Satgas Pengendalian Harga Beras Lepas Penyaluran 827,5 Ton Beras SPHP di Papua Raya, Polri Pastikan Ketersediaan Aman Jelang Natal dan Tahun Baru

Jayapura,  Nusantarabicara  —   Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara serentak di wilayah Papua Raya resmi dilepas dari Mapolda Papua, Selasa (9/12). Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah nasional Satgas Pengendalian Harga Beras untuk memastikan ketersediaan beras yg cukup dan harga beras yang terjangkau sesuai harga yg ditetapkan pemerintah serta distribusi yang lancar dan merata hingga kewilayah manapun.

Acara diawali dengan doa bersama dan laporan pelaksanaan Satgas Pengendalian Harga Beras—yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian, Kapolri, dan jajaran kementerian terkait pada 21 Oktober 2025 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025.

Satgas ini terdiri dari unsur lintas kementerian/lembaga, termasuk Bapanas, Kementerian Pertanian, Kemendagri, Kemenko Perekonomian, Polri, BULOG, dan pemerintah daerah di seluruh provinsi, kota, dan kabupaten. Polri berperan melalui Satgas Pangan serta dukungan penuh Kabareskrim Polri selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras.

Hingga 8 Desember 2025, Satgas telah menyalurkan 1.354 ton beras SPHP dari target alokasi 4.634 ton untuk Papua Raya.

Pada hari ini, dilakukan pelepasan tambahan 827,5 ton, sehingga total 2.181,5 ton atau 47,08% telah berhasil didistribusikan ke 42 kabupaten/kota.

Distribusi dilakukan melalui beragam moda sesuai karakter wilayah:

- Transportasi darat: Keerom, Sarmi, Jayapura, Merauke, Boven Digoel, Wamena, Tolikara, Puncak, Puncak Jaya, Yalimo, Sorong, Biak, Manokwari, Lanny Jaya.

- Transportasi udara: Pegunungan Bintang, Nduga, Yahukimo, Intan Jaya.

- Transportasi laut: Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Mamberamo Raya, Fakfak.

Upaya ini dilakukan untuk menurunkan harga beras, yang saat ini masih berada di atas HET khususnya di wilayah Zona III (Papua dan Maluku).

Selama 49 hari bekerja, Satgas Pengendalian Harga Beras pusat dan daerah telah:

- Melakukan 35.105 kali pemantauan

- Rata-rata 731 titik per hari, dominan di tingkat pengecer dan ritel modern

- Mengeluarkan 920 surat teguran kepada pelaku usaha yang menjual beras di atas HET

Analisa Satgas menunjukkan tren positif penurunan harga beras nasional, khususnya di Zona I dan II. Namun, wilayah geografis Papua yang menantang membuat harga masih lebih tinggi dari HET.

Untuk mengatasi keterbatasan gudang BULOG—di mana masih terdapat 28 kab/kota belum memiliki fasilitas penyimpanan—Satgas telah menyiapkan 32 gudang filial, memanfaatkan aset:

- 25 aset Polri

- 3 aset Pemda

- 1 aset KPU

- 3 aset pinjam pakai masyarakat

Upaya ini dilakukan agar distribusi lebih cepat, biaya logistik rendah, dan beras SPHP lebih mudah dijangkau masyarakat.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, mewakili Satgas Pengendalian Harga Beras, menegaskan bahwa Polri memberikan dukungan penuh untuk menjamin distribusi SPHP berjalan aman hingga ke daerah paling terpencil.

“Papua memiliki tantangan geografis dan keamanan yang tidak ringan. Namun Polri memastikan pendistribusian SPHP tetap berjalan aman. Negara hadir sampai titik paling jauh,” tegas Brigjen Ade Safri.

Ia menambahkan bahwa Polri telah menyiapkan seluruh rencana pengamanan, termasuk skema distribusi melalui jalur darat, udara, dan laut.

“Untuk wilayah rawan, kami sudah siapkan pola pengamanan berlapis bersama TNI dan pemerintah daerah. Tidak ada wilayah yang dibiarkan tertinggal dalam penyaluran pangan,” ujarnya.

