.

Oleh: Peter Tukan*

SEMANGAT gegap gempita – “maju tak gentar – mundur gemetar”  puluhan ribu warga masyarakat bersama Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka menggelar acara  akbar  peresmian stadion Lukas Enembe  sekaligus beberapa acara yang menyertai seperti  pergantian nama Bandara Sentani, peluncuran Buku Orang Asli Papua (OAP) serta peresmian beberapa venue  PON XX secara  daring atau virtual menuai  banyak keuntungan alias sisi positifnya. Ada pelajaran sangat  berharga di balik semuanya itu.

Semula, acara yang terbilang monumental itu, rencananya dihadiri 20 ribu warga masyarakat dan kalangan pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten; suatu jumlah peserta yang boleh dibilang “menakjubkan”  namun,  sayang beribu sayang, dengan sangat menyesal, atas pertimbangan yang dapat diterima akal sehat dan bisikan nurani yang jernih dari pihak  Pemprov.Papua, PB PON XX dan Kepolisian Daerah (Polda) Papua, maka kegiatan yang dapat menorehkan sejarah perjalanan  pembangunan di seluruh Tanah Papua itu akhirnya diputuskan dilaksanakan secara virtual.

Secara sederhana, dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan pelaksanaan pesta  akbar secara virtual atau daring  itu berarti  di stadion Lukas Enembe yang merupakan pusat semua  acara itu, tidak dihadiri lagi warga masyarakat dalam jumlah puluhan ribu orang melainkan, hanya beberapa orang saja yang dianggap penting dan berkepentingan untuk hal itu sedangkan publik, baik di Papua maupun di luar Papua dapat menyaksikan seluruh rangkaian acara itu melalui alat komunikasi sosial  dan media arus utama seperti televisi dan radio yang melakukan  siaran langsung.

Adapun alasan utama tidak menghadirkan  puluhan warga masyarakat di Papua di stadion Lukas Enembe pada Selasa, 20 Oktober 2020 nanti adalah masih menyebarnya Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) yang menghantui kehidupan manusia zaman ini.

“Kami telah menggelar pertemuan khusus dengan Kapolda Papua Irjen Pol.Paulus Waterpauw untuk membahas acara peresmian stadion Lukas Enembe pada 20 Oktober 2020. Pada prinsipnya dengan semangat yang ada, Kapolda mendukung kegiatan ini namun, karena kondisi Covid hari ini maka kami sepakat dengan Kapolda yaitu kita tetap akan melakukan peresmian secara virtual tanpa penonton,” kata Ketua Harian PB PON XX Papua, Dr Yunus Wonda,SH,MH di Jayapura Jumat (16/10).

Yunus pun tidak lupa menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga masyarakat di Papua yang rencananya hadir secara fisik di stadion Lukas Enembe pada acara akbar ini  namun, protokol kesehatan masa pandemi Covid-19 harus kita taati bersama.

Sementara itu, Kapolda Papua  Irjen Pol.Drs Paulus Waterpauw mengatakan, kita semua harus menaati protokol kesehatan masa pandemi Covid-19.

“Kami berpendapat bahwa acara peresmian stadion Lukas Enembe yang digelar secara virtual itu merupakan tindakan yang tepat, cukup diwakili Forkopimda Papua dan beberapa orang yang ditunjuk saja dengan tetap menaati protokol kesehatan masa pandemi Covid-19. Apabila massa berkumpul terlalu banyak di tempat acara maka sangat dikhawatirkan memunculkan masalah baru yakni semakin banyak warga terpapar Covid-19,” kata  Irjen Pol.Paulus Waterpauw.

Keuntungan lain dan Pelajaran Berharga

Selain terhindar dari semakin menyebarnya Covid-19, ada keuntungan atau sisi positif lain sekaligus sebuah pelajaran berharga apabila pesta akbar tersebut tidak dihadiri puluhan ribu warga masyarakat.

Kita sudah dapat membayangkan, apabila di stadion Lukas Enembe pada Selasa, 20 Oktober nanti hadir sebanyak 20 ribu warga masyarakat, pejabat pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten maka, tentu saja mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pihak panitia harus menyiapkan konsumsi dengan hidangan menu yang melezatkan antara lain ada hidangan hasil “bakar batu”. Puluhan bahkan ratusan ekor babi dibeli untuk memenuhi kebutuhan konsumsi puluhan ribu warga masyarakat. Itu baru membeli babi, belum kebutuhan  “lain-lainnya” seperti nasi, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, air mineral dan sebagainya.

Kita juga membutuhkan dana untuk membiayai sarana transportasi dari dan ke stadion Lukas Enembe untuk mengangkut ribuan warga; dibutuhkan dana untuk petugas kesehatan dan petugas lainnya  yang harus bekerja di tengah puluhan ribu warga masyarakat; dana untuk obat-obatan dan alat kesehatan; dana untuk dekorasi dan administrasi kepanitiaan seperrti mencetak spanduk, baliho, surat undangan dan sebagainya.

