.

Bekasi Kota, Nusantara Bicara - Menyikapi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM pada tanggal 3 September 2022 yang lalu, PC FSP KEP SPSI Kab-Kota Bekasi menyelenggarakan Rapat Koordinasi bersama seluruh Pimpinan Unit kerja SP KEP SPSI se kabupaten dan kota Bekasi pada hari ini Rabu, 7 September 2022 bertempat di Graha Hartika, Margamulya – Bekasi.

Karena itu, perjuangan buruh SP KEP SPSI diseluruh Provinsi Jawa Barat harus menjadi contoh, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh anggotanya. Untuk terus menjaga, meningkatkan serta memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

Zain Muntowali ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) mengatakan kegiatan saat ini adalah kordinasi serikat pekerja Kabupaten dan Kota Bekasi yang di hadiri para pengurus / perwakilanya.

"Bahas program daerah, dampak kenaikan BBM, diskusi panjang untuk kesimpulan langkah 1.Tolak kenaikan BBM 2.Cabut  Omnibus Law 3.Kenaikan (Upah Minimum Kota/ Kabupaten) UMK 20%. Dampak  luas harus diperhatikan, " ujarnya. 

Sudah lebih dari dua tahun UMK tidak naik karena covid 19. 

Tema Rakor " Merumuskan Langkah dan Strategi Perjuangan Organisasi Berdasarkan Koordinasi Situasi Terkini serta Informasi Pasca Munas VIII SP KEP SPSI "

Sedangkan ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Propinsi Jawa Barat Agus Koswara mengatakan undangan lembaga untuk kordinasi DPC, dampak kenaikan BBM memberatkan bagi pekerja dan masyarakat, kemudian UMK yang sudah dua tidak naik makin menyulitkan pekerja. 

"Dukung DPC untuk aksi menolak kenaikan BBM, cabut Omnibus law, dan kenaikan UMK  sebesar 20%, sebab sudah tahun lebih karena Covid 19,tidak naik, " tambahnya.

Karena itu, perjuangan buruh SP KEP SPSI diseluruh Provinsi Jawa Barat harus menjadi contoh, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh anggotanya. Untuk terus menjaga, meningkatkan serta memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.(Agus)