.

Jakarta, – Selama ini ajang Pemilu Legislatif banyak dimanfaatkan orang sebagai ajang mencari kekuasaan dan prestisius, bahkan parahnya lagi mengkhianati rakyat.Ironis memang, namun fakta ini tidak bisa dinafikan. Buktinya, sudah banyak sekali anggota dewan yang berompi orange alias ditangkap KPK karena ketahuan ‘mencuri’ uang rakyat.

Kondisi demikian kian diperparah dengan sikap para anggota dewan yang ketika sudah duduk di kursi empuk lupa dengan rakyatnya. Mereka lebih asyik memperkaya diri dan menafikan nasib rakyat.

Kondisi demikian juga diakibatkan oleh sikap rakyat yang mau ‘dibeli’ suaranya. Gara-gara satu-dua lembar rupiah, rakyat menggadaikan suaranya dan menutup nuraninya untuk memilih calon yang benar-benar punya kompetensi.Ini harus dihentikan! Rakyat tidak boleh selalu menjadi korban. Pun, rakyat tidak boleh lagi mengorbankan suaranya. 

Narasi penegasan ini disampaikan Irjen Pol (Purn) Herbet Sitohang, SH., saat ditemui dikediamannya di bilangan Duren Sawit, Jakarta, Kamis (22/11).

Dilansir dari innews.co.id ,Pengalamannya turun ke masyarakat dan mendapat berbagai keluhan, menggelitik nuraninya. “Saya seorang abdi bangsa. Tidak bisa saya mendengar keluhan-keluhan masyarakat yang rindu benar-benar merasakan punya wakil rakyat,” ujar pria gagah bernama lengkap Ricky Herbet Parulian Sitohang ini.

Akhirnya, Herbet pun memutuskan terjun langsung ke kancah Pemilu Legislatif pada 17 April 2019 nanti sebagai wakil rakyat dari Partai Perindo dari daerah pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kota Bekasi dan Depok, dengan nomor urut 4 ini.

 “Saya bulatkan hati untuk maju karena saya rindu masyarakat bangga dengan wakilnya yang selalu care dengan mereka,” ujar Herbet.

Bagi Herbet, uang rakyat bukan untuk bancaan, tapi harus benar-benar disalurkan untuk kepentingan rakyat.

“Kalau seandainya DPR itu bersih dari koruptor, rakyat pasti sejahtera,” tandasnya penuh keyakinan. Namun, faktanya masih banyak anggota dewan yang memanfaatkan kedudukan untuk merampok uang rakyat.

 

Bicara daerah pemilihan, Herbet mengaku terenyuh tatkala menyambangi pemukiman warga di wilayah Jatisampurna, Bekasi, yang akses jalannya masih tanah. Padahal, hanya kurang dari satu kilometer dari tempat itu ada mal dan ruko-ruko berkelas. Begitu juga drainase tidak bagus, saluran air yang tidak normal, dan sebagainya. Rumah-rumah disana banyak model rumah panggung.

“Daerah itu menjadi salah satu skala prioritas saya jika dipercaya duduk sebagai anggota dewan. Sudah terjadi ketimpangan dan sangat tidak wajar,” tandas Herbet

.

Demikian juga masalah BPJS, di mana banyak rumah sakit yang menolak pasien dengan berbagai alasan. “Ini tidak boleh terjadi kalau saya duduk di dewan. Rumah sakit harus mau menerima pasien dan memberikan pengobatan semaksimal mungkin,” ujarnya. (RN)