Tidak ketinggalan, dana untuk membiayai “sound system”  dan jangan lupa, sedikit “honor” alias uang “cape-lelah” bagi para petugas lapangan dan panitia. Semuanya membutuhkan dana yang tidak kecil karena untuk kerja-kerja seperti ini,  pada  zaman ini, berlakulah    ungkapan :”Tidak ada makan siang yang gratis!”

Inilah sisi positifnya atau untungnya, yakni bahwa dengan dibatalkannya kehadiran puluhan ribu warga masyarakat maka  telah terjadi penghematan uang negara dalam jumlah yang sangat besar yang rencananya mau dikucurkan pada hari-hari menjelang dan  pada puncak  pesta akbar yang monumental itu.

Memang benar juga bahwa tentu saja ada pihak-pihak lain merasa cukup “menyesal” apabila pesta akbar ini batal dihadiri  puluhan ribu orang di stadion Lukas Enembe itu. Mungkin saja, mereka yang  “menyesal” itu adalah antara lain, para peternak babi yang sudah bersiap-siap melepaskan hewan piaraannya itu dari kandang babi untuk selanjutnya akan dijadikan daging dan diolah dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi peserta pesta. Begitu juga pengelola jasa transportasi, penyedia catering, percetakan spanduk dan baliho,  dan sebagainya yang sudah berharap ada “rejeki” yang datang seketika di masa pandemi Covid-19 ini,  serta kelompok atau oknum lainnya yang sudah bermimpi indah  mendapat sedikit “rejeki” dari acara yang bersejarah ini.

Di sisi lain, sebuah pelajaran sangat berharga yang kita dapat secara gratis  dari tidak hadirnya puluhan ribu warga masyarakat pada hari “H”  peresemian stadion Lukas Enembe adalah bahwa kita mulai belajar untuk pelan-pelan meninggalkan kebiasaan menggelar pesta pora dengan mengehabiskan  dana dalam  jumlah yang sangat menakjubkan.

Pada zaman  yang sulit seperti ini, kita harus mulai berani  “merem” lajunya kebiasaan berpesta pora walaupun  kita sendiri tidak memungkiri banyak nilai yang bagus dari pesta itu sendiri. Problemnya  terletak pada pesta yang berlebih-lebihan, atau dapat dirumuskan sebagai pesta pora di tengah kemiskinan mayoritas warga masyarakat kita sendiri.

Seharusnya, problem pesta pora sudah menjadi sebuah keprihatinan kita bersama dalam kehidupan bersama-sama sebagai umat beragama maupun warga masyarakat umum.

Apabila pada hari-hari lain, kita mendengar kritikan banyak warga masyarakat bahwa justru para pejabat pemerintah dan pemimpin agamalah yang memberikan contoh yang kurang baik dalam hal pesta pora; tetapi pada hari ini – dengan adanya rencana menghadirkan puluhan ribu warga masyarakat pada peresmian stadion Lukas Enembe tetapi pada akhirnya rencana itu dbatalkan -- maka pada tempatnyalah kita semua mengacungkan jempol – memberikan  nada pujian yang tulus kepada Pemprov.Papua, Polda Papua, PB PON XX Papua, serta semua pihak yang terkait dengan pesta akbar itu,  yang telah dengan berani dan penuh hikmah kebijaksanaan  membatalkan kehadiran puluhan ribu warga masyarakat di stadion Lukas Enembe pada 20 Oktober 2020 nanti dan selanjutnya hanya dihadiri beberapa orang dalam jumlah terbatas.

Dengan keputusan tidak menghadirkan puluhan ribu warga masyarakat di stadion Lukas Enembe pada hari “H” peresemian stadion itu maka,  itu berarti Pemerintah Provinsi Papua, PB PON XX Papua dan Polda Papua dan pihak-pihak terkait lainnya secara perlahan-lahan tetapi pasti telah membimbing dan menuntun seluruh warga masyarakat di Tanah Papua untuk berorientasi ekonomi saat akan menggelar sebuah pesta.

Sikap dan tindakan pemerintah dan berbagai pihak lain untuk mulai mengurangi kebiasaan pesta pora menunjukkan adanya kemajuan besar dalam cara pandang para pemimpin kita di tengah masyarakat, terkait upaya bersama mengentaskan kemiskinan, karena salah satu faktor penyebab kemiskinan yang kronis adalah kebiasaan berpesta pora.

Data yang valid membuktikan bahwa Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, selalu berada di nomor buncit dalam berbagai indikator pembangunan di Indonesia. Berdasarkan  data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua merupakan yang terendah, hanya 60,84 poin. Disusul oleh IPM Provinsi Papua Barat dengan 64,70 poin. IPM keduanya cukup jauh di bawah IPM nasional yang mencapai 71,92 poin.

