Jakarta – Seluruh Purnawirawan Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) kembali diingatkan untuk tidak
melibatkan prajurit aktif untuk terjun ke dunia politik praktis
menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Hal
tersebut ditegaskan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad), Jenderal
Mulyono dalam sambutan yang dibacakan Wakasad Letjen Tatang Sulaiman
pada acara Silaturahim Purnawirawan TNI AD di Kantor Persatuan
Purnawirawan TNI AD (PPAD), Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018. Mulyono
mengungkapkan, pihaknya sangat menghormati niat dari para Purnawirawan
TNI AD yang ingin mendarmabhaktikan dirinya melalui jalur politik, baik
itu eksekutif maupun legislatif.
![]() |
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono dan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman. Foto: Dok. Istimewa/NusantaraNews |
“Kami amat yakin, kecintaan para
senior terhadap institusi TNI AD yang amat besar akan menjadi motivasi
pendorong untuk tidak melibatkan prajurit maupun satuan-satuan TNI AD ke
dalam kancah kontestasi politik,” ungkapnya.
Komitmen para
Purnawirawan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Sapta Marga, kata dia,
sangat tepat apabila dikaitkan dengan dinamika situasi domestik yang
sedang dihadapi, khususnya terkait tahun politik menjelang pelaksanaan
pesta demokrasi nasional 2019 nanti.
Mulyono juga menegaskan,
sebagai insan Sapta Marga yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan
bangsa, tentunya para Purnawirawan sangat prihatin dengan kentalnya
politik identitas karena penggunaan isu SARA oleh politisi guna mendapat
dukungan dari masyarakat.
“Kita dapat melakukan langkah mitigasi
dengan mencoba menularkan nilai filosofis Sapta Marga di lingkungan kita
demi tetap tegaknya persatuan serta kesatuan bangsa,” ujar mantan
Pangkostrad ini.
Lebih lanjut ia menyampaikan, guna pengamanan
Pilpres 2019, TNI AD sebagai bagian dari TNI akan bahu membahu bersama
Polri mengawal dan memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat.
“Kita
bertekad agar hajat besar demokrasi Indonesia ini tidak menimbulkan
ekses yang justru kontra produktif dengan upaya kita menuju masyarakat
yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tegas Mulyono.
Posting Komentar