JAKARTA, Nusantara Bicara – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengambil langkah tegas. Kejadian yang menewaskan empat prajurit TNI dan sembilan warga sipil ini menjadi sorotan tajam, memicu evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasional standar (SOP) pemusnahan amunisi kedaluwarsa milik TNI.
Reformasi SOP untuk Cegah Tragedi Berulang
Panglima TNI mengungkapkan bahwa SOP pemusnahan amunisi akan segera diperbarui untuk meningkatkan keamanan dan mencegah keterlibatan warga sipil di lokasi berisiko tinggi.
“Kami akan lakukan evaluasi menyeluruh dan perbaikan SOP agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Jenderal Agus Subiyanto dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (26/5/2025).
Langkah ini diambil setelah temuan Komnas HAM mengungkap keterlibatan 21 warga sipil sebagai pekerja harian lepas dalam proses pemusnahan, yang belajar secara otodidak tanpa pelatihan resmi.
Kronologi Ledakan yang Mengguncang Garut
Peristiwa memilukan ini terjadi saat tim TNI dari Gudang Pusat Amunisi III Puspalad melakukan pemusnahan amunisi usang di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Garut. Peledakan awal di dua lubang sumur berjalan lancar, namun ledakan fatal terjadi di lubang ketiga saat tim menyusun detonator sisa.
“Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia,” ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana.
Sorotan Publik dan Desakan Perbaikan
Tragedi ini memicu kritik keras dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, yang mendesak Komisi I DPR memanggil Panglima TNI untuk menjelaskan insiden tersebut. (Agus)
.jpeg)
Posting Komentar