.

Jakarta, Nusantara Bicara    --   Kegusaran publik terkait tunjangan rumah yang sejatinya mengarah pada DPR RI, kini justru beralih ke DPRD DKI Jakarta.

Dimana tak hanya di pusat, level daerah juga tampaknya punya kebijakan sama dengan kenaikan tunjangan rumah. 

Tak tanggung-tanggung kenaikan melambung tinggi nominalnya dan kini tembus di angka Rp70 jutaan per bulan. 

Angka yang lebih besar dari DPR RI yang hanya Rp50 juta perbulan bikin banyak pihak geram. 

Sadar akan polemik ini, pimpinan DPRD DKI Jakarta akhirnya menemui massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI) yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD.l

Para wakil ketua DPRD, seperti Ima Mahdiah, Basri Baco, Wibi Andrino, hingga Rani Mauliani, hadir langsung dan menyatakan seluruh fraksi setuju untuk mengevaluasi tunjangan anggota DPRD DKI.

Setelah mendengarkan orasi, DPRD DKI mengajak massa untuk audiensi di dalam gedung, dan mereka pun langsung masuk.

Basri Baco, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa hal ini hasil kesepakatan semua fraksi. 

“Terkait tunjangan dan gaji, kami sudah bersepakat semuanya, tidak ada satu pun fraksi yang menolak,” ungkap Basri Baco, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Dirinya mengaku siap dievaluasi terkait tunjangan dan gaji sebagai polemik yang dipermasalahkan saat ini. 

“Kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Kami juga sepakat akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan terkait dalam penanganan keuangan dan lain-lain," tambahnya.

Hal ini tentu jadi angin segar bagi publik karena potensi pemborosan dari tunjangam rumah yang dipermasalahkan berpotensi batal.(Agus)