Brigjen Ade Safri juga menegaskan komitmen Satgas untuk terus melakukan mitigasi dan pemantauan harga secara berkala.

“Satgas akan terus bekerja. Mapping, audit, pengawasan, intervensi distribusi, hingga penegakan hukum bila diperlukan akan dilakukan demi menjaga stabilitas harga. Ini bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan sebagaimana arahan Presiden,” jelasnya.

Penyaluran SPHP di Papua Raya merupakan momentum penting dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga jelang Natal dan Tahun Baru.

Satgas menegaskan bahwa program ini akan berlanjut dan diperluas ke daerah lain yang masih berada di atas HET. ( Sodikin )

Tim Trauma Healing Polri Beri Dukungan Psikososial bagi Korban Banjir di Aceh Tamiang

Kuala Simpang, Nusantarabicara  —  Tim Trauma Healing Bencana Alam Wilayah Hukum Polda Aceh kembali menunjukkan kepedulian dan kehadiran nyata bagi masyarakat yang terdampak banjir di Aceh Tamiang dengan memberikan dukungan psikososial dan trauma healing, Senin, 8 Desember 2025.

Tim Trauma Healing gabungan ini terdiri dari personel Biro Psikologi SSDM Polri, Bagpsi Biro SDM Polda Aceh, dan Polwan RI. Salah satu lokasi kegiatan adalah di Posko Pengungsian Desa Sriwijaya, Kota Kuala Simpang. Di sana, tim memberikan layanan trauma healing kepada 350 orang pengungsi, termasuk anak-anak, perempuan, dan lansia.

Selain masyarakat umum, tim juga memberikan dukungan psikososial kepada 15 orang keluarga personel yang tinggal di Asrama Kebun Tengah, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda. Dukungan serupa juga diberikan kepada 15 personel Polri di Asrama Polisi Kota Kuala Simpang. Mereka semua turut terdampak banjir.

Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto mengatakan bahwa program trauma healing ini berfokus pada pemulihan kondisi psikologis masyarakat pascabencana.

"Melalui pendekatan komunikasi yang humanis, konseling ringan, dan aktivitas bermain untuk anak-anak, tim membantu warga kembali merasa kuat, aman, dan mampu beradaptasi dengan kondisi yang sedang mereka hadapi. Anak-anak juga diajak bermain dan berinteraksi agar kembali ceria serta terbebas dari tekanan emosional akibat musibah," kata Joko dalam rilisnya, Senin, 8 Desember 2025.

Kegiatan ini memberikan sejumlah manfaat nyata bagi para penyintas banjir agar merasakan perhatian dan bantuan psikologis yang membantu mereka dalam menghadapi situasi dengan lebih tenang dan optimistis.

Di samping itu, masyarakat di lokasi pengungsian menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Polri.

"Kehadiran tim trauma healing dinilai sangat membantu, terutama dalam menguatkan mental warga di tengah masa pemulihan yang penuh tantangan. Kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam aspek keamanan dan penanganan fisik bencana, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis masyarakat secara menyeluruh," demikian pungkas Joko Krisdiyanto. ( Sodikin )

Akses Terputus dan Medan Berat: Polri Maksimalkan Posko, Internet, dan Dapur Lapangan

Jakarta, Nusantarabicara   --   Sejumlah wilayah di Aceh, Sumut, dan Sumbar masih mengalami hambatan akses darat akibat kerusakan parah pascabencana. Di Aceh, Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah bahkan tidak dapat dilalui jalur darat sama sekali. Kondisi serupa terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah di Sumatera Utara yang hanya bisa diakses dari arah Aceh.

Untuk mempercepat penanganan, Polri telah mendirikan 105 posko tanggap bencana yang tersebar di tiga provinsi:
– 35 posko di Polda Aceh
– 19 posko di Polda Sumut
– 37 posko di Polda Sumbar

Selain itu, Polri juga mendistribusikan 87 unit jaringan internet darurat untuk memastikan komunikasi tak terputus di titik-titik kritis.

“Kelancaran komunikasi sangat menentukan efektivitas penanganan darurat. Karena itu, Polri mendistribusikan perangkat internet ke polda dan polres yang paling membutuhkan,” ujar Kombes Pol Erdi A. Chaniago.

