.

Duana juga memaparkan sejumlah program dan kegiatan di tahun 2016 yang telah dilakoninya. Diantaranya adalah hasil operasi Penyakit Masyarakat (Pekat) yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo, selama tahun 2016 terdapat pelanggaran asusila yaitu 74 orang yang berada di satu kamar secara berpasangan yang kesemuanya didapatkan dari razia di kawasan wisata Glagah. Mereka kemudian diyustisi bersama pelanggar IMB sejumlah 27 bangunan, uji KIR, Trayek dan tonase yang pelanggaran berjumlah 190 kendaraan.

Semua oleh hakim diputus denda yang besarannya antara 100ribu sampai dengan 2,5 juta rupiah. Razia asusila digiatkan sesuai dengan perintah Bupati Kulon Progo agar razia terhadap hal-hal yang berbau maksiat lebih diutamakan. Termasuk didalamnya adalah memback up Dinas Pariwisata menutup sepuluh Usaha Pariwisata jenis Karaoke yang melanggar Perda no. 6 tahun 2016 tentang TDUP.

“Di tahun 2017 ini kami terpadu dengan OPD teknis dan dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI akan melanjutkan giat serupa agar penyakit masyarakat atau pekat dapat ditekan di wilayah Kulon Progo.” Jelasnya.

Sedangkan untuk kegiatan penertiban PKL di tahun 2016 tidak sampai melakukan pembongkaran, namun hanya memberi peringatan terhadap 17 PKL, diminta bongkar pasang lapak, mundur atau pindah lokasi yang sesuai agar tidak mengganggu lalu lintas atau patut diduga membahayakan pengendara kendaraan maupun pejalan kaki. Citra Satpol PP yang terkesan galak terhadap PKL pelan-pelan terus dihilangkan.

Penertiban paling banyak justru reklame liar dengan berbagi jenis dan ukuran yang mencapai 1.284 buah.  “Penertiban reklame rutin kami lakukan setiap Jumat ditambah giat insidentil, namun masalahnya reklame memang mati tumbuh hilang berganti, ditertibkan ada yang pasang lagi, sehingga perlu kesabaran untuk menanganinya.” tambahnya.

Keberadaan anak jalanan (Anjal) paling banyak adalah pengamen yang membawa gitar dan anak-anak punk yaitu sebanyak 18 orang. Sedangkan Gelandangan Pengemis (Gepeng) tidak terlalu banyak. Justru Psikotik yang jumlahnya cukup banyak, di tahun 2016 ada 34 orang yang terjaring baik terpadu dengan Dinsos maupun tindak lanjut laporan masyarakat. “Kami sering razia mereka, setelah terjaring, kami serahkan ke Dinas Sosial,” jelas Duana Heru.

Keberadaan Satlinmas juga tidak lepas dari pembinaan Satpol PP. Selama tahun 2016 sebanyak 600 personil dari 12 kecamatan telah berhasil dibina. Pada saat Pilkada tahun 2017 Linmas bertugas di TPS untuk pengamanan, di 2018 nanti mereka akan bertugas pengamanan Pilkades serentak di 20 desa. Keberadaan mereka sangat vital karena jumlah aparat keamanan sangat terbatas, tidak cukup untuk mengamankan setiap TPS.

"Di tahun ini kami juga akan menyosialisasikan gerakan sadar hukum kepada masyarakat dengan sosialisasi Sapta Tertib, sehingga masyarakat sadar dan paham terkait Perda dan Perkada." tuntasnya.

Permasalahan yang dihadapi Satpol PP Kulon Progo memang termasuk klasik yaitu jumlah personil yang tidak mencapai 50% dari kebutuhan dan jumlah armada yang masih kurang sehinngga masih terjadi rebutan kendaraan operasional. Kendaraan untuk SAR Linmas Glagah dan SAR Linmas Sremo pun juga tergolong sudah tua.

Menurut dia, Satpol PP Kulon Progo terus berusaha memberikan kontribusi secara optimal di tengah-tengah segala kekurangan dan keterbatasn. Keberhasilan itu tak luput dari dukungan berbagai pihak, baik masyarakat maupun instansi lainnya. (NSR/bang natsir).