Pemerhati HAM Kok Membela Pelaku Kriminal

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi kembali menegaskan bahwa tidak ada serbuan udara apalagi pengeboman melibatkan pesawat milik TNI di Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga. 

Sebelumnya dalam keterangan pers yang disampaikan Kelompok Pemerhati Hak Asasi Manusia (HAM) di Jayapura dan Jakarta yang mengungkapkan terjadi operasi militer yang melibatkan kurang lebih 1000-an personel TNI-Polri di Kampung Alguru.

Senada dengan pernyataan Pimpinan TPN-OPM wilayah Nduga Egianus Kogeya, Kelompok Pemerhati HAM mengklaim terjadi penyerbuan melalui udara dan pengeboman menggunakan pesawat helikopter milik TNI-Polri.

“Saya tegaskan tidak ada penggunaan pesawat heli milik TNI, baik dari TNI AD, AU, dan AL yang beroperasi di Kabupaten Nduga hingga saat ini, baik untuk kegiatan distribusi logistik pasukan apalagi untuk serbuan dan pengeboman,” kata Aidi dalam keterangan tertulis, Minggu (15/7/2018).

Menurut Aidi, kejadian pada 11 Juli lalu, pesawat heli milik Polairud yang sedang bertugas mengangkut logistik dari Timika, Kabupaten Mimika menuju Kenyam, Kabupaten Nduga diberondong tembakan saat melintas di Kampung Alguru ketika hendak mendarat di Bandar Udara Kenyam.

Karena tembakan itu, kata Aidi, anggota polisi yang ikut dalam pesawat membalas tembakan dan didukung oleh personel polisi yang melakukan pengamanan di darat. Pasca insiden ini, aparat TNI-Polri tidak melakukan pengejaran lanjutan.

“Tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam insiden baku tembak yang terjadi saat itu. Kalaupun ada korban saat itu, pasti korban tersebut berasal dari kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) yang melakukan penyerangan, karena aparat membalas tembakan kearah datangnya serangan,” kata Aidi.

Penegakan Hukum

Menyikapi aksi penyerangan bersenjata yang dilakukan kelompok TPN-OPM atau KKSB di Bandar Udara Kenyam, kata Aidi, telah diadakan pertemuan antara Bupati Nduga Yairus Gwijangge dengan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar dan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI George Elnadus Supit.

Dalam pertemuan itu, kata Aidi, Bupati Nduga membenarkan bahwa KKSB yang menjadi pelaku teror penembakan di Bandar Udara Kenyam dengan tujuan untuk menggagalkan pelaksanaan Pilkada Papua.

“Menurut Bupati Nduga tuntutan dari kelompok itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Kelompok yang menamakan diri TPN-OPM itu, bukan hanya yang berasal dari Nduga, tapi juga dari Tembagapura, Kabupaten Puncak, Puncak Jaya dan Lanny Jaya yang bersembunyi di Kampung Alguru,” kata Aidi.

Dari pertemuan itu disepakati untuk melaksanakan penindakan dan penegakan hukum terhadap KKSB karena telah mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat di Kabupaten Nduga.

“Disepakati untuk melakukan penindakan terhadap KKSB yang telah mengganggu ketertiban masyarakat dengan mengedepankan kepolisian, sementara TNI tetap melaksanakan pembinaan wilayah. Namun secara insidential, pasukan TNI akan bergerak jika diperlukan,” kata Aidi menjelaskan.

“Jadi segala tindakan aparat keamanan di Nduga telah dikoordinasikan dengan aparat setempat, tidak seperti yang disampaikan sejumlah pihak yang coba memojokkan TNI-Polri bahwa penegakan hukum tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah,” kata Aidi menambahkan.

Aidi membantah klaim para pemerhati HAM bahwa ada sekitar seribuan aparat keamanan yang melakukan pengejaran terhadap KKSB di Nduga.

Mengenai keberadaan anggota Brimob di Nduga, kata Aidi, keberadaan mereka diperbantukan untuk mengamankan Pilkada Papua di Nduga, sekaligus memulihkan keamanan pasca aksi teror penembakan di Kenyam.

“Sementara untuk anggota TNI, dalam jumlah terbatas sudah ada sebelumnya sebagai pengamanan daerah rawan dan sejauh ini belum ada penambahan pasukan,” kata Aidi.

