Ankara, Nusantara Bicara -- Kerja sama internasional dalam bidang pertahanan bukan hanya soal pengadaan, tapi juga pembelajaran teknologi. Kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Indonesia ke pabrik Baykar di Turki membuka lembaran baru kerja sama alih teknologi drone tempur. Ini menjadi strategi penting untuk memperkuat kemandirian teknologi pertahanan nasional di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Potensi Alih Teknologi dari Baykar
Baykar dikenal luas sebagai perusahaan teknologi pertahanan Turki yang mengembangkan berbagai jenis drone tempur canggih, seperti Bayraktar TB2 dan Kızılelma. Produk-produk Baykar telah terbukti efektif dalam berbagai operasi militer dan juga laris di pasar ekspor global.
Kunjungan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak ke fasilitas Baykar adalah bagian dari penjajakan strategis terhadap kemungkinan alih teknologi ke Indonesia. Bukan hanya untuk pembelian unit drone, tapi juga untuk membuka peluang pengembangan industri pertahanan dalam negeri.(25-27/7/2025)
Peluang ini penting karena saat ini ketergantungan terhadap teknologi luar negeri dalam sektor militer masih cukup tinggi. Dengan alih teknologi, Indonesia bisa mengembangkan kemampuan teknis SDM dalam negeri sekaligus menciptakan ekosistem industri drone lokal yang kompetitif.
Pentingnya Kemandirian Teknologi Pertahanan
Indonesia telah lama memiliki ambisi untuk meningkatkan kapasitas dalam negeri dalam bidang pertahanan. Dalam kerangka itu, teknologi UAV (Unmanned Aerial Vehicle) menjadi prioritas karena penggunaannya yang luas, mulai dari pengintaian hingga serangan presisi.
Jika alih teknologi dari Baykar benar-benar terealisasi, maka Indonesia berpotensi menjadi salah satu produsen drone tempur di kawasan Asia Tenggara. Tentu saja, realisasi itu membutuhkan transfer pengetahuan, pelatihan SDM, serta penyesuaian dengan kebutuhan taktis di medan operasi Indonesia.
Langkah Strategis Indonesia di Masa Depan Kerja sama semacam ini tidak bisa berhenti pada tataran simbolik atau seremoni. Pemerintah, dalam hal ini TNI AD dan kementerian terkait seperti Kementerian Pertahanan serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perlu memastikan tindak lanjut nyata dalam bentuk:(Agus)
Posting Komentar