Sinyal Perang Dagang Indonesia-Amerika Makin Kuat

Jakarta – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingkatkan Indonesia untuk berhati-hati terkait hubungan dagang antar kedua negara. Sebab Trump merasa defisit perdagangan AS terhadap Amerika sebesar US$9,5 miliar harus disudahi.

Keranjingan perang dagang AS memang belakangan intensitasnya makin meningkat. Setelah menyatakan perang dagang dengan China, AS kini membidik perang dagang dengan Indonesia. Tujuannya Trump mengobarkan perang dagang ini adalah untuk menekan defisit perdagangan AS terhadap China, tanpa kecuali dengan Indonesia.

Data Departemen Perdagangan AS menunjukkan defisit ekspor dan impor antara AS dan China mencapai rekor tertingginya tahun 2017 sebesar lebih dari US$375 miliar. Tentu saja defisit perdagangan AS terhadap Indonesia sebesar US$9,5 miliar terlalu kecil, namun buat Trump tetap harus diolah agar berubah menjadi surplus.

 

Isyarat perang dagang Amerika terhadap Indonesia disampaikan oleh Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi. Sofjan mengungkapkan Trump sudah menyampaikan peringatan perang dagang itu bagi Indonesia. Trump berencana mencabut perlakuan khusus terhadap Indonesia di bidang perdagangan.

“Trump sudah memberi kita warning. Kita bicara sama dia mengenai beberapa aturan mengenai special treatment tarif yang dia kasih ke kita mau dicabut, terutama tekstil,” demikian ulas Sofjan beberapa waktu lalu.

Menurutnya ekonomi AS memang sedang berjaya. Karenanya dia bisa membuat kebijakan dagang dengan luar negeri semaunya. Mal-mal di AS penuh, restoran penuh, pengangguran paling kecil dan Trump bisa berbuat seenaknya. Dia akan melakukan apakah besok jadi perang dagangnya atau tidak.

Bahkan, Sofjan menyampaikan warga AS sendiri sulit menerka kebijakan yang bakal ditempuh oleh Trump ke depan. Kalau ditanya apa yang akan dilakukan Trump, tidak ada yang paham. “Marah-marah nggak bisa apa apa. Tapi ekonomi AS bukan main pertumbuhannya,” ujar Trump.

Memang benar, Pemerintah AS tengah mengevaluasi status Indonesia sebagai negara penerima manfaat skema generalized system of preference (GSP). Manfaat dari GSP itu bisa jadi yang membuat perdagangan Indonesia surplus sekitar US$9,5 miliar dengan AS.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani menjelaskan bagaimana GSP bekerja dan apa yang akan terjadi apabila fasilitas tersebut dicabut dari Indonesia.

Sistem GSP mencakup penghapusan tarif dan pengurangan tarif terhadap hampir 5.000 sektor tarif AS.

Hampir sama seperti sistem GSP Uni Eropa, GSP AS menyediakan keuntungan berbeda-beda bagi negara penerima, terdiri atas kategori A (berlaku bagi seluruh negara penerima), kategori A* (mengecualikan negara penerima tertentu) dan kategori A+, diperuntukkan khusus bagi negara miskin (Least Developed Countries–LDCs).

Sampai saat ini, Indonesia masih termasuk di dalam GSP kategori A yang diberikan penghapusan bea masuk bagi sekitar 3.500 lini tarif AS.  Keuntungan yang diperoleh Indonesia dari GSP antara lain mencakup produk pertanian tertentu, serta produk tekstil, apparel, dan travel goods tertentu.

Keuntungan dari GSP akan terus diberikan ke Indonesia sampai dikeluarkan dari daftar penerima GSP, atau produk-produk Indonesia telah mencapai ambang batas (threshold) GSP yang ditetapkan AS.

Setidaknya ada 124 produk Indonesia yang sedang dievaluasi AS dalam konteks GSP tersebut. Dari 124 produk asal Indonesia yang sedang dikaji Trump diantaranya kayu plywood, cotton, dan lain sebagainya. Sementara tekstil tidak termasuk di dalamnya.

Saat ini, pemerintah AS sedang mengkaji Indonesia atas dua aspek, yakni eligibilitas Indonesia untuk terus menerima manfaat dari GSP dan reviewatas lini-lini tarif AS yang dibebaskan bagi Indonesia dalam mekanisme GSP.

