.

Maritim--Surabaya, Jatim - Menko Maritim Luhut Pandjaitan memenuhi undangan silaturahmi dengan para pengurus dan ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur pada hari Kamis (23/8) di kantor PWNU Jatim di Surabaya.

Pada kesempatan tersebut Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar melaporkan apa saja yang telah dilakukan organisasi yang dipimpinnya dalam membantu korban gempa bumi di Lombok. 

"Semangat kami adalah solidaritas dalam membantu sesama yang sedang ditimpa musibah. Alhamdulillah warga NU di sini antusias dalam mengumpulkan bantuan, Pak. Tidak dibutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan uang senilai satu miliar pada saat itu. Sumbangan yang kami terima berupa material, uang kertas hingga uang koin. Semua kami sampaikan kepada korban gempa di Lombok," ujar KH Marzuki kepada Menko Luhut sambil memperlihatkan uang sumbangan dalam boks kardus dari salah satu pengurus cabang yang diterima PWNU pada hari itu. 

Dijelaskannya bahwa, NU Jawa Timur telah membantu membangun 12 sekolah darurat berupa tenda dan fasilitas belajar darurat untuk murid-murid sekolah yang sekolahnya hancur karena gempa. 

Pada pertemuan tersebut Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim, KH Anwar Iskandar yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Amin, Kediri menawarkan kepada pemerintah untuk membantu pendidikan anak-anak korban gempa. 

"Jika karena musibah ini para murid-murid di sana sulit melanjutkan pendidikan mereka atau terjadi stagnasi di bidang pendidikan, kami pondok-pondok pesantren di Jawa Timur bersedia menampung mereka agar pendidikan mereka tidak terhenti. Tentu saja akan kita sesuaikan dengan keadaan para murid. Murid yang SMP atau SMA bisa kita salurkan ke pondok yang memiliki SMP atau SMA. Tentu saja kami akan meminta bantuan Diknas untuk mempermudah proses pemindahan dan ujian mereka," ujar KH Anwar. 

Menko Luhut menyambut baik ide tersebut, dan berjanji akan membantu apa saja yang dibutuhkan untuk melancarkan rencana ini.

"Saya sudah bertelepon dengan Gubernur NTB, Pak  Zainul Majdi, beliau menyambut baik ide ini. Saya mendukung ide ini dan akan membantu secara maksimal. Mungkin kita bisa manfaatkan pesawat-pesawat pengangkut bantuan dari Lombok yang kosong untuk membawa para murid kesini." ujarnya. 

KH Anwar mengatakan PWNU Jatim berkomitmen membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan ini dan memahami bahwa pemerintah telah melakukan yang terbaik. 

"Perlakuan yang diterapkan sama bahkan mungkin lebih dari perlakuan yang diberikan saat menghadapi bencana nasional. Ribuan personel baik tentara maupun sipil telah dikerahkan, alutsista seperti helikopter dan pesawat pengangkut bantuan sudah di sana. Kemenkeu telah mengeluarkan dana sekitar triliunan rupiah. Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan jumlah yang dikeluarkan pemerintah hanya 32 miliar," jelas Menko Luhut. 

Menko Luhut mengatakan, pada ratas yang membahas gempa Lombok pemerintah  bersepakat agar rumah-rumah yang diperbaiki tersebut harus memiliki struktur yang bagus supaya tidak terjadi lagi seperti ini.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga yang ikut dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa, Kementeriannya telah melakukan berbagai upaya perbaikan infrastruktur dari pembangunan kembali rumah-rumah warga, sarana-sarana umum hingga air bersih. 

"Pemerintah memutuskan untuk memberi bantuan sejumlah Rp 10 juta untuk rumah dengan kerusakan ringan, Rp 25 juta untuk rusak menengah dan Rp 50 juta untuk rusak berat," ujar Dirjen Cipta Karya. 

Untuk komponen yang paling mahal, lanjutnya, seperti besi dan semen akan dipasok oleh BUMN untuk memastikan harga pembangunannya sama dan semua menggunakan komponen dalam negeri. Menurutnya bantuan tersebut sejauh ini sudah diserahkan kepada 5,000 orang, dari 60 ribu rumah penerima program pembangunan rumah.

Inpres

Kepada pengurus PWNU Menko Luhut mengabarkan bahwa Presiden telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) penanganan gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurut Menko Inpres ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah pusat.   "Penanganan yang dilakukan terhadap bencana di Lombok  sudah dilakukan dalam skala dan tingkat nasional," ujar Menko Luhut serius.

Terlebih lagi, kutip Menko dari Gubernur Majdi (Tuan Guru Bajang)   bahwa saat ini rakyat NTB membutuhkan penanganan yang maksimal. "Gubernur Majdi mengatakan apabila gempa Lombok ini dinyatakan sebagai bencana nasional, maka Pulau Lombok dan Sumbawa akan 'mati' dan pemulihannya akan lama. Padahal, sektor pariwisata adalah salah satu andalan pertumbuhan ekonomi NTB," ujar Menko Luhut.

Menurutnya provinsi NTB masih mengandalkan pemasukan dari sektor pariwisata. Data terakhir dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  tercatat 1.005 kali gempa susulan di Lombok,  jumlah korban jiwa mencapai 515 orang dan korban luka-luka 7.145 orang, jumlah pengungsi mencapai 431.416, rumah rusak 73.843 unit, fasilitas umum dan sosial yang rusak 798 dan kerugian akibat gempa di Lombok diperhitungkan mencapai Rp 7,7 triliun.

Sebelumnya Menko Luhut bertemu dengan komunitas Tionghoa di Jawa Timur, dalam pertemuan tersebut Menko Luhut menyampaikan capaian-capaian dan apa saja yang harus diperbaiki pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.