.

Jakarta, Nusantara Bicara  --  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin (5/10/2020). 

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal buka suara ihwal arah partainya dalam mendukung kandidat calon presiden tertentu pada Pilpres 2024. Menurut Said Iqbal, arah dukungan pencapresan itu  diputuskan pada Ganjar dan Prabowo.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan sedikitnya ada 6 hal yang disuarakan dalam peringatan May Day 2023 mendatang. Pertama, cabut UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU. Sedari awal serikat buruh konsisten menolak UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta, kemudianya dinyatakan inkonstitusional bersyarat, hingga pemerintah menempuh jalan pintas dengan menerbitkan Perppu 2/2022 hingga menjadi UU 6/2023.

Selain menggelar demonstrasi, kalangan serikat buruh juga mengajukan permohonan pengujian terhadap UU 6/2023 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Iqbal menegaskan, UU 6/2023 merugikan buruh. Seperti mendorong upah murah, praktik outsourcing dan pekerja berstatus kontrak seumur hidup, memudahkan pemutusan hubungan kerja (PHK), memangkas pesangon dan lainnya.

Kegiatan ini di laksanakan pada DPP Partai Buruh Jakarta Timur Rabu (13/9).(Agus)