.

Polhukam,  Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik,  Hukum dan Keamanan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 60 miliar.  Anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan Koordinasi kerjasama Indonesia dengan Negara-Negara Kawasan Pasifik Selatan.  

Menko Polhukam Wiranto mengatakan,  anggaran sebesar Rp 60 miliar itu akan digunakan untuk membiayai upaya diplomasi pemerintah terhadap negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

"Secara intens kami melakukan _soft diplomacy_. Saya memimpin sendiri, datang ke sana, koordinasi, ngomong sama mereka. Kami mengajukan anggaran sebesar Rp 60 miliar untuk tambahan itu," ujar Menko Polhukam Wiranto dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Jakarta,  Rabu (5/9/2018).

Adapun rincian dari total anggaran tersebut yakni Rp 20 miliar dipergunakan untuk peningkatan citra Papua,  Rp 15 miliar untuk peningkatan kerjasama Indonesia dengan Pasifik Selatan,  Rp 15 miliar untuk peningkatan kerjasama Organisasi Internasional Pasifik Selatan,  Rp 5 miliar dipergunakan untuk pengelolaan keamanan wilayah perbatasan Australia dan Pasifik Selatan,  dan Rp 5 miliar dipergunakan untuk peningkatan kerjasama intelijen keamanan wilayah perbatasan Australia dan Pasifik Selatan. 

Menko Polhukam mengatakan, beberapa tahun lalu sebanyak tujuh dari 13 negara di kawasan Pasifik Selatan mendukung kemerdekaan Papua. Masing-masing negara tersebut memiliki hak suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara itu, negara-negara di Pasifik Selatan banyak menerima informasi yang keliru tentang sikap Indonesia terhadap Papua. Misalnya, anggapan bahwa pemerintah telah menganaktirikan pembangunan Papua.

"Dalam rangka ini, namanya _soft diplomasi_ kadang-kadang memang dibutuhkan, kecuali dana untuk mondar mandir mengirimkan tim, mengirimkan satu Desk Papua untuk bisa membuktikan ke banyak negara, tetapi tidak semua biaya ditanggung oleh anggaran ini," kata Menko Polhukam Wiranto. 

Sebelumnya,  Kemenko Polhukam telah menetapkan pagu anggaran TA 2019 sebesar Rp 281.470.604.000. Pagu tersebut dipergunakan untuk program di Kemenko Polhukam.

Hadir dalam rapat kerja tersebut Menko PMK Puan Maharani,  Menko Perekonomian Darmin Nasution,  dan Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan.  Masing-masing dari para Menko ini juga memaparkan pagu anggaran TA 2019.