Upaya kemanusiaan turut diperkuat dengan 20 dapur lapangan yang menyuplai makanan siap saji bagi para pengungsi. Layanan bakti kesehatan Polri telah membantu 17.986 pasien, meliputi keluhan umum seperti demam, batuk, flu, gatal-gatal, hingga hipertensi. ( Sodikin )

Polda Metro Jaya Terjunkan Tim Psikologi Dampingi Keluarga Korban Kebakaran Gedung Terra Drone

Jakarta, Nusantarabicara  -–  Polda Metro Jaya melalui Bagian Psikologi Biro SDM menurunkan tim pendampingan psikologis bagi keluarga korban kebakaran Gedung Terra Drone di Jakarta Pusat. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk respons cepat Polri dalam memastikan keluarga mendapatkan dukungan di tengah situasi yang penuh kecemasan dan ketidakpastian. Pendampingan dilakukan di RS Polri Kramat Jati sejak para keluarga mulai berdatangan untuk memastikan informasi terkait kondisi anggota keluarga yang menjadi korban.

Sebanyak 10 personel yang terdiri dari psikolog dan konselor dikerahkan bekerjasama dengan Psikolog Rumah Sakit Polri untuk memberikan psychological first aid (PFA), dukungan emosional, serta penanganan awal psikologis bagi keluarga yang menunggu proses identifikasi oleh Tim DVI Polri. Kehadiran tim ini diharapkan dapat membantu keluarga tetap kuat saat menghadapi proses yang memerlukan ketenangan dalam setiap tahapannya.

Kabag Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya, AKBP Ida Bagus Gede Adi Putra Yadnya, menyampaikan bahwa pendampingan dilakukan untuk membantu keluarga tetap stabil secara emosional dalam menghadapi proses yang sensitif dan penuh tekanan tersebut. Ia menegaskan bahwa komunikasi yang tepat dan pendampingan sejak awal sangat penting agar keluarga tidak larut dalam kecemasan.

“Tim kami hadir sejak awal untuk memastikan keluarga korban mendapatkan ketenangan, pendampingan, serta dukungan psikologis yang diperlukan selama menunggu informasi resmi,” ujarnya pada selasa (09/12/25).

Lebih lanjut, proses identifikasi korban yang masih berlangsung ini memberikan tekanan psikologis yang besar, terutama bagi keluarga yang menunggu kabar mengenai orang terdekatnya. Oleh karena itu, pendekatan empatik, komunikasi terapeutik, serta pendampingan berbasis humanis menjadi metode utama dalam pelaksanaan dukungan psikologis.

Polda Metro Jaya menegaskan komitmennya dalam memberikan penanganan menyeluruh, mulai dari identifikasi, dukungan medis, hingga pemulihan mental bagi keluarga. Pendampingan psikologis akan terus dilakukan hingga seluruh proses dinyatakan selesai. ( Sodikin )

PT. Amerta Corona Sahabat Indonesia Raih Penghargaan Prestisius Greenship Awards 2025 " Greenship Innovation Category"

Jakarta, Nusantarabicara  —   GREENSHIP Awards 2025, ajang penghargaan bagi para pemangku kepentingan yang konsisten menerapkan prinsip green building di Indonesia, digelar pada Jumat (5/12/2025) di Grand Ballroom Sopo Del, Kuningan, Jakarta.

PT. Amerta Corona Sahabat Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong industri desain interior yang berkelanjutan dengan meraih Greenship Awards 2025 pada Kategori Greenship Innovation. Penghargaan ini diberikan atas inovasi perusahaan dalam menghadirkan solusi interior ramah lingkungan yang mengutamakan kreativitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

Dalam project yang dinilai, PT. Amerta Corona Sahabat  Indonesia menunjukkan terobosan dengan menggunakan barang-barang existing, material bekas layak pakai, serta memanfaatkan produksi milik klien yang dapat didaur ulang dan digunakan kembali. Pendekatan ini bukan hanya mengurangi limbah, tetapi juga memberikan nilai tambah melalui desain yang tetap fungsional, estetis, dan berorientasi jangka panjang.

