.

Jakarta, Nusantara Bicara  --  Melihat permasalahan pasar Tanah Abang yang sudah terkenal di manca negara, namun saat ini kondisinya beda. Pusat grosir tekstil terbesar di Indonesia dan se Asia Tenggara saat ini sepi pengunjung.

Rektor Universitas  Universitas Indraprasta (Unindra) PGRI Jakarta, Prof Dr Sumaryotosaat di temui media mengatakan pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini kendati Menteri Perdagangan sudah turun tapi belum berdampak. Agar ada perubahan (penataan) pemerintah setempat harus jeli untuk mengatur apalagi pedagang UMKM (usaha mikro kecil menengah) sebagai motor perekonomian harus di lindungi. 

Bahwa UNINDRA terdampak wabah covid 19 ,dan mesti melakukan separih PHK untuk karyawan tetapi tidak di lakukan karena adanya IT (aplikasi). Pengurangan karyawan secara alami (pensiun). 

Bahwa agen online dan ritel adalah perusahan besar dan bahkan asing perlu juga di tertibkan tidak hanya aplikasi saja, sebab ada aplikasi yang lain. Pemerintah melindungi / mengayomi tidak hanya ngurusin politik walau saat ini memang tahun politik, ujarnya di kampus Jumat (20/10).

Sesuai bidang masing masing (tupoksi) ada Gubernur, Bupati / Walikota dan para kepala dinas harus turun tangan jangan hanya urusan politik saja. 

Demikian pula perguruan tinggi mengurusi masing masing perguruan tinggi sebagai contoh. Pemerintah mesti bertanggung jawab sesuai UUD, bahwa negara 

melindungi segenap tanah tumpah negara seluruhnya, mensejahterakan rakyat dan memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Peran pemerintah masing masing mesti di tingkatkan. Political will pemerintah. Tambah lagi masalah soal barang seludupan yang merusak perekonomian dampaknya luar biasa barang murah kualitas bagus walaupun bekas.

Sementara produk dalam negeri mahal karena bayar pajak tetapi kualitas juga tidak kalah dengan barang seludupan. 

Bahwa Impor saja banyak bermasalah banyak yang tidak benar (curang) menguras devisa, bebernya.

Memang banyak oknum oknum yang di duga terlibat dalam masalah penyeludupan ini. Pemerintah harus melangkah frontal dan paralel agar operasional berjalan dan peraturan (deregulasi) soal IT (aplikasi) . Pemerintah bertanggung jawab, jangan di biarkan karena nanti menimbulkan kekacauan perlu di atur, tegasnya.

"  Saat ini di negara maju mulai ada kejenuhan sehinga telah mengurangi IT (information technology) / aplikasi seperti buku digital , perkuliahan harus di kombinasi tidak hanya online saja tetapi offline juga karena perlu pertemuan (silahturahmi). 

Tidak semua bisa online contoh beli mobil kan mesti di cek , test drive walaupun ada garansi demikian pula furniture . Perlu visual juga walaupun virtual juga di butuhkan di dunia tidak ada yang ekstrim.

Bahwa aplikasi itu alat bantu tetap memerlukan manusia dan menentukan walaupun saat ini ada IA (kecerdasan buatan) tetap saja tidak bisa, " tambahnya. 

Banyak persoalan yang mesti di selesaikan oleh negara (pemerintah) karena hal ini harus menjadi prioritas karena menyangkut banyak orang. Politik memang penting tetapi rakyat lebih penting lagi(Agus)