.

NUBIC,.JAKARTA,.Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan beberapa Catatan dan Evaluasi Akhir Tahun hasil penelusuran data dan fakta di lapangan selama kurun waktu akhir 2015 sampai dengan akhir tahun 2018 terkait Tenaga Kerja Asing, Pemutusan Hubungan Kerja, Upah dan Daya Beli, BPJS Kesehatan, Outsourcing, Pemagangan, dan lain sebagainya dalam Perspektif Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 di Jakarta, (26/12).

Dalam konprensi pers tersebut Presiden KSPI M. Said Iqbal mengatakan bahwa Klaim pemerintah Jokowi yang menyediakan 10 juta lapangan kerja dalam 5 tahun atau 2 juta dalam satu tahun adalah tidak benar. Hal ini berdasarkan catatan dan temuan para kawan kawan Serikat Pekerja. Definisi pemerintah yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan orang yang dalam 1 jam telah bekerja dalam seminggu masuk dalam kategori pekerja. Klaim pemerintah ini jelas membodohi dan membohongi rakyat. 

Berikut catatan dan evaluasi yang menjadi perhatian KSPI sejak akhir Tahun 2015 sampai dengan 2018.

Pada akhir Tahun 2015. Terjadi phk besar besaran gelombang pertama dimana sekitar 50.000 orang pekerja kehilangan pekerjaan. 

Dan di Tahun 2016 juga terjadi phk besar-besaran gelombang kedua periode Januari- April dari industri otomotif, elektronik, keramik sekitar 100 ribu orang kehilangan pekerjaan. 

Di Tahun 2017 juga terjadi pukulan bagi usaha retail, smelting, farmasi dan keramik yang terpaksa merumahkan ribuan karyawannya. 

Di tahun 2018 menurut catatan KSPI juga terjadi gelombang ketiga phk besar-besaran dari perusahaan Krakatau Steel, Semen Baja yang menimpa karyawannya harus kehilangan pekerjaan.
Sedang dalam tahun 2018 ini KSPI telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya : Membentuk Komite aksi Transportasi Online, Rakernas mendukung Prabowo Presiden, menggelar aksi menolak Perpres No. 20 tahun 2018 tentang masuknya tenaga asing dan penolakan IMF. (PS)