga mengecek kesiapan personel dan perlengkapan yang digunakan, kondisi terakhir pasca bencana, progres evakuasi, dan upaya pemulihan yang dilaksanakan oleh personel Kodam I/BB bersama pemerintah daerah, BPBD, dan unsur terkait lainnya.

Wapang TNI melanjutkan peninjauan ke lokasi bencana banjir bandang di Nagari Salareh Air, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat menggunakan helikopter. Wapang TNI melihat langsung kondisi masyarakat, sarana dan prasarana pasca bencana dan mendengarkan laporan mengenai kondisi terkini daerah terdampak, jumlah korban, serta kebutuhan mendesak masyarakat.

Peninjauan Wapang TNI ini bertujuan memastikan kondisi nyata di titik-titik terdampak banjir bandang, sekaligus memeriksa kesiapan pasukan TNI dalam mendukung operasi pencarian korban dan penanganan dampak bencana secara menyeluruh. (*)

#tniprima
#tnirakyat
#indonesiamaju
#tnisiagabencana


Entri yang Diunggulkan

Peresmian Dapur SPPG Cimuning 3 Oleh Firnendi Irawan, Perwakilan Yayasan dan Kepala SPPI, Muhamad Khoirul Anam

Kota Bekasi, nusantarabicara    --   Satuan Pelayanan Pemenuhan Gratis (SPPG) Cimuning 3 secara resmi dibuka oleh Diresmikan oleh Firnendi I...

Postingan Populer