.

NUBIC-JAKARTA. Panitia Rapat Akbar Bersatu untuk Indonesia melakukan konsolidasi lintas komponen dan lintas generasi di wilayah Tugu Proklamasi sebagai  sarana untuk berkumpulnya peserta  yang akan hadir dari beberapa wilayah di Indonesia.

Acara direncanakan akan diadakan pada tanggal 07 Agustus 2018 bertempat di  Tugu Proklamasi.  Tanggal dan tempat yang dipilih oleh panitia Rapat Akbar bukan hanya dalam ”trend politik" atau romantisme gerakan belaka. ' karena catatan sejarah mencatat pada tanggal O7 Agustus 73 tahun lalu yaitu 07 Agustus 1945 menjadi rangkaian penting menuju Indonesia merdeka. Sebagai wilayah yang terjajah dan berkehendak mencapai kemerdekaan serta kedaulatan bangsa menjadi semangat gerakan perlawanan penjajahan.

Pada 07 Agustus 1945 juga terjadi Pembubaran BPUPKI menjadi PPKI. Peranan penting Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menghantarkan Indonesia sebagai bangsa Negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.

Peristiwa heroic pemuda menjelang rangkaian 17 Agustus 1945, dengan catatan sejarah peristiwa rengas dengklok serta situasi global ketika itu memberikan “peluang emas" Indonesia merdeka yaitu dengan peristiwa Nagasaki dan Hiroshima di bom atom oleh sekutu.

Dalam rangkaian persiapan panitia menghadirkan Rapat Akbar bersatu Untuk Indonesia pada tanggal 07 Agustus 2018 menjadi dasar korelasi tema yang telah ditentukan yaitu : “JALAN TEGUH MENCAPAI ClTA-CITA NASIONAL TANPA PENJAJAHAN GAYA BARU”.

Ketahanan Nasional yang semakin hari semakin Iemah menjadi fokus perhatian yang tidak dapat diabaikan. Lemahnya Ketahanan Nasional berpengaruh terhadap sistim berbangsa dan bemegara. tersistematis dan terorganisir sistim Indonesia dilemahkan paska Amandemen UUD 1945.

Lahirnya puluhan UU semakin menjauhkan cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, bukan hanya itu UU tersebut juga secara sistemik melemahkan aspek ideologi, politik, ekonomi. budaya,. hukum serta penahanan keamanan. Proses tersebut telah menghantarkan krisis kewibawaan lembaga negara yang menghancurkan sendi-sendi persatuan nasional.

Dampak ini telah memunculkan problematika yang kemudian dihadirkan dalam meluluhlantahkan persatuan nasional dengan menciptakan suatu fragmentasi yang kasat mata. Pembelahan yang kemudian memposisikan setiap orang di negen‘ ini terpaksa untuk memilih, mendukung atau menentang pemerintah yang berkuasa.

Untuk dapat keluar dan' framing tersebut maka harus dibentuk sebuah tata kelola berpikir yang lebih obyektif sehingga kemudian setiap orang akan memiliki referensi dan panduan kebangsaan yang cukup baik dalam menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Rapat Akbar Bersatu Untuk Indonesia adalah langkah konsolidasi untuk menghadapi keadaan dan situasi bangsa yang akan berkembang mengarah pada kelemahan kedaulatan rakyat terhadap sistim yang sudah pada titik rasa "Liberalistik".  Ancaman geo-politik dan geo-ekonomi terhadap kedaulatan bangsa hari ini menjadi masalah yang sangat serius. .

Berbagai kekuatan asing berlomba-lomba masuk. mempengaruhi dan kemudian menguasai semua potensi yang ada di Indonesia. dengan berbagai cara dan modus. kekuatan asing tersebut juga meremukkan fondasi berbangsa kita. Mereka mempedihatkan kekuatan agresifnya melalui kebijakan politik yang dilahirkan melalui sistim kekuasaan.

Perlahan tapi pasti. hal-hal prinsip kite dalam bernegara berbangsa dihancurkan. Mulai darl amandemen UUD yang menghapus prinsip kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan menempatkan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) menjadi Iembaga tinggi sejajar dengan DPR RI dan Eksekutif juga menghapuskan GBHN (Garis garis Besar Haluan Negara) yang menjadi haluan bagi siapapun pemerintahan yang berkuasa untuk mencapai tujuan bernegara. Dimana saat Ini haluan negara ditentukan oleh visi misi capres/cawapres yang berkuasa. Sampai dengan posisi PANCASILA dalam struktur hirarki negara dikaburkan. Untuk itu dalam hal ‘Kedaulatan Negara serta menjaga perpecahan nasional".

Kita sebagai sebuah negara harus Menolak tegas praktek praktek neoliberalisme penjajahan gaya baru yang jelas jelas semakin menghilangkan kedaulatan negara.  

Menjaga kedaulatan dengan pengurangan tegas atas utang luar negeri yg melilit sebagai pintu masuk penghilangan kedaulatan negara. Intinya, Indonesia harus terbebas dari ketergantungan utang yang melilit, karena kita punya pengalaman buruk dimasa Ia|u dimana utang pada akhirnya memporak-porandakan struktur ekonomi dan kedaulatan negara. Hal ini tidak boleh lagi terjadi.

Membangun pemerintahan yang berhaluan negara sesuai kehendak rakyat dimana guna mewujudkan cita-cita besar nasional sebagaimana diamanahkan da|am Pembukaan UUD 1945. Kami minta agar seluruh penyelengara negara baik Eksekutif. legislatif dan yudikatif serius dengan amanah para pendiri bangsa ini.(*)