Papua  dan Papua Barat juga langganan  tercatat sebagai provinsi termiskin. Per Maret 2020, angka kemiskinan di Papua sebesar 26,64 persen sedangkan  di Papua Barat tercatat  21,37 persen.  Bandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional yang di bawah dua digit atau 9,78 persen. Padahal, sejak 2001, Bumi Cenderawasih telah mendapatkan  sekitar Rp90  triliun alokasi dana otonomi khusus (Otsus). (Baca: Tanah Papua di Ambang Titik Balik, Media Indonesia,17/10/2020 dalam http://share.babe.news/s/vNexmSpQvR)

Penghematan dana yang amat besar dari ketidakhadiran puluhan ribu warga masyarakat di stadion Lukas Enembe sebenarnya sudah dapat membantu Pemerintah Provinsi Papua untuk mengalihkan angaran yang tadinya ingin dikucurkan  untuk membiayai pesta akbar monumental itu,  kepada membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi  produktif bagi masyarakat miskin di provinsi ini; misalkan membantu rakyat untuk meningkatkan atau menambah  modal usahanya disertai pendampingan yang serius di sektor-sektor informal.

Terkait peran pemerintah memberdayakan warga masyarakat asli Papua di sektor-sektor informal, para Uskup Gereja Katolik se-Tanah Papua pada pertemuannya di Jayapura,  8 Agustus 2018 bersepakat mengatakan bahwa penambahan penduduk dalam jumlah besar dari luar Papua menciptakan persingan yang tidak seimbang dalam mencari lapangan kerja. Orang Asli Papua kalah bersaing. Banyak lapangan kerja, lebih-lebih di sektor informal, dikuasai para pendatang. Bagaimana mengatasi kepincangan itu? Tentu saja, tidak pada tempatnya hanya mengejek dan menggerutu bahwa mereka itu malas, bodoh, terbelakang dan berbagai stigma lainnya.

Yang mereka butuhkan adalah perlindungan yang nyata dan dukungan yang tegas dari penyelenggara pemerintahan. Karena justru dalam sektor informal itu, yang sebenarnya bisa ditangani orang setempat, paling dirasakan persaingan yang tidak seimbang. 

“Maka kami minta agar dalam usaha-usaha di sektor informal itu, para pendatang dibatasi dan masyarakat setempat dilatih untk bergiat di sektor-sektor itu. Misalnya, pelayanan umum dengan “angkot dan ojek” di pinggiran kota dan pedalaman, usaha kios, cukur rambut, bengkel dan lain-lainnya, pasti bisa dijadikan bidang usaha khusus bagi masyarakat setempat.  Pemerintah Daerah kami minta agar mengatur hal itu, seperti diamantkan  UU Otsus pasal 38:2,” kata para   Uskup se-Tanah Papua. (Baca dokumen:”Dalam Terang Iman Marilah Membangun  Papua yang Damai dan Sejahtera”; Surat Edaran Para Uskup Gereja Katolik di Tanah Papua, Jayapura, 8 Agustus 2018).

Tentang “Kemiskinan”  sebagai sebuah tantangan moral bangsa, Prof.Dr.Franz Magnis Suseno,SJ berpendapat bahwa kemiskinan  itu sendiri merupakan tantangan bangsa, artinya suatu bangsa yang ada orang-orang miskin, dituntut dan dirangsang untuk membebaskan mereka dari kemiskinan itu.

Memang, kemiskinan  itu merupakan tantangan ekonomis, sosial dan politis,  akan tetapi  lebih dari itu, bahwa kemisknan itu sendiri pertama-tama merupakan tantangan terhadap moralitas bangsa. Dalam arti: sebuah bangsa yang bersikap acuh tak acuh terhadap kemiskinan yang ada ditengah-tengahnya akan kehilangan mutu moralnya.

Dengan kata lain, alasan untuk mengusahakan pengahapusan kemiskinan dari/di tengah-tengah kita, pertama-tama bersifat moral: Hati nurani menuntutnya! Harkat moral bangsa antara lain diukur dari kesungguhan usahanya untuk mengurangi; kalau dapat, menghilangkannya. (Fransz  Magis Suseno SJ “Kemiskinan Sebagai Tantangan Moralitas Bangsa” Jakarta, 6 Desember 1992).

Sepertinya, membatalkan kehadiran fisik  puluhan ribu warga masyarakat pada peresmian stadion Lukas Enembe, 20 Oktober nanti selain karena kita  ingin menghindar dari serangan hantu kehidupan Covid-19,  tetapi juga merupakan bagian integral dari pelaksanaan tanggungjawab moral para penyelenggara pemerintahan di Provinsi Papua, PB PON XX Papua  dan semua lembaga terkait untuk mengentaskan kemiskinan karena Hati Nurani menuntutnya!

*Peter Tukan: mantan wartawan