.

Jakarta, Nusantara Bicara – Menang atau kalah menjadi hal yang wajar di dunia Kompetisi. Sudah seharusnya disebuah kompetisi ada pemenang dan ada yang kalah. Sama halnya dengan olahraga ketika dipertandingkan.

Namun kekalahan itu menjadi tanda tanya jika memang atletnya sudah mumpuni namun masih saja tetap kalah. Banyak alasan mengapa bisa kalah. Salah satu kesalahan yang seringkali muncul ialah kesalahan dari pihak pengurus dalam hal ini yang biasanya disalahkan ialah pimpinan cabang olahraga ini (Cabor)

Banyak sekali contoh-contoh ketika jabatan seorang pemimpin disepelekan, ia menjadi lalai dan secara tidak langsung menghancurkan cabor yang ia pimpin.

Di Indonesia banyak sekali Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merangkap jabatan menjadi Ketua cabang olahraga. Namun, apakah ASN tersebut siap dan berkompeten?

Salah satu contohnya ialah salah satu cabang olahraga yang dalam beberapa hari kedepan akan mengadakan musyawarah sebagai bentuk pemilihan pimpinan yang baru.

Yang ditakutkan jika ASN tersebut sedang melakukan pembinaan terhadap cabang olahraga yang ia pimpin, lalu kemudian pimpinan ASN tersebut memberikan tugas di wilayah kerja ASN tersebut, sudah bisa di pastikan bahwa cabang olahraga tersebut akan berantakan karena ditinggal oleh pimpinannya.

Sudah seharusnya cabang olahraga di pegang oleh profesional yang memang sudah di bidangnya. Bukan dijabat oleh ASN yang notabene nya rangkap jabatan.

Memang, dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan itu ASN tidak dilarang untuk merangkap jabatan sebagai salah satu pimpinan cabang olahraga.

Namun disini dipertanyakan moralitas ASN tersebut, apakah ia pantas untuk meninggalkan jabatannya sebagai pimpinan karena tugas awalnya sebagai ASN yang sering diberi tugas oleh atasan. Alangkah baiknya ASN fokus ke tupoksinya saja sebagai ASN.

Sepatutnya Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur memperhatikan bawahannya agar bisa lebih fokus terhadap tugas pokok anak buahnya dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Pasalnya kita sendiri paham bobroknya birokrasi di Indonesia ini. Apalagi jika ASN rangkap jabatan. Jangan hanya demi mengejar dana hibah hingga tupoksi jabatan awalnya sebagai ASN ditinggalkan.(Zipau)