Wienarti Diny Adhiati (Desain Direktur  PT. Amerta Corona Sahabat Indonesia) menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus menciptakan inovasi yang lebih progresif.“Ke depannya, kami semakin terpacu untuk berinovasi agar bisa menjadi inspirasi bagi pihak lain. Penghargaan ini bukan hanya apresiasi, tetapi juga motivasi untuk terus bergerak menciptakan solusi interior yang lebih hijau dan berkelanjutan,” Wienarti Dini Adhiati ujarnya.

Penghargaan Greenship Innovation Category menegaskan bahwa keberlanjutan dapat berjalan seiring dengan kreativitas dan kualitas desain. PT. Amerta Corona Sahabat Indonesia berharap kontribusi ini dapat membuka jalan bagi lebih banyak pelaku industri untuk beralih pada praktik desain yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab.

Dengan pencapaian ini, PT.  Amerta Corona Sahabat Indonesia siap melangkah lebih jauh dalam memperkuat transformasi industri interior menuju masa depan yang lebih hijau," tutupnya. (Ardendi)

Prajurit Kopassus Unjuk Kemampuan Bela Diri di Hadapan Special Operations Commander Australia

Jakarta,  Nusantarabicara   --   Prajurit Kopassus TNI AD menampilkan atraksi bela diri memukau saat menerima kunjungan kehormatan Special Operations Commander Australia, Major General Garth Gould CSC DSM di Mako Kopassus beberapa waktu lalu.

Dilansir dari keterangan Penkopassus, Rabu (10/12), kedatangan Garth diterima langsung oleh Wakil Panglima Kopassus mewakili Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi

Setelah disambut dengan upacara jajar kehormatan, delegasi Australia ini kemudian diberi kesempatan melihat langsung kemampuan tarung jarak dekat, memecahkan bata dan besi oleh prajurit elite Indonesia ini.

Usai melihat kemampuan para prajurit ini, kedua delegasi negara mengadakan pertemuan membahas keberlanjutan hubungan kerja sama militer.

“Kunjungan strategis ini bertujuan untuk mempererat hubungan kerja sama militer dan diplomasi pertahanan antara kedua negara,” tulis keterangan Penkopassus.

Untuk diketahui pasukan khusus Indonesia-Australia beberapa kali terlibat dalam latihan bersama. Terbaru sebanyak 35 prajurit khusus TNI gabungan dari Komando Operasi Khusus (Koopssus), Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) TNI AU melaksanakan latihan militer gabungan Talisman Sabre dan Trisula Wyvern 2025 di Australia.

Adapun Talisman Sabre merupakan latihan bersama dua tahunan gagasan Australia dan Amerika Serikat. Tahun ini, pasukan khusus TNI bergabung bersama lebih dari 35.000 personel dari 19 negara peserta.

Sementara itu, Trisula Wyvern merupakan sinergi antara Koopssus TNI dan Spesial Operation Command (Socom) Australia Defence Force (ADF) sejak tahun 2023. Pada tahun lalu, latihan telah diselenggarakan di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Sentul, Bogor, Jawa Barat. (Agus)

Semua Hp karyawannya ‘disita’, PT Bangun Banua digeledah penyidik Kejaksaan Tinggi

Kalsel, Nusantarabicara   --   Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Kalimantan Selatan (Kalsel), diwarnai dengan penggeledahan pada salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.

 “Seikhlasnya”Bupati Barut: Peran Guru Tak Tergantikan oleh Teknologi FISIP Uniska bantah ‘Paksa’ Mahasiswanya bayar Yudisium 

Pasalnya hari ini, Selasa (9/12/2025) pagi, tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel melakukan penggeledahan di kantor PT Bangun Banua.

Dari pemantauan ,  semua Hp milik karyawan Bangun Banua disita pihak kejaksaan, saat berlangsungnya pengeledahan, yang dimulai pukul 09.30 Wita dan sampai berita ini, penggeledahan masih berlangsung.

Penggeledahan dilaksanakan di Kantor PT Bangun Banua yang terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 25, Kota Banjarmasin.

Dari pantauan di Kantor PT Bangun Banua, sejumlah petugas dari Kejati Kalsel berjaga di bagian depan, dan sebagian lagi masuk ke dalam kantor.

