.

JAKARTA, nusantarabicara.co  - Ditengah permasalahan yang sedang terjadi, rasa kebangsaan dan persatuan bangsa perlu dipupuk dan di pertahankan dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI. 

Berbagai pihak yang ingin terus mempertahankan kedaulatan NKRI, akan selalu menjaga haluan negara Indonesia. Salah satu kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa kecintaan kepada kebangsaan adalah melalui acara bincang-bincang lintas kebangsaan. Pada hari Rabu, (07/09/2021), Lintas Parlemen mengadakan acara Bincang Lintas Kebangsaan dengan tema "Mau dibawa Kemana Haluan Negara? " , bertempat di Cafe Scooter Manis Kopi, Matraman Dalam 1 No. 1, Pegangsaan Menteng, Jakarta, dimulai pukul 13.00 wib-selesai. Acara dilakukan secara onsite dan online dengan menggunakan zoometting. 

Hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut, wakil Ketua MPR RI Arsul Sani, ketum GL PRO 08 Jimmy C. K, Direktur Eksekutif FIXPOLL Muhammad Anas, Pengamat Politik Demokrasiana Institute Zainal Abidin Riam, Pemred Lintas Parlemen.com R. Wijaya DM, dengan moderator Irfan Maftuh. 

Dalam acara ini mengemukakan pandangan masing-masing narasumber mengenai haluan negara. 

Direktur Eksekutif FIXPOLL,  Muhamad Anas menjelaskan berbicara haluan negara, wacana amandemen UUD 1945 yang bergulir. Ini dihadapkan pada dua kemungkinan kepentingan yang akan muncul yakni Pertama, kepentingan elit politik praktis,  dan Kedua, amandemen berbicara strategi politik  kenegaraan atau lebih pada penguatan strategi dan penguatan kebangsaan.

"Misalkan isu amandemen ini berbicara masalah jabatan presiden lebih dari dua  periode ini merupakan virus yang mematikan iklim demokrasi dinegara ini," kata Anas.

Oleh karena itu FIXPOLL sebagai lembaga survei nasional mengadakan riset isu kenegaraan, politik, dan kebangsaan yang terjadi saat ini, pada bulan Juli 202. Survei ini melibatkan 1.240 sampel yang diwawancarai langsung atau tatap muka dengan margin of error sebesar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95 % yang dilakukan secara nasional.

Menurut Anas, adapun terkait temuan dan analisa rancangan amandemen UUD 1945 ada 83 % tidak menjawab dan netral, Kenapa? karena tidak mendapatkan informasi mengenai ini.

Sedangkan Ketua MPR RI, Asrul Sani mengatakan, MPR RI sebagai lembaga negara belum mendapatkan secara rinci bahasan isu terkait draf Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) untuk kemudian menjadi dasar amandemen UUD 1945, terkait wacana jabatan presiden tiga periode.

Selaim itu,  R. Wijaya DM selaku Pemred LintasParlemen.com menjelaskan tema diambil dimana sedari perspektif media, sehubungan dengan rancangan amandemen yang kelima. Sebab, pasca reformasi pemerintahan B.J Habibie, GBHN tidak ada. Oleh karena itu, kini diisukan kembali dan dibincangkan kembali.

Diketahui, kesemuanya tergantung kekuatan politik yang berada di Senayan. Dimana 1/3 dari DPR, lalu MPR berwenang mengesahkan persoalan terkait amandemen ke V ini. 

Jimmy C. K, Ketua umum GL Pro 08 mengatakan, " Seperti yang disampaikan, Kita sebenarnya tidak perlu lagi bicara masalah amandemen karena itu sebenarnya malah menguatkan dan kedua yang jadi masalah."

"Saya juga mempertanyakan siapa yang melontarkan wacana pertama tentang perpanjangan masa jabatan presiden, hal itu melanggar hukum. Saya tegaskan bahwa ada satu rencana jahat di mana mereka ingin menjaga atau memperpanjang masa penguasaan menjaga jabatan menjaga posisi, "ujarnya kepada media. 

Ketum GL Pro 08 juga menyampaikan bahwa Ormas mereka tetap mengacu pada undang-undang dasar dan Pancasila. "Siapapun yang mengganggu, ya kan kita dobrak, "tegasnya.

Ketika ditanyakan siapa tokoh yang pantas dalam memimpin bangsa nantinya, Ketua Umum GL Pro 08 ini mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dianggap bisa memimpin nanti bangsa  kedepannya. "Kalo boleh memilih, saya kanan memilih Anies Baswedan sebagai tokoh calon pemimpin kedepan, " ujarnya.

Diharapkan dengan acara bincang kebangsaan ini, bisa menumbuhkan rasa kebangsaan dan mempertahankan Garis-garis Besar Haluan Negara kita sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. ( Jaya)