.

Jakarta, nusantarabicara.co – Ajang Formula E yang akan diadakan pada tahun 2022 menjadi sorotan kembali karena ajang perhelatan tersebut disidik oleh KPK. Penyidikan itu pun menuai banyak tanda tanya.

Formula E sendiri ialah ajang balapan mobil listrik internasional yang pastinya berdampak terhadap naiknya potensi pariwisata, citra bangsa dan perekonomian rakyat di Jakarta. Banyak hal positif yang akan kita dapatkan dari penyelenggaraan balap internasional tersebut, bukan hanya soal ekonomi Semata tetapi sebagai pencitraan dunia internasional soal indonesia sama halnya dengan penyelenggaraan balap lain seperti balap motogp di mandalika dan lainnya.

Terkait dengan disidiknya ajang balap Formula E oleh KPK, Rudy Darmawanto selaku Ketua Poros Rawamangun memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut.

Menurutnya ketika KPK mulai mencari alasan untuk menyelidiki Formula E, sama saja dengan merendahkan nilai kebangsaan.

Formula E mulai disidik oleh KPK dengan seribu alasan. Sesungguhnya itu adalah bentuk dari merendahkan nilai Kebangsaan. Dalam arti lain komisioner KPK tak paham nilai Kebangsaan dan harus banyak belajar tentang Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara” Ujar Rudy Darmawan.

Jika memang terjadi korupsi menurut KPK, menurut Rudy seharusnya diverifikasi dan di supervisi terlebih dahulu.

“Bahwa patut diduga adanya potensi Korupsi ya silakan diverifikasi atau disupervisi, bukan dipanggil lalu dilakukan penyelidikan, itu norak dan tendensius”. Tambahnya.

Formula E sendiri baru tahapan penyelenggaraan dan persiapan. Pelaksanaannya pun belum. Jadi menurut Rudy banyak hal yang dipertanyakan kenapa KPK langsung begitu saja sidik menyidik. Kerugiannya dimana, siapa yang diduga korup, siapa yang melakukan, kapan dan buktinya apa, dan apa bedanya dengan skema penyelenggaraan balap di Mandalika.

Menurutnya, Komisioner KPK ini harus diawasi oleh Dewan Pengawas KPK dengan baik. Karena sudah jelas-jelas sedang ramai mengenai Kasus PCR, kenapa harus Formula E yang disidik. Bisa saja menurutnya ini sengaja dilakukan untuk menutup kasus PCR yang sedang ramai ini.

Jujur soal ini komisoner dapat diduga melanggar Wawasan Kebangsaan dan kode etik KPK. Oleh karena itu Dewas KPK harus ekstra pengawasan dan lakukan supervisi terhadap komisioner KPK nya, jangan sampai kasus lain yang nyata salah dan Korupsinya tidak pernah selesai atau diselesaikan malah komisioner manuver soal formula E untuk menutup kasus lain baik kasus internal KPK sendiri maupun Kasus yg sengaja dilakukan pembiaran”. Tutup Rudy. 

Ia sendiri mendesak KPK untuk tidak cemen dan tebang pilih karena Kasus PCR yang sedang hangat ini, yang diduga dilakukan oleh beberapa pejabat negeri dan orang penting Jokowi.(Eman)