Sejumlah mobil operasional Kejati Kalsel pun terparkir di halaman kantor PT Bangun Banua.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait. Dan proses penggeledahan masih berlangsung.

Diduga kuat penggeledahan ini, terkait dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

PT Bangun Banua merupakan salah satu BUMD milik Pemprov Kalsel, dan pada akhir 2024, jajaran direksi di BUMD ini dirombak oleh Gubernur Kalsel, H Muhidin. (Agus)

Kakorlantas Polri Terima Audiensi dari Kantor Staf Presiden, Tingkatkan Pelayanan Publik dan Keselamatan Lalu Lintas

Jakarta, Nusantarabicara  –  Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menerima audiensi dari Kantor Staf Presiden (KSP) di Ruang Rapat Korlantas Polri, Senin (8/12). Dalam pertemuan tersebut, Irjen Pol Agus memaparkan berbagai program strategis serta arah transformasi digital yang tengah dilakukan Korlantas untuk meningkatkan pelayanan publik dan keselamatan lalu lintas.

“Lalu lintas adalah urat nadi kehidupan hampir semuanya orang menggunakan lalu lintas jalan, di situ ada aktivitas di jalan dan ada produktivitas yang harus dihasilkan, baik itu angkutan barang dan sebagainya, termasuk juga angkutan orang,” ujar Kakorlantas Polri, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.

Lalu lintas adalah cermin budaya dan modernisasi bangsa. Transformasi digital dianggap sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem transportasi nasional. Lompatan digital menjadi fondasi untuk menjawab tantangan mobilitas modern.

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.,

Kakorlantas Polri, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum.

" Ketika lalu lintas adalah cermin budaya bangsa, urat nadi kehidupan, dan lalu lintas adalah cermin modernisasi. Lompatan transformasi digital ini penting sekali untuk mengelola lalu lintas,” lengkapnya.

Pada sektor pelayanan publik, Agus menjelaskan upaya revitalisasi layanan pembuatan SIM dan pembayaran pajak kendaraan. 

Ia bermimpi agar pembayaran pajak menjadi semudah membeli pulsa, melalui aplikasi SIGNAL atau Samsat Digital Nasional. Sementara untuk pembuatan SIM dapat dilakukan lebih praktis melalui aplikasi SINAR.

“Berkaitan dengan pelayanan publik yang buat SIM, yang bayar pajak. Saya revitalisasi, Pak.

 Jadi bayar pajak itu saya bermimpi semudah orang membeli pulsa. Biarpun nanti ada aspek-aspek security-nya kan, aspek-aspek keamanannya. Tetapi itu kan mimpi, Pak. Jadi ada aplikasi SIGNAL namanya. Samsat Digital Nasional. Kalau buat SIM, pakai aplikasi SINAR,” tegas Kakorlantas.

Terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru, Agus memastikan kesiapan penuh Polri dalam melaksanakan Operasi Lilin. 

Persiapan tersebut mencakup aspek perencanaan, analisis data, serta evaluasi hasil kerja tahun 2024 sebagai dasar langkah strategis untuk tahun 2025.

“Untuk Operasi Lilin kami sudah siap, baik dari sisi perencanaan, dari sisi analisis, termasuk juga hasil Anev (Analisa dan Evaluasi) tahun 2024, langkah yang harus kami lakukan di 2025 kami sudah siap,” jelasnya.

Menutup pertemuan, Irjen Pol Agus menegaskan pentingnya komunikasi dan silaturahmi antarinstansi. Menurutnya, koordinasi yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan kepolisian yang modern, humanis, dan efektif bagi masyarakat luas.

“Saya minta nanti kami ada kolaborasi sehingga gerakan-gerakan atau program-program kami nanti bisa terekam di KSP untuk menambah informasi yang ada di KSP, termasuk juga program-program pemerintah. Tentunya kami akan silaturahmi dan komunikasi, karena koordinasi, komunikasi, dan silaturahmi adalah kunci keberhasilan kita bersama,” pungkasnya.

Perwakilan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Bhinneka Putra Linanta mengungkapkan menyampaikan harapannya agar ke depan KSP dapat bersinergi lebih erat dengan Korlantas Polri, terutama dalam program-program pengawasan prioritas Presiden.

