Jakarta, Nusantarabicara -- Gelombang kejutan kembali menyapu dunia keuangan digital Indonesia. Kasus peretasan sistem BI-Fast yang sebelumnya telah mengguncang kepercayaan publik, kini menguak dimensi baru yang lebih rumit dan mengglobal. Investigasi terkini mengungkap dugaan kuat bahwa dana hasil kejahatan siber tersebut, yang mencapai total kerugian sekitar Rp200 miliar, tidak mengendap dalam rekening domestik, tetapi telah dialihkan dan dilikuidasi menjadi aset kripto di pasar internasional.
Temuan ini bagai membuka kotak Pandora, menegaskan betapa kerentanan di sistem pembayaran nasional bisa berujung pada hilangnya aset ke luar yurisdiksi, menyulitkan upaya pemulihan.
Fakta baru ini disampaikan dalam konteks pernyataan resmi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, yang mengakui secara terbuka kompleksitas dan kesulitan luar biasa dalam menangani kasus ini. “Persoalan scam dan serangan siber saat ini memang menjadi tantangan besar dan tidak mudah diatasi,” ujar Dian di Jakarta pada Senin (15/12/2025), seperti dikutip dari Kompas.com. Pernyataan ini bukan sekadar pengakuan biasa, melainkan sinyal bahwa otoritas menghadapi lawan yang jauh lebih canggih dari yang dibayangkan.
Dalam paparannya,
Dian Ediana Rae dengan tegas menyatakan bahwa kejahatan pembobolan BI-Fast ini bukanlah aksi spontan atau kerja seorang lone wolf di balik laptop.
“Kasus pembobolan BI-Fast tergolong kompleks dan tidak mudah ditangani. Kejahatan ini tidak dilakukan oleh pelaki tunggal, melainkan melibatkan jaringan kriminal yang terorganisasi. Aksi tersebut dijalankan secara sistematis dan terukur,” jelasnya.
Penegasan ini mengubah narasi kasus dari sekadar cyber crime menjadi organized financial crime yang berskala besar.
Analisis para pemerhati keamanan siber menduga, jaringan ini beroperasi laynan sindikat dengan pembagian peran yang jelas: ada yang bertugas melakukan reconnaissance (pengintaian) dan eksploitasi celah keamanan di sistem Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang menjadi sasaran; ada yang mengelola rekening-rekening dropper atau penampung; ada yang bertanggung jawab melakukan transfer melalui BI-Fast; dan yang terakhir, yang paling krusial, adalah tim money mover yang ahli dalam mencuci uang (money laundering) dan mengonversi dana panas tersebut ke dalam bentuk aset yang sulit dilacak.
Dugaan pengalihan dana ke aset kripto ini memberikan tantangan ganda yang eksponensial bagi otoritas seperti OJK, Bank Indonesia, dan aparat penegak hukum.
Sifat Kripto yang Pseudonim dan Global: Transaksi kripto, meski tercatat di blockchain yang transparan, menggunakan alamat dompet (wallet address) yang tidak secara langsung mengungkap identitas pemiliknya (pseudonymous). Melacak aliran dana memerlukan keahlian blockchain forensics yang sangat spesifik dan sering kali membutuhkan kerja sama dengan penyedia pertukaran (exchanges) internasional, yang proses hukumnya rumit dan panjang.
Setelah dana berhasil dikonversi menjadi kripto seperti Bitcoin, Ethereum, atau aset privacy coin lainnya, transfer ke bursa luar negeri dapat dilakukan dalam hitungan menit, tanpa melewati saluran bank tradisional.
Transaksi di blockchain bersifat irreversible, tidak dapat dibatalkan.
Hal ini berbeda dengan skandal transfer tradisional di mana bank terkadang masih dapat membekukan rekening tujuan.
Lintas Yurisdiksi: Pasar kripto bersifat global tanpa batas. Dana yang telah masuk ke ekosistem ini dapat dengan mudah dipindahkan melalui exchanges di berbagai negara dengan regulasi yang berbeda-beda, mulai dari yang ketat seperti Amerika Serikat hingga yang longgar di beberapa wilayah. Proses ekstradisi dan pemulihan aset (asset recovery) menjadi sangat kompleks.
Dampak dan Langkah Ke Depan: Memperkuat Ketahanan Sistem Keuangan
Temuan ini merupakan pukulan telak bagi upaya membangun ketahanan sistem keuangan digital Indonesia. Kerugian Rp200 miliar bukan hanya angka, tetapi mencerminkan celah sistemik yang dapat dimanfaatkan oleh sindikat internasional. OJK dan BI didesak untuk tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus ini, tetapi juga melakukan hardening (pengerasan) sistem secara menyeluruh.
Beberapa langkah kritis yang diantisipasi meliputi:
Audit Keamanan Siber Mendalam: Memastikan seluruh BPD dan peserta BI-Fast lain telah memenuhi standar keamanan siber (SPMK) yang paling ketat, tidak hanya pada level antarmuka, tetapi hingga ke infrastruktur inti.
Peningkatan Transaction Monitoring Real-time: Mengembangkan sistem deteksi anomali transaksi yang lebih canggih, berbasis artificial intelligence (AI), yang dapat mengidentifikasi pola mencurigakan before-the-fact atau saat terjadi, bukan setelahnya.
Regulasi Kripto yang Lebih Tegas dan Kolaboratif: Perlu kerangka regulasi yang lebih jelas mengenai kripto, tidak hanya sebagai aset komoditas, tetapi juga dalam kaitannya dengan pencegahan pencucian uang (AML/CFT).
Kerja sama dengan otoritas internasional seperti FATF (Financial Action Task Force) harus ditingkatkan.
Edukasi Institusi Keuangan: BPD dan bank kecil kerap menjadi sasaran empuk karena dianggap memiliki pertahanan siber yang lebih lemah.
Program peningkatan kapasitas dan simulasi serangan (cyber drill) secara berkala mutlak diperlukan.
Kasus bobolnya BI-Fast yang berliku ke pasar kripto global ini adalah pengingat pahit bahwa kejahatan keuangan telah bertransformasi. Ini bukan lagi sekadar masalah teknis peretasan, tetapi pertarungan antara otoritas regulasi dengan sindikat kejahatan terorganisir yang memanfaatkan seluruh kecanggihan teknologi finansial tanpa batas negara.
Pernyataan Dian Ediana Rae yang mengakui kesulitan tersebut adalah langkah awal yang jujur.
Namun, pengakuan harus segera diikuti dengan aksi kolektif yang lebih kuat, inovatif, dan berkecepatan tinggi. Ketika dana hasil kejahatan dapat menguap ke dalam jaringan blockchain dalam sekejap, maka kecepatan respons, kedalaman investigasi, dan kekuatan kolaborasi global menjadi senjata satu-satunya untuk memulihkan kepercayaan dan mengamankan kedaulatan finansial digital Indonesia. Jika tidak, ancaman serupa di masa depan bukan hanya akan menimbulkan kerugian materiil, tetapi dapat menggerus fondasi stabilitas sistem pembayaran nasional yang telah dibangun dengan susah payah (Agus)
