Polhukam,
Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar. Anggaran tersebut
akan digunakan untuk peningkatan Koordinasi kerjasama Indonesia dengan
Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan.
Menko
Polhukam Wiranto mengatakan, anggaran sebesar Rp 60 miliar itu akan
digunakan untuk membiayai upaya diplomasi pemerintah terhadap
negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.
"Secara
intens kami melakukan _soft diplomacy_. Saya memimpin sendiri, datang
ke sana, koordinasi, ngomong sama mereka. Kami mengajukan anggaran
sebesar Rp 60 miliar untuk tambahan itu," ujar Menko Polhukam Wiranto
dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Rabu
(5/9/2018).
Adapun
rincian dari total anggaran tersebut yakni Rp 20 miliar dipergunakan
untuk peningkatan citra Papua, Rp 15 miliar untuk peningkatan kerjasama
Indonesia dengan Pasifik Selatan, Rp 15 miliar untuk peningkatan
kerjasama Organisasi Internasional Pasifik Selatan, Rp 5 miliar
dipergunakan untuk pengelolaan keamanan wilayah perbatasan Australia dan
Pasifik Selatan, dan Rp 5 miliar dipergunakan untuk peningkatan
kerjasama intelijen keamanan wilayah perbatasan Australia dan Pasifik
Selatan.
Menko Polhukam
mengatakan, beberapa tahun lalu sebanyak tujuh dari 13 negara di kawasan
Pasifik Selatan mendukung kemerdekaan Papua. Masing-masing negara
tersebut memiliki hak suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sementara
itu, negara-negara di Pasifik Selatan banyak menerima informasi yang
keliru tentang sikap Indonesia terhadap Papua. Misalnya, anggapan bahwa
pemerintah telah menganaktirikan pembangunan Papua.
"Dalam
rangka ini, namanya _soft diplomasi_ kadang-kadang memang dibutuhkan,
kecuali dana untuk mondar mandir mengirimkan tim, mengirimkan satu Desk
Papua untuk bisa membuktikan ke banyak negara, tetapi tidak semua biaya
ditanggung oleh anggaran ini," kata Menko Polhukam Wiranto.
Sebelumnya,
Kemenko Polhukam telah menetapkan pagu anggaran TA 2019 sebesar Rp
281.470.604.000. Pagu tersebut dipergunakan untuk program di Kemenko
Polhukam.
Hadir dalam
rapat kerja tersebut Menko PMK Puan Maharani, Menko Perekonomian Darmin
Nasution, dan Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan. Masing-masing
dari para Menko ini juga memaparkan pagu anggaran TA 2019.
Posting Komentar