.

Jakarta, Nusantara Bicara   ---   Pemerintah memiliki tanggung jawab pada golongan masyarakat tertentu, antara lain dengan memberikan subsidi pada bahan bakar minyak (BBM). Penyalahgunaan terhadap BBM bersubsidi tidak dapat dibenarkan . Masyarakat harus bersikap proaktif, tidak takut atau ragu melaporkan setiap terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi. 

Hal ini mengemuka dalam Seminar Umum Kebijakan Hilir Migas yang diselenggarakan BPH Migas dan DPR RI  di Kabupaten Gresik, Senin (17/7/2023).  Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dan Wahyudi Anas, Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti Widya Putri, Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Rayon V Surabaya Arief Rokhman Hakim, serta perwakilan masyarakat Kabupaten Gresik.

“BBM subsidi memiliki keterbatasan kuota. Oleh karena itu, perlu ada pengawasan dalam pendistribusiannya. Mengingat pengawasan oleh kami sangat terbatas, maka kalau ada penyalahagunaan di lapangan, tolong laporkan melalui nomor khusus yang telah disediakan.  Akan kami tindaklanjuti langsung laporan-laporan dari masyarakat karena sifatnya riil,” ujar Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam kesempatan tersebut. 

Halim menegaskan, BPH Migas tidak akan membuka identitas pelapor penyalahgunaan BBM subsidi, sehingga masyarakat tidak perlu takut identitasnya akan diketahui oleh pihak lainnya. 

BPH Migas bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat volume. “Kami melakukan pengaturan dan pengawasan agar BBM ini tepat sasaran, didistribusikan ke masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Bukan masyarakat  yang sudah kaya raya,” tambahnya. 

Anggota Komite BPH Migas Wahyudin Anas dalam kesempatan yang sama mengatakan, pengawasan yang dilakukan adalah dengan cara terjun langsung ke lapangan atau menggunakan fasilitas teknologi yang terintegrasi yaitu QR Code. “Mengapa kalau kita membeli Solar harus menggunakan QR Code? Hal itu untuk melindungi Bapak dan Ibu semua, karena di QR Code itu terdapat jatah harian konsumsi BBM,” ungkap Anggota Komite BPH Migas Wahyudin Anas dalam kesempatan yang sama. 

Lebih lanjut Wahyudi memaparkan, jenis BBM tertentu (JBT) yang mendapatkan subsidi adalah minyak solar dan minyak tanah. Konsumen pengguna JBT minyak solar, antara lain kendaraan roda dua, kendaraan umum, mobil layanan umum seperti ambulans dan mobil jenazah, transportasi air dengan motor tempel, ASDP, petani/Kelompok tani/usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian dengan luas tanah kurang dari dua hektar dengan verifikasi dan rekomendasi SKPD. 

“Untuk membeli JBT, konsumen pengguna harus mendapatkan Surat Rekomendasi (Surat Rekomendasi Perangkat Daerah) dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah,  Kepala Pelabuhan Perikanan atau Lurah/Kepala Desa,” jelasnya seraya menambahkan.

Sementara Anggota Komisi VII DPR  Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, fungsi DPR, antara lain menampung aspirasi masyarakat, misalnya terkait penyaluran BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Menurut dia, salah satu solusi agar BBM subsidi tepat sasaran adalah melakukan perbaikan pada sistem pendataan masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi, seperti  melalui aplikasi MyPertamina.  

“Dengan teregister dalam aplikasi ini, nanti akan lebih terpantau masyarakat siapa saja, mana saja yang dapat membeli BBM subsidi. Selain itu ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan untuk kemudian ditetapkan apakah layak atau tidak mendapatkan BBM subsidi,” tambahnya. 

Dyah Roro juga menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan sinergi ini karena akan makin banyak masyarakat yang dapat memahami  kegiatan hilir migas, harapannya BBM subsidi dapat tepat sasaran dapat terwujud. 

Pemantauan Lapangan

Sehari sebelumnya, Komite BPH Migas telah melakukan pemantauan ke dua SPBU yang berada di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Dalam pementauan ini BPH Migas meminta badan usaha (BU) melakukan pembenahan, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta melengkapi fasilitas dan dokumen sesuai aturan yang ditetapkan. 

“Kami melakukan sidak dan menemukan ada dua SPBU yang belum patuh dalam melakukan pendistribusian BBM secara tepat sasaran dan tepat volume. Kami berkoordinasi dengan Pertamina dan pemilik SPBU agar pendistribusian BBM sesuai aturan,” ungkap Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim ditemui pada sela-sela kegiatan Sinergi Umum di Gresik, Senin (17/7).

Sebagai tindak lanjut dari temuan di lapangan tersebut, kata Halim, telah dilakukan pertemuan dengan Badan Usaha, pemilik SPBU, serta wakil pemerintah daerah dan BUMD. Dari hasil pertemuan, Badan Usaha menyanggupi  untuk melakukan pembenahan. “Dengan temuan-temuan ini, kita memberikan langkah-langkah terbaik bagi SPBU eksisting untuk melakukan pembenahan dan mereka juga ada keinginan ke sana. Ini hanya menunggu tata waktu saja karena semua berproses,” papar Halim. 

Pertemuan juga menyepakati akan dilakukan penambahan SPBU di Pulau Bawean. Diharapkan dengan bertambahnya SPBU ini, akan membuat pelayanan semakin meningkat dan mendorong investor lain ikut berbisnis. “Volume kebutuhan BBM masyarakat di Pulau Bawean cukup besar sebenarnya. Dengan adanya tambahan menjadi tiga SPBU di sana merupakan upaya kita untuk mendekatkan BBM ke masyarakat,” pungkasnya.(Agus)