“Kita berharap ke depannya KSP bisa bersinkronisasi. Sebagai program pengawasan prioritas Presiden. Jadi juga sebagai harmonisasi. Kita berharap di Korlantas ini kita punya data-data yang untuk disampaikan ke Presiden dari segi prestasinya,” jelas Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Bhinneka Putra Linanta

Bhinneka Putra Linanta menegaskan dukungan penuh terhadap penerapan tilang elektronik atau ETLE. Menurutnya, sistem digitalisasi penegakan hukum harus menjadi prioritas karena mampu meningkatkan efektivitas penilangan dan memberikan efek jera yang lebih kuat kepada masyarakat.

“Saya senang kalau ada tilang elektronik, ini harus jadi prioritas. Sistem digitalisasi ke depan Polri lebih baik dalam penilangan, dan juga memberikan efek jera yang sangat efektif ke masyarakat kita,” tambahnya.

Bhinneka Putra Linanta berharap kolaborasi dapat terus diperkuat, termasuk dengan menerima arahan langsung dari Kakorlantas untuk program-program yang dapat disinergikan bersama di masa mendatang.

“Terima kasih dari kami dari Kantor Staf Presiden. Kita berharap ke depannya bisa kolaborasi, bisa juga kami nanti minta dari Pak Kakor arahan yang bisa berhubungan dengan kami,” pungkasnya. (Agus)

Menteri PKP–PWI Fasilitasi 5.000 Rumah Wartawan

Jakarta, Nusantarabicara   --  Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sepakat memfasilitasi 5.000 unit rumah subsidi bagi wartawan di seluruh Indonesia.

Kesepakatan ini dicapai dalam audiensi antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir di Kantor PKP, Jakarta, Jumat (5/12).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi bagi wartawan merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan akses hunian layak bagi seluruh wartawan.

Ia menekankan bahwa pemerintah ingin memastikan semua kelompok masyarakat termasuk wartawan yang berada di garis depan penyampaian informasi memiliki kesempatan untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.

“Saya sangat menghormati profesi wartawan. Karena itu kami ingin wartawan memperoleh hak dan informasi yang jelas. Program rumah subsidi ini wujud kehadiran negara, sesuai program Presiden Prabowo,” tegas Menteri Ara.

Ia menantang PWI agar segera menyiapkan data dan melakukan sosialisasi masif kepada wartawan di seluruh Indonesia agar program ini tepat sasaran dan dapat direalisasikan sepenuhnya.

Menteri Ara bahkan menyampaikan bahwa 5.000 unit tersebut harus terserap seluruhnya pada 2026, tantangan yang langsung disanggupi oleh Ketum PWI.

“Deal, ya?” tanya Menteri Ara.

“Ya, deal,” jawab Akhmad Munir.

Menanggapi komitmen tersebut, Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan insan pers. Ia menegaskan bahwa PWI siap menggerakkan jaringannya untuk memastikan program ini dapat diakses secara luas, tidak hanya oleh anggota PWI tetapi seluruh wartawan yang membutuhkan hunian layak.

Menurutnya, fasilitas ini menjadi angin segar terutama bagi wartawan yang selama ini kesulitan memperoleh rumah karena penghasilan yang terbatas.

“Terima kasih kepada Menteri PKP yang telah menyediakan fasilitas pengadaan rumah bagi wartawan. Kami berharap seluruh wartawan di Indonesia memanfaatkan kesempatan ini,” ujarnya.

Selain penyediaan rumah, Menteri Ara juga meminta dukungan PWI untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

KPR FLPP adalah subsidi perumahan dari pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang bertujuan membantu masyarakat memiliki rumah dengan suku bunga tetap 5% selama masa tenor, cicilan ringan, jangka waktu hingga 20 tahun.”Dan uang muka yang terjangkau,” ujar Ara.

Melalui dukungan PWI, ia mengharapkan informasi mengenai pembelian rumah bersubsidi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk wartawan, sehingga mereka memahami mekanisme pembelian rumah yang aman, legal, dan terjangkau. 

Kolaborasi ini juga diharapkan dapat menghindarkan publik dari misinformasi terkait program perumahan.

