JAKARTA, Nusantara Bicara -- Dugaan pungutan liar (pungli) dialami ratusan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka yang ingin berjualan di area pasar harus membayar uang jutaan rupiah kepada preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang nantinya akan menyiapkan lapak.
Pemandangan inilah yang terjadi sejak puluhan tahun lalu yang dilakukan salah satu ormas. Mereka dengan tenangnya memungut uang dari para pedagang yang bukan merupakan binaan Perumda Pasar Jaya.
Karsidi (46), pedagang sayuran mengatakan, untuk bisa berjualan ia harus membayar uang ke oknum ormas yang selama ini disebut mengurus PKL. Tak tanggung-tanggung uang jutaan rupiah harus disetorkan setiap bulannya agar bisa berjualan dengan tenang. “Untuk bayar setiap bulan itu Rp1 juta, tapi nanti setiap hari harus bayar juga uang harian Rp20 ribu. Kalau nggak setor, ya nggak bakal boleh jualan di sini,” katanya, Selasa (13/5/2025).
Menurut Karsidi, uang itu harus dibayarkan ratusan PKL yang selama ini berjualan. Dirinya menduga uang sewa lapak yang diberikan itu pun hanya masuk ke kantong ormas yang selama ini mengutip setiap hari dan setiap bulannya. “Kalau dihitung, satu pedagang bayar Rp1,6 juta, itu nanti dikalikan 150 pedagang. Kalau ditotal dalam satu bulan berarti uang Rp225 juta masuk ke kantong mereka sendiri. Padahal ini lahan kan milik pemerintah daerah,” imbuhnya.
Dikatakan Karsidi, aksi itu sendiri sudah berlangsung sejak puluhan tahun lalu sejak dirinya belum berjualan di Pasar Induk Kramat Jati. Dan hingga sekarang, dirinya bisa berjualan dengan tenang dan tak ada yang berani melarang PKL berjualan meski memakan badan jalan. “Karena kalau ada yang melarang dari ormasnya pasti langsung turun. Bahkan beberapa hari lalu chief sekuriti Pasar Induk Kramat Jati hampir dipukuli oleh oknum ormas saat berupaya melakukan penertiban,” ungkapnya.
Sebelumnya, Riki (51), pedagang bumbu dapur menyebut, keberadaan PKL itu sudah memenuhi pintu masuk sejak puluhan tahun lalu dan jumlahnya mencapai ratusan pedagang. Mereka bebas berjualan dan tidak bisa ditertibkan karena diduga dibekingi oleh oknum ormas. “Mereka bisa berjualan karena bayar jutaan ke ormas, karena sudah puluhan tahun jadi sulit untuk ditertibkan. Makanya kami berharap revitalisasi dan penataan segera dilanjutkan, dan ketika sudah rapi pasti akan lebih banyak lagi pembeli yang datang,” ungkapnya.
Keberadaan preman berkedok ormas itu memang saat ini tengah menjadi buruan kepolisian setelah sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan untuk mengamankan mereka yang mengganggu masyarakat. Polri pun sudah membentuk tim Satgas Premanisme untuk menindak ormas nakal.
Hal ini pun yang diharapkan para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati yang selama ini harus tunduk oleh ormas-ormas demi kepentingan mereka sendiri. “Kami minta polisi untuk turun ke pasar Induk Kramat Jati demi mengamankan oknum-oknum yang selama ini meresahkan,” ujar Riki.
Terkait hal itu, Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya AKBP Resa Fiyardi mengatakan, dirinya akan segera menindaklanjuti laporan yang diberikan. “Akan segera kami dalami untuk mengecek laporan tersebut. Terima kasih informasinya,” ungkapnya. (Agus)
Posting Komentar