Review eligibilitas Indonesia dilakukan oleh United States Trade Representative (USTR), sementara itu evaluasi atas lini-lini tarif AS yang dibebaskan bagi RI dilakukan oleh United States International Trade Commission (US ITC).

Apabila hasil dari evaluasi merekomendasikan Indonesia tidak lagi berhak atas fasilitas GSP, manfaat dari GSP yang diterima Indonesia saat ini akan dihapuskan segera setelah rekomendasinya ditandatangani Trump.

Dijadwalkan, penandatangan rekomendasi oleh Trump itu dilakukan antara November 2018 hingga awal 2019.

Jika keputusannya demikian, maka untuk seterusnya seluruh produk Indonesia akan dikenakan kategori tarif MSN (Most Favoured Nations) oleh AS sesuai ketentuan WTO.

Hanya saja perwakilan perdagangan AS, United States Trade Representative (USTR) telah melakukan evaluasi terhadap India, Indonesia, dan Kazakhstan terkait dengan pantas atau tidaknya tiga negara itu menerima GSP.

Evaluasi ini didasari adanya kekhawatiran atas kepatuhan negara-negara terhadap program GSP itu. Dalam pernyataan resmi tertanggal 12 April 2018, Deputy USTR Jeffrey Gerish mengatakan Presiden Trump berkomitmen menjamin bahwa seluruh negara penerima manfaat GSP menjunjung tinggi prinsip tawar-menawar mereka dengan terus mematuhi kriteria kelayakan yang diatur oleh Kongres.

“Kami berharap India, Indonesia, dan Kazakhstan dapat bekerja sama dengan kami untuk membahas kekhawatiran kami yang mendasari review ini,” demikian pernyatan resmi Jeffrey.

Kekhawatiran dimaksud adalah terkait kriteria dalam GSP soal akses pasar serta jasa dan investasi. Indonesia telah menerapkan beragam hambatan perdagangan dan investasi yang mengakibatkan dampak negatif yang serius atas perdagangan AS.

Adapun pada Oktober 2017, USTR memulai proses penilaian tiga tahunan terhadap kelayakan negara penerima GSP. Tahap pertama mencakup 25 negara penerima GSP di Asia dan kepulauan Pasifik.

USTR juga menerima petisi dari stakeholders di AS yang meminta diadakannya kembali peninjauan ulang atas kelayakan negara penerima GSP.

Berdasarkan analisa informasi dari proses penilaian serta petisi yang diterima dari stakeholders, USTR akhirnya menetapkan peninjauan ulang atas kelayakan Indonesia sebagai penerima GSP.

Respon Indonesia

Menanggapi rencana perang dagang AS-Indonesia itu, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, hal itu sinyal bagi Indonesia untuk segera berunding dengan AS.

Pemberitahuan dari Trump artinya supaya Indonesia merapat segera. Merapat itu berunding supaya menghasilkan suatu kondisi yang namanya win-win untuk AS dan ini bagaimana.

Saat ini Indonesia dikenakan bea masuk sekitar 11% hingga 30% ke AS. Bea masuk yang dikenakan Indonesia jauh lebih tinggi jika dibandingkan oleh Bangladesh maupun Vietnam sama-sama dikenakan bea masuk 0%. Makanya daya saing Indonesia terhadap Bangladesh dan Vietnam kalah.

Meski begitu, dia mengatakan, peringatan itu bukanlah ajakan untuk perang dagang. Ade mengatakan, hal itu sinyal untuk berunding. Sebab, Indonesia hanya diam-diam saja terkait isu perdagangan. Padahal, bagi AS masalah perdagangan adalah hal penting.

Presiden Jokowi sendiri mengaku akan buka-bukaan secara khusus terkait perang dagang antara AS dengan China, termasuk antara AS-Indonesia. Selain itu, AS juga memberi sinyal perang dagang ke Indonesia.

Jokowi mengungkapkan penjelasan terkait kondisi perang dagang akan dilakukannya awal pekan depan atau Senin tanggal 9 Juli 2018.

“Saya kira nanti hari Senin kita akan berbicara secara khusus mengenai itu, hari Senin ya,” kata Jokowi hari ini.[]