.

Jakarta,.NUBIC,. - Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Prof. Rizal Damanik, audiensi ke Kementerian Pertanian. Rilis  yang diterima melalui Humas BKKBN, Kamis (5/4) menyebutkan audiensi diterima oleh  Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Syukur Irwantoro dan Agung Hendriadi Kepala Badan Ketahanan Pangan (04/04/2018). 

Dalam pertemuan ini dibahas tentang kerjasama sinergi pengelolaan Kampung Keluarga Berencana (KB) dengan program-program dari Kementerian Pertanian, hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN, Wahidin.

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Prof.Rizal Damanik menjelaskan, “BKKBN sedang mengembangkan Kampung KB di seluruh Indonesia, Kampung KB ini sebagai upaya membumikan dan menggelorakan kembali Program KB, mengintegrasikan lintas sektor dalam memberikan pelayanan pada keluarga dan secara umum bertujuan mengentaskan kemiskinan dan tujuan akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia, meningkatkan kualitas gizi kesehatan keluarga”,  jelas Prof.Rizal Damanik. 

Kampung KB sendiri merupakan satuan wilayah setingkat dusun/ RW yang memiliki kriteria diantaranya jumlah keluarga pra sejahtera di atas rata-rata tingkat desa dimana kampung tersebut berada. Jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB  tingkat desa dimana kampung tersebut berlokasi. Menurut kriteria wilayah Kampung KB merupakan wilayah kumuh, pesisir/nelayan; daerah aliran sungai (DAS); bantaran kereta api; kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan); terpencil; perbatasan; kawasan industri; kawasan wisata; dan kawasan padat penduduk. 

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Prof.Rizal Damanik mengungkapkan, “Saat ini Kampung KB telah terbentuk di seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Sedang disiapkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pengelolaan Kampung KB prosesnya saat ini sudah sekitar 90% selesai. Inpres ini dibuat untuk memudahkan koordinasi lintas sektor, antar Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah. Melalui inpres ini diharapkan dapat mempercepat keberhasilan Kampung KB. BKKBN berharap program di Kementerian Pertanian bisa sinergi dalam Kampung KB.” ungkap Prof.Rizal Damanik.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Irwantoro menyampaikan, “Kementerian Pertanian saat ini juga sedang fokus pada pemberdayaan keluarga miskin, salah satu programnya adalah bedah kandang, program ini sementara konsentrasi di Jawa, fokus awal jabar dan banten. Program ini adalah dengan memilih desa yang masih tertinggal atau miskin dengan pemberian bantuan usaha pertanian, 10 juta ayam dll, saya kira ini bisa sinergi dengan Kampung KB,” ungkap Syukur Irwantoro.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Agung Hendriadi menambahkan, “ Saat ini Presiden telah menetapkan prioritas pembangunan 100 desa untuk menghadapi stunting. Kementerian Pertanian juga sudah melakukan intervensi dengan pengembangan pangan lestari, bantuan unggas. Salah satunya di Desa Haya Haya, Provinsi Gorontalo yang menurut rencana akan dikunjungi Presiden Joko Widodo, Kampung KB dari BKKBN bisa sinergi dengan Kementerian Pertanian.” tambah Agung Hendriadi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Irwantoro menegaskan, “Kerjasama ini harus segera kita konkretkan, segera disusun MoU antara Pertanian dan BKKBN. Kementerian Pertanian memerlukan Data Keluarga, BKKBN sudah memiliki data berbasis keluarga kita bisa kerjasama untuk pengembangan desa yang tujuan akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan.” tegas Syukur Irwantoro.

BKKBN sejak tahun 2015 telah mengembangkan pengolahan  data keluarga yang cukup rinci hasil pendataan keluarga yang rutin dilakukan. Terangkum dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Prof.Rizal Damanik menyampaikan, “Kami segera mematangkan kerjasama ini dengan membentuk tim teknis untuk segera merealisasikan kerjasama pengelolaan Kampung KB sinergi dengan program-program Kementerian Pertanian”, tutup  Prof.Rizal Damanik. (AD)