NUBIC,.SULSEL,.(Puspen TNI). Sudah saatnya bangsa Indonesia mengelola budidaya rumput laut yang merupakan salah satu potensi laut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang 60 % tinggal di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A. didampingi Komandan Lantamal VI Laksma TNI Yusup, S.E., M.M., saat memberi pembekalan kepada peserta Pelatihan Budidaya Rumput Laut (Rula) dari Hulu ke Hilir Ster TNI TA. 2017, bertempat di Gedung Sultan Hasanuddin Mako Lantamal VI/Makasar TNI Angkatan Laut, Jl. Yos Sudarso No. 308, Tamalabba, Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (4/8/2017).
Kasum TNI mengatakan bahwa saat ini potensi laut Indonesia masih belum dikelola secara maksimal karena hanya terfokus pada ikan. Padahal Indonesia masih mempunyai rumput laut yang bisa dioptimalkan sebagai salah satu alternatif pangan, namun pengelolaannya masih secara tradisional dengan biaya pengelolaan yang tinggi dan minimnya penggunaan sarana teknologi serta terbatasnya sistem pasok logistik.
Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan menyampaikan bahwa rumput laut sebagai tumbuhan organik harus tetap dipertahankan, walaupun PBB akan membuat aturan bahwa rumput laut dikeluarkan dari kelompok tumbuhan organik menjadi anorganik karena rekayasa genetika. “Kita harus bisa mempertahankan karena pasarnya masih banyak,” ucapnya.
Lebih lanjut Kasum TNI mengatakan tentunya pemerintah daerah harus bisa menjadikan contoh bahwa icon rumput laut sebagai salah satu alternatif pangan dari kelautan dan pesisir karena banyak manfaat yang didapat dari nutrisi rumput laut yaitu vitamin K, B12 dan lain sebagainya. “Hal ini harus tetap dipertahankan agar kedepannya kebijaksanaan dan strategi budidaya rumput laut dapat dimanfaatkan secara benar,” ujarnya.
“Tantangan di Indonesia yaitu permasalahan ketergantungan beras sebagai bahan makanan pokok yang sangat tinggi. Padahal di wilayah timur Indonesia merupakan gudang hasil perikanan, rumput laut, pertanian dan kelautan mempunyai potensi yang sangat luar biasa,” kata Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan.
Kasum TNI menyampaikan ada lima pilar kebijakan maritim pemerintah yaitu budaya maritime, sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas maritime, diplomasi maritime dan pertahanan maritime. “Saya harapkan agar langkah-langkah pengelolaan sumber daya maritime yang sudah digaungkan dan dilaksanakan oleh pemerintah bisa ditindaklanjuti di lapangan, tentunya harus ada sinergi yang terkait erat dengan seluruh stakeholder di pusat maupun di daerah,” pungkasnya.
Kasum TNI mengatakan bahwa saat ini potensi laut Indonesia masih belum dikelola secara maksimal karena hanya terfokus pada ikan. Padahal Indonesia masih mempunyai rumput laut yang bisa dioptimalkan sebagai salah satu alternatif pangan, namun pengelolaannya masih secara tradisional dengan biaya pengelolaan yang tinggi dan minimnya penggunaan sarana teknologi serta terbatasnya sistem pasok logistik.
Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan menyampaikan bahwa rumput laut sebagai tumbuhan organik harus tetap dipertahankan, walaupun PBB akan membuat aturan bahwa rumput laut dikeluarkan dari kelompok tumbuhan organik menjadi anorganik karena rekayasa genetika. “Kita harus bisa mempertahankan karena pasarnya masih banyak,” ucapnya.
Lebih lanjut Kasum TNI mengatakan tentunya pemerintah daerah harus bisa menjadikan contoh bahwa icon rumput laut sebagai salah satu alternatif pangan dari kelautan dan pesisir karena banyak manfaat yang didapat dari nutrisi rumput laut yaitu vitamin K, B12 dan lain sebagainya. “Hal ini harus tetap dipertahankan agar kedepannya kebijaksanaan dan strategi budidaya rumput laut dapat dimanfaatkan secara benar,” ujarnya.
“Tantangan di Indonesia yaitu permasalahan ketergantungan beras sebagai bahan makanan pokok yang sangat tinggi. Padahal di wilayah timur Indonesia merupakan gudang hasil perikanan, rumput laut, pertanian dan kelautan mempunyai potensi yang sangat luar biasa,” kata Laksdya TNI Dr. Didit Herdiawan.
Kasum TNI menyampaikan ada lima pilar kebijakan maritim pemerintah yaitu budaya maritime, sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas maritime, diplomasi maritime dan pertahanan maritime. “Saya harapkan agar langkah-langkah pengelolaan sumber daya maritime yang sudah digaungkan dan dilaksanakan oleh pemerintah bisa ditindaklanjuti di lapangan, tentunya harus ada sinergi yang terkait erat dengan seluruh stakeholder di pusat maupun di daerah,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar