.

Jakarta, nusantarabicara.co -  Menyikapi berbagai permasalahan buruh terkait dengan upah dan nasib pekerja yang terdampak dalam pemberlakuan PPKM hampir 2 Tahun ini dimulai sejak munculnya Pandemi Covid-19 pada Maret 2020.

Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Johannes Dartha Pakpahan . SH. MA didampingi oleh Hendrik Hutagalung SH. Beserta pengurus menggelar Konferensi Pers kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/8/21) untuk Melakukan Kegiatan Aksi Mogok Nasional sebagai bentuk protes dan Tuntutan kepada pemerintah.

CONFERENCE KEGIATAN AKSI MOGOK NASIONAL

KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA

PRESS RELEASE

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan oleh UUD 1945 untuk dilaksanakan oleh pemerintah adalah : 

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Situasi pandemi covid-19 menjadi contoh lemahnya penegakan hukum. Bila penegakan hukum dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah, maka kondisi Indonesia tidak akan terpuruk seperti saat ini. Penerapan peraturan dan pengawasannya yang tebang pilih menjadi salah satu alasan mengapa pencegahan penyebaran covid-19 menjadi tidak efisien. 

Di satu sisi pemerintah menerapkan sistem karantina serta secara tegas melarang sektor non esensial dan kritikal untuk beroperasi, namun di sisi lain masih banyak buruh di luar kedua sektor tersebut yang terpaksa masuk kerja dan terancam terpapar oleh covid-19. Larangan berusaha dari pemerintah yang tidak diikuti oleh penegakan hukum yang cukup membuat banyak perusahaan di luar kedua sektor tersebut tetap berusaha. Tidak adanya jaminan kelangsungan pekerjaan dan upah dari pemerintah juga menyebabkan buruh terpaksa masuk kerja dengan resiko terpapar covid-19 bagi dirinya dan keluarganya karena ancaman no work no pay dan PHK jauh lebih menakutkan dibandingkan hukuman bahkan covid-19. 

Di bidang perburuhan, pemerintah terutama institusi yang membawahi penegakan hukum seperti kementerian serta dinas ketenagakerjaan di semua tingkatan dan pihak kepolisian masih belum mampu memastikan pelaksanaan semua peraturan perburuhan. Kurangnya SDM dan kurangnya pemahaman SDM yang ada tentang aturan seringkali menjadi alasan lemahnya penegakan hukum oleh institusi yang berwenang atas penegakan hukum di bidang perburuhan. 

Sebagai serikat buruh yang taat pada hukum, (K)SBSI selalu menyuarakan pentingnya penegakan hukum di bidang perburuhan (ketenagakerjaan). Pelanggaran hak-hak normatif seperti pelanggaran atas kebebasan berserikat, pelanggaran atas upah, pelanggaran atas hak buruh untuk menjadi peserta BPJS serta pelanggaran atas status hubungan kerja masih terus berlangsung sampai dengan saat ini. 

Di masa pandemi ini pelanggaran bahkan semakin menjadi-jadi dengan alasan kondisi yang memaksa. Salah satu contoh adalah: Pemerintah mengharuskan pembayaran THR 2021 namun tidak adanya sanksi penegakan hukum menjadikan keharusan tersebut sia-sia karena terbukti sampai dengan hari ini begitu banyak perusahaan yang masih menunggak pembayaran THR tanpa mendapatkan sanksi apapun. 

Lemahnya penegakan hukum di bidang perburuhan tidak hanya melemahkan buruh itu sendiri sebagai pihak yang paling lemah dalam hubungan industrial, namun juga akan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, bahkan keamanan. 

Pertumbuhan ekonomi dapat berjalan apabila buruh menerima upah sehingga upah tersebut dapat dibelanjakan dan mendorong perputaran ekonomi lokal, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Upah merupakan simbol utama distribusi hasil produksi. Distribusi hasil produksi melalui upah yang adil dapat memperkecil kesenjangan sosial.  

Sadarkah pemerintah bila tertunggaknya pembayaran upah dan THR menyebabkan tersendatnya perputaran ekonomi lokal yang bergantung nilai kapital yang dibelanjakan oleh buruh……? Upah yang tidak terbayarkan juga menyebabkan jurang kesenjangan sosial yang sudah dalam menjadi semakin nyata dan transparan sehingga mengakibatkan kecemburuan sosial. Pada akhirnya kecemburuan sosial tersebut dapat berakibat pada bidang keamanan. 

Dengan kesadaran atas pentingnya buruh bagi ekonomi Indonesia, menyambut perayaan kemerdekaan RI yang ke 76, (K)SBSI merasa perlu untuk kembali mengingatkan pemerintah tentang pentingnya penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah tercapai. 

Oleh karena itu (K)SBSI perlu bersuara. Melihat perkembangan situasi yang semakin tidak menentu sebagai akibat lemahnya penegakan hukum di bidang perburuhan terutama selama pandemi covid-19, (K)SBSI mendesak pemerintah untuk MEMBERIKAN VAKSIN KEPADA BURUH/PEKERJA PERTAMBANGAN DAN PERKEBUNAN DI SELURUH INDONESIA, MENEGAKKAN SEMUA ATURAN YANG ADA TERUTAMA DI BIDANG PERBURUHAN (KETENAGAKERJAAN) UNTUK MEMASTIKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MASIH SETIA PADA CITA-CITA KEMERDEKAAN DAN TUJUAN PEMBENTUKANNYA SEBAGAIMANA DIAMANATKAN OLEH PEMBUKAAN UUD 1945. 

Untuk memastikan seruan ini terdengar sampai ke pemerintah, DPP (K)SBSI menginstruksikan kepada seluruh pengurus di semua tingkatan untuk melaksanakan aksi penyampaian pendapat secara langsung ke pemerintah di daerahnya masing-masing terutama yang bertanggung jawab di bidang perburuhan (ketenagakerjaan) serta kepolisian. Sampaikan: Buruh Indonesia berhak MERDEKA dari ketidak pastian, Buruh Indonesia berhak MERDEKA untuk Berserikat. Buruh Indonesia berhak MERDEKA dari ketakutan upah yang tidak terbayar. Buruh Indonesia berhak MERDEKA dari kesewenangan pengusaha. Buruh Indonesia berhak MERDEKA dari ancaman PHK karena meminta haknya. PENEGAKAN HUKUM adalah satu-satunya cara buruh Indonesia dapat memperoleh kemerdekaan tersebut.(P)