.

Jakarta, nusantarabicara.co - Potensi korupsi di sektor Minyak dan Gas (Migas) sesusngguhnya cukup besar, baik di up stream, mid term, maupun down stream. Memang tidak sebanyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kepala Daerah yang sudah dijerat oleh Aparat Hukum, tutur Fahmy Radhi dalam diskusi publik di Bakoel kopi, Jakarta (18/9).

Fahmy melanjutkan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya ada beberapa pelaku yang berhasil dicokok oleh aparat hukum, di antaranya: mantan direktur utama Pertamina di sektor up stream, 2 orang mantan Ketua SKK Migas di Midterm, dan barusan KPK menetapkan mantan Direktur Petral sebagai tersangka. 

Sedikitnya pelaku tersangka bukan tidak ada potensi korupsi di sektor migas, tetapi lebih karena amat rumit membuktikan tindak pidana korupsi di sektor Migas. Setelah lebih 4 tahun dilakukan penyidikan dan penyelidikan, KPK baru bisa menetapkan mantan Direktur Utama Petra! sebagai tersangka suap pengadaan impor crude dan BBM. Kerumitan itu disebabkan potensi korupsi di Migas melibatkan Mafia Migas, Korporasi International, dan lokasi terjadinya korupsi di luar territorial Indonesia. 

Hasil kajian Tim Anti Mafia Migas menyimpulkan bahwa Petra! telah digunakan oleh Mafia Migas untuk memburu rente dari monopoli Petral dalam impor crude dan BBM. Modus pemburuan rente dilakukan dalam bidding dan blending penyedian impor BBM. Memang dalam bidding dilakukan secara on line, tetapi ada anomaly bahwa pemenang tender selalu dari National Oil Company (NOC) negara-negara bukan penghasil minyak, seperti Thailand, Vietnam, Italia, dan Maldives. Ternyata NOC tersebut hanya digunakan sebagai frontier Mafia Migas untuk memasok BBM dan Crude oil dengan harga yang sudah di-markup. NOC itu bisa memenangkan tender karena ada informasi harga penawaran dari dalam Petral. 

Lantaran Premium sudah tidak dijual di pasar international, pengadaannya dilakukan melalui blending, yang harganya juga di-markup, sehingga harganya menjadi mahal. Harga BBM yang mahal itu dibeli oleh Pertamina, lalu dijual di pasar dalam negeri dengan memberikan subsidi yang dialokasikan dari APBN, sehingga menimbulkan disparitas harga. Adanya disparitas harga antara BBM Subsidi dengan harga BBM di luar negeri mendorong Mafia Migas melakukan penyelundupan. Dengan demikian, perampokan dana APBN dilakukan oleh Mafia Migas tidak hanya melalui pengadaan Oil Crude dan BBM, tetapi juga melalui penyelundupan BBM bersubsidi. 

Salah satu rekomendasi Tim Anti Mafia Migas adalah pembubaran Petral lantaran ada indikasi bahwa Petral digunakan oleh Mafia Migas dalam pemburuan rente. Tim juga merekomendasikan untuk melakukan audit forensic terhadap Petral. Kedua rekomendasi tersebut telah dilakukan oleh Pertamina. Dengan endorse dari Presiden, Petra] akhimya dibubarkan. 

Pasca Pembubaran Petral ternyata tidak serta merta menghentikan Mafia Migas dalam pemburuan rente. Di awal pemindahan kewenangan impor BBM dari Petral ke Integrated Supply Chain (ISC), Mafia Migas masih saja merecoki dalam pengadaan impor Migas. Sejalan dengan semakin terbukanya tata kelola ISC dalam tender pengadaan Migas, gerakan Mafia Migas semakin terbatas. 

Namun, Mafia Migas tidak surut dalam melakukan pemburuan rente dengan modus yang lebih canggih. Kasus Glencore dalam mengubah komposisi impor minyak tidak sesuai pesanan ISC merupakan salah satu modus terbaru Mafia Migas dalam pemburuan rente. Sebelum bubar. 

Tim Anti Mafia Migas sudah melaporkan hasil kajian tersebut ke KPK. Namun KPK mengalami kesulitan dalam menemukan alat bukti untuk menjerat pelaku Mafia Migas. Kalau KPK saat ini sudah menetapkan tersangka merupakan kemajuan besar yang dicapai KPK. Hanya, KPK harus menjadikan penetapan tersangka itu sebagai pintu masuk untuk menjerat pentolan Mafia Migas dan mengejar aliran dana dari Mafia Migas, konon mengalir sampai jauh. (p)