Jateng, nusantarabicara -– Pemerintah resmi mengaktifkan 1.001 titik pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan di seluruh Indonesia. Kabupaten Kendal menjadi lokasi percontohan pertama, ditandai dengan peluncuran program oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Rabu (17/9/2025) di lahan Yayasan PP. Al-Muchsin, Kecamatan Pegandon.
Program ini dirancang untuk menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar penerima manfaat, dalam pembangunan ekonomi berbasis kawasan. Model percontohan di Kendal menerapkan konsep ekonomi sirkular, di mana limbah dari satu unit produksi dimanfaatkan sebagai bahan baku bagi unit lain.
Misalnya integrasi peternakan ayam, jangkrik, dan domba dengan pertanian melon serta kelengkeng. Dukungan teknologi tepat guna, pengembangan ekonomi kreatif, digitalisasi desa, hingga penanganan sampah juga menjadi bagian dari ekosistem kawasan.
Program ini melibatkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah, akademisi, pelaku usaha, lembaga filantropi, hingga masyarakat lokal. Semua pihak bersatu membangun sistem usaha berkelanjutan dengan target menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri.
Selain membangun ekosistem usaha, penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama. Sejumlah relawan dari Satgas Pemuda Pemberdayaan Masyarakat dan Calon Manajer Kawasan dilatih untuk menjadi penggerak di lapangan.
Mereka dibekali keterampilan UMKM, pertanian, peternakan, pengelolaan sampah, hingga pemasaran digital. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan menjelang acara puncak pada 10–16 September 2025 dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Program berbasis kawasan yang dimulai di Kendal akan diperluas ke 1.000 titik lain secara bertahap. Setiap lokasi dipersiapkan tidak hanya secara fisik, tetapi juga melalui penyiapan SDM agar mampu menjalankan sistem ekonomi mandiri dan terhubung dalam rantai pasok nasional.
“Program ini membuktikan bahwa kolaborasi adalah kunci. Semua pihak bergabung untuk menumbuhkan ekonomi dari hulu ke hilir melalui model pemberdayaan berkelanjutan,” ujar Muhaimin Iskandar.
Pembina Kawasan Produksi Widuri, Arif Ruba’i, menambahkan, melalui program ini masyarakat tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga menjadi subjek pemberdayaan. “Mereka terlibat langsung dalam sistem bisnis yang dibangun dan dapat mengentaskan kemiskinan dengan kekuatan sendiri,” terangnya.
Peluncuran ditandai dengan penandatanganan prasasti Aktivasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kawasan se-Nusantara, disertai kesepakatan kolaborasi dengan sejumlah lembaga, di antaranya Perkumpulan Widuri, Yayasan PP. Al-Muchsin Kendal, ParagonCorp, Rumah Zakat, BAZNAS RI, D’TECH Engineering, serta Satgas Pemuda Pemberdayaan Masyarakat.
Program ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan nasional yang saat ini mencapai 24,06 juta jiwa (8,57%). Dengan pendekatan sociopreneurship dan kolaborasi lintas sektor, program diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru sekaligus memperkuat daya saing masyarakat di tingkat lokal, nasional, hingga global. (Agus)
Posting Komentar