.

Jakarta, nusantarabicara.co - Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Aksi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (KAMPAK) Merah Putih Indonesia melaksanakan aksi unras didepan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dan Kementerian PUPR, 2 Desember 2021.

Miswardi sebagai penanggung jawab kegiatan menyampaikan bahwa kehadiran mereka sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, tentu sebagi agen of change kita tidak henti hentinya dalam menyalurkan asfirasi kita kepada Aparat Penegak Hukum Pada kesempatan kita sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan adanya dugaan kongkalikong (kerjasama) antara Kementerian PUPR dengan beberapa  PT yakni salah satunya Wijaya Karya (persero) pada pelaksanaan proyek Spam di Semarang barat Jawa Tengah yang tidak memenuhi persyaratan dan pokok ada mesik Horizontal Directional Drilling (HDD) kapasitas 150 ton sebanyak dua unit, sedangkan dalam dokumen PT Wijaya Karya alat yang diafload masih dipakai untuk proyek lain dan sudah terkontrak sampai tahun 2022 yang memiliki pagu anggaran Rp. 227.867915.000 Dan proyek SPAM Durolis Riau Waskita Karya dan proyek SPAM di Bandarlampung PT. Minarti Duta Hutam.

Dalam Tuntutannya, mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar memanggil dan memeriksa Menteri PUPR terkait dengan adanya dugaan permainan kongkalikong dalam pemenangan proyek SPAM di Semarang Barat. Jawa Tengah itu yang memiliki pagu anggaran Rp. 227.867915.000. Dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar mengaudit dan mengusut dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN dana SPAM yang di kelola oleh PT Wijaya Karya. Proyek SPAM Durolis Riau Waskita Karya dan proyek SPAM di Bandarlampung PT. Minarti Duta Hutam .

Sedangkan kepada Menterian PUPR mereka meminta agar membatalkan proyek SPAM PT Wijaya Karya di Semarang Barat. Jawa Tengah Dan meminta Menteri PUPR agar menghentikan proyek SPAM Durolis Riau Pmenengnya  Waskita Karya dan proyek SPAM di Bandarlampung PT. Minarta Duta Hutama. (Zipau)