Kondisi Kenyam Berangsur Kondusif

Pasca teror penembakan yang dilakukan KKSB di Kenyam, kata Aidi, saat ini situasi di ibukota Kabupaten Nduga dan sekitarnya sudah berangsur kondusif dan aktivitas warga mulai kembali normal.

“Informasi dari Perwira Penghubung di Kenyam, situasi di sana sudah berangsur normal. Pemilik kios dan toko, serta mama-mama sudah mulai kembali berjualan,” kata Aidi.

Iapun mengaku heran dengan isu warga Kenyam yang lari ke hutan pasca kontak tembak antara aparat keamanan dengan KKSB di Kampung Alguru. Aidi menduga, orang-orang yang diklaim lari ke hutan adalah warga yang berasal dari distrik atau kecamatan lain yang hendak kembali ke daerah asal mereka terpaksa harus berjalan kaki melalui hutan karena ketiadaan sarana transportasi udara.

“Kemungkinan yang dimaksud masyarakat lari ke hutan, adalah warga asal Distrik Yuguru, Paro, Mugi, dan Mapenduma yang berada di Kenyam dan hendak kembali ke daerah asal mereka. Karena ketiadaan transportasi udara pasca teror penembakan di Bandar Udara Kenyam, mereka terpaksa jalan kaki melalui hutan sesuai kebiasaan masyarakat sebelumnya,” kata mantan Dandim 1702 Jayawijaya ini.

“Alasan inilah kenapa masyarakat Nduga sangat mengharapkan jalan Trans Papua yang menghubungkan Wamena, Kabupaten Jayawijaya dengan Kenyam dan melewati Distrik Yuguru, Paro, Mapenduma, Yigi, dan Mbua agar segera diselesaikan untuk memudahkan transportasi masyarakat,” kata Aidi menambahkan.

Menyayangkan Pernyataan Kelompok Pemerhati HAM

Kodam Cenderawasih, kata Aidi, menyayangkan penyataan yang disampaikan oleh sejumlah kelompok pemerhati HAM yang cenderung memojokkan aparat keamanan di Kabupaten Nduga.

Menurut dia, seharusnya kelompok pemerhati HAM ini mendukung upaya aparat untuk menangkap anggota KKSB yang terbukti telah melakukan teror penembakan dan membunuh warga sipil di Bandara Kenyam.

“Saat terjadi penembakan terhadap pesawat komersial dan pembunuhan warga sipil di Bandara Kenyam, kemana kelompok pemerhati HAM ini? Saat Kepala Distrik dan 2 anggota polisi yang sedang mengamankan Pilkada Papua dibunuh di Kabupaten Puncak Jaya, kenapa kelompok HAM ini diam. Tapi ketika kami mengejar anggota KKSB yang jelas-jelas pelaku kriminal justru dibela dengan dalih pelanggaran HAM,” kata Aidi.

Yang menyedihkan, kata Aidi, karena informasi yang menjadi sumber dari kelompok pemerhati HAM ini justru mengacu pada informasi-informasi yang beredar tanpa bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contohnya, tuduhan bahwa heli TNI dipakai untuk melakukan penyerbuan dan melakukan pengeboman di Kampung Alguru seperti klaim pimpinan KKSB di Nduga Egianus Kogoya.

“Kalau Egianus menyampaikan informasi yang tidak benar, sangat wajar karena dia dan kelompoknya yang menjadi sasaran penegakan hukum. Pernyataan serupa hampir sama saat pembebasan sandera di Tembagapura yang sebelumnya menuduh aparat keamanan menggunakan roket, dan kini di Nduga kembali menuduh menggunakan serangan udara menggunakan bom,” ujar Aidi.

Aidi menegaskan bahwa TNI akan mendukung Polri yang sedang mengejar anggota KKSB dalam rangka penegakan hukum. Menurut dia, KKSB sangat jelas melanggar hukum dengan kepemilikan senjata api ilegal, melakukan perlawanan terhadap kedaulatan negara yang sah, dan membunuh warga sipil.

“Aparat keamanan akan terus melakukan pengejaran dalam rangka penindakan dan penegakan hukum. Namun, jika anggota KKSB secara sukarela mau menyerahkan diri beserta senjatanya kepada pihak berwajib maka akan dijamin keamanan dan keselamatannya. Tetapi apabila terpaksa harus ditempuh dengan kontak senjata maka resiko ditanggung oleh masing-masing pihak,” kata Aidi menegaskan.