Sebagai tindak lanjut, PWI Pusat akan menggelar sosialisasi nasional bersama Kementerian PKP, BP Tapera, developer, dan agen properti pada Selasa, 9 Desember 2025, yang akan digelar dari kantor PWI Pusat.

“Kami mengajak pengurus PWI provinsi dan kabupaten/kota serta seluruh anggota untuk mengikuti sosialisasi ini,” kata Akhmad Munir.

Ia menjelaskan bahwa program ini sangat relevan, mengingat PWI memiliki sekitar 35.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia, dapat mengakses skema subsidi sesuai aturan KPR FLPP. Dengan pendapatan sekitar Rp2–3 juta, seorang wartawan dapat mengakses rumah subsidi dengan cicilan sekitar Rp1.080.000 per bulan.

“Alhamdulillah, program ini memberi solusi nyata bagi kesejahteraan insan pers,” ujar Munir. (Agus)

Gubernur Pramono Anung Sampaikan Duka dan Pastikan Penanganan Cepat Kebakaran PT Terra Drone

Jakarta, Nusantarabicara    --  Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan duka mendalam atas kebakaran yang terjadi di PT Terra Drone Indonesia, Cempaka Baru, Jakarta Pusat, Selasa (09/12). 

Ia menegaskan bahwa seluruh penanganan dilakukan cepat, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan warga.

“Saya sebagai Gubernur Jakarta sungguh berduka. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. 

Semoga kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Pramono saat meninjau lokasi.

Pemprov DKI memastikan seluruh proses pemakaman korban ditanggung penuh. Pramono juga telah menginstruksikan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk menyiapkan kebutuhan pemakaman mengingat jumlah korban cukup banyak.

Untuk korban luka, seluruh biaya perawatan ditanggung pemerintah dan para pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat.

Pramono mengingatkan pelaku usaha agar menjadikan keselamatan kerja sebagai prioritas utama. Ia juga memerintahkan jajaran Pemprov, termasuk Dinas Gulkarmat dan BPBD, untuk tetap siaga hingga seluruh proses evakuasi dan identifikasi selesai.

Hingga laporan terakhir, sebanyak 22 korban meninggal telah dievakuasi—15 perempuan dan 7 laki-laki—dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Sebanyak 19 orang berhasil diselamatkan dari lantai tujuh. 

Proses evakuasi dilakukan hati-hati demi menjaga keselamatan petugas. (Agus)

Sebaiknya Gubernur Jakarta di tunjuk Presiden

Jakarta, Nusantarabicara   --  Wacana Pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menguat. Beberapa elit Partai politik mulai buka suara dan mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, selain alasan efisiensi anggaran dan mengurangi konflik horisontal yang kerap terjadi.

Menanggapi wacana tersebut Azis Khafia dalam releasenya kepada media ,Ahad Malam (7/12) memiliki pandangan bahwa Pemilihan kepala daerah memang sebaiknya tidak diseragamkan kepada seluruh daerah, karena masing-masing daerah memiliki kekhasannya masing-masing.

Jadi tidak bisa dipukul rata untuk seluruh daerah, mungkin ada beberapa daerah yang bisa tetap dilaksanakan pemilihan kepala daerah langsung sementara daerah lainnya bisa saja oleh DPRD bahkan daerah lainnya langsung kepala daerahnya ditunjuk oleh Presiden.

Misalnya Jakarta, sebaiknya Gubernur Jakarta ditetapkan langsung oleh Presiden atau jika perlu Gubernur Jakarta setingkat menteri. Hal ini mengingat geopolitik, sosial budaya dan ekonomi Jakarta menjadi tumpuan dan sentra perekonomian indonesia, dan banyaknya aset pemerintah pusat yang ada di Jakarta serta hal-hal strategis lainnya.

Dengan Gubernur Jakarta ditetapkan oleh presiden maka kekhususan Jakarta makin lebih kuat. Wacana Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden sebenarnya sempat muncul saat revisi Undang-undang Daerah Khusus Jakarta, namun karena kurangnya dorongan dari masyarakat Jakarta sehingga wacana tersebut kandas, namun dengan kembali maraknya Pemilihan kepala daerah oleh DPRD maka wacana Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden pun patut disuarakan kembali. (Agus)