.

Jakarta, Nusantara Bicara  --  Mengambil tempat di Asrama Haji Pondok Gede pada hari Selasa 22 Agustus 2023 Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI)  

Ketua Umum DPP LASKAR Anti Korupsi Indonesia ( LAKI) Burhanuddin Abdullah, SH. mengatakan,” Rakernas 16 Laskar Anti Korupsi Indonesia adalah kegiatan Nasional kita bersama. 

Partisipasi dan kerjasama yang sinergis dari seluruh panitia bersama kiranya akan dapat mensukseskan kegiatan ini. 

Kalau kita sukses berarti sukses kita semua, apabila gagal merupakan kegagalan kita semua. Jadi saya pesan tetap kompak,” paparnya 

"LAKI minta rekan-rekan anggota organisasi ini terus concern dan penuh keseriusan bergiat dalam upaya pemantauan serta turut serta pada aktivitas partisipasi publik di dalam penanggulangan tindak pidana korupsi," ungkapnya.

Menurur Burhan status hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi sudah jelas. Bila terbukti ada terlibat korupsi silahkan proses hingga sampai pengadilan dan umumkan ke publik. Kalau tidak ada bukti harus berani hentikan proses hukumnya. “Bila perlu keluarkan SP3 nya, jadi ini kan jelas status hukumnya. Jadi jangan sampai masyarakat bertanya tanya sampai berbulan bulan, bahkan bertahun tahun,” sambungnya lagi.

"Kalau dalam tahap sprindik alat buktinya cukup, nah ini harus dituntaskan perkaranya. Setidaknya dijelaskan kepada masyarakat bahwa kasus korupsi cukup bukti dan akan dilanjutkan", jelas Burhan. "Dan sebaliknya kalau tak cukup bukti, diberhentikan penanganannya, jadi jelas", ungkapnya lagi.

"Ini yang diharapkan masyarakat,  kejaksaan dan institusi pengadilan dalam penanganan perkara kasus korupsi dan lain lainnya harus transparan kepada publik. Publik juga harus tahu", pungkas Burhan.

 Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) sudah memasuki usia 16 Tahun, sudah 15 kali , mengadakan Rakernas LAKI dan selalu sukses. Berharap pada Rakernas 16 ini, dengan postur susunan kepengurusan yang baru, organisasi sayap yang baru juga serta semangat yang baru,. 

Kongres  untuk mematangkan rencana kegiatan Rakernas LAKI 16 tahun, dan mematangkan materi program kerja 

Selama 2 hari  semoga  dapat bekerja keras mensukseskan acara  bersama, Kegiatan ini di hadiri oleh perwakilan Kemendagri, Silvya Murni Senator / DPD RI, artis Lisa Putri ,  Sandi Tumiwa dan lainya.

Berdasarkan data penanganan korupsi yang dipublikasikan oleh KPK setiap tahun mengalami peningkatan.

Sejalan dengan hal tersebut selama dibentuk sampai dengan tahun 2020, Ombudsman RI telah menerima sebanyak 15.000 pengaduan dan hal tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 18.000 pengaduan.

Dimulai dari maladministrasi kecil-kecilan menjadi sumber korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan tingkatan penundaan berlarut sebanyak 33.32%, tidak memberikan pelayanan sebesar 28.69 %, dan penyimpangan prosedur sebesar 21.19.(Agus)