Jakarta, nusantarabicara -- Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menyatakan siap menghadapi laporan polisi yang ditujukan kepadanya terkait penolakannya atas rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mendiang Presiden Soeharto.
Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/11), Ribka menegaskan bahwa banyak korban pelanggaran HAM pada masa Orde Baru yang bersedia memberikan kesaksian.
“Masih banyak korban 65, korban Penembakan Misterius (Petrus), korban Tanjung Priuk, Lampung, Aceh dan Papua, bahkan Timor Leste yang siap bersaksi. Korban penculikan pun bahkan sekarang bekerja dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran. Lengkapnya silakan google sendiri. Percuma ditutupi karena rakyat sudah cerdas,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa negara sendiri telah mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu.
“Presiden Jokowi atas nama negara secara resmi telah mengakui dan menyesali 12 pelanggaran HAM berat dari Aceh sampai Papua,” tuturnya.
Ribka menilai dalam negara demokrasi setiap orang memiliki kebebasan mengemukakan pendapat, termasuk mengenai sejarah masa lalu.
Karena itu, ia meminta agar perbedaan pandangan tidak dijadikan alasan merusak fondasi demokrasi yang telah disepakati.
“Pendapat Anda boleh berbeda dengan saya. Pandangan Presiden Jokowi tentang pelanggaran HAM berat saja bisa berbeda dengan Presiden Prabowo yang mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Silakan adu data dan fakta agar bangsa ini cerdas,” tegasnya.
Sebelumnya, sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) melaporkan Ribka Tjiptaning ke Bareskrim Polri.
Laporan itu dilayangkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada Rabu, 12 November 2025, setelah Ribka menyebut Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat”. (Agus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar