.

Nubic,.Jakarta - Bertempat di halaman Polsek Kelapa Gading Jln Gading Indah Raya No.01 Kelapa Gading Jakarta Utara, Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Dr. Martua Raja Taripar Laut Silitonga, S.H., S.I.K., M.Si memimpin apel gabungan dalam rangka Ops Pekat Jaya 2018 di wilayah Kelapa Gading yang diikuti oleh 52 personil, Senin (31-12-2018).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Camat Kelapa Gading  Drs. Manson Sinaga, M.Si, Danramil Kelapa Gading, Mayor Inf. Fadli S. Karamaha, S.Sos, Wakapolsek Kelapa Gading, Akp Sulistiyo Yudo P, SH, MH, Wadanramil Kelapa Gading, Kapten Czi Rahmad Adi Anggoro, S.t, Kasiepem Kec. Kelapa Gading, Supardi dan para Kanit dan Kapolsubsektor Kelapa Gading.

Dalam sambutannya, Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Dr. Martua Raja Taripar Laut Silitonga, S.H., S.I.K., M.Si mengatakan, apel ini merupakan konsolidasi untuk persiapan operasi sebelum pelaksanaan perayaan tahun baru nanti malam.

Kegiatan ini harus kita laksanakan untuk menyamakan persepsi untuk tindakan antara 3 pilar dengan tujuan agar pelaksanaan nanti sore kita tidak terfokus melakukan razia tetapi fokus terhadap pengamanan sesuai sprin, sasaran kita adalah yang utama penyakit masyarakat, yaitu aktifitas maupun bentuk nya seperti mabuk-mabukan itu sangat dilarang. Sasaran nya yaitu toko-toko maupun kedai yang tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Yang berikutnya adl pengunaan kembang api yg dikeluarkan oleh KabaIntelkam Mabes Polri yang telah ditentukan, jika tidak sesuai maka harus ditegakkan aturannya. Yang ketiga merupakan domain lalu lintas, yaitu pengecekan trayek, SIM dan dokumen yang lainnya.

"Saya minta jangan hanya dokumennya saja yang di periksa, tapi barang bawaan nya juga. Setelah ini segera di mapping parkir-parkir liar," ujarnya.

AKP Purwo Widodo, SH, selaku Kanit IK Polsek Kelapa Gading menambahkan bahwa, untuk kembang api jangan asal sita, untuk ukuran yang lebih 2 inci harus ada izin dari Mabes Polri.

Dalam hal ini, Wakapolsek Kelapa Gading, AKP Sulistyo Yudo Pangestu, S.H., M.H., selaku penanggung jawab mengatakan bahwa, pelaksanaan Ops Pekat Jaya 2018 di wilayah Kelapa Gading yang diselenggarakan oleh Polsek Kelapa Gading bersama 3 pilar dalam menjaga Harkamtibmas menjelang tahun baru 2019, adapun sasaran ops ini adalah petasan dan miras. Route yang dilalui dalam Ops Pekat Jaya 2018 ini adalah di Jln Gading Indah, Pasar Inpres, Jln Raya Bekasi, Jln Pegangsaan Dua dan Jln Pelepah Raya.

Adapun hasil dari Ops Pekat Jaya 2018 sebagai berikut 45 bungkus jenis petasan banting merk pop bawang yang berisi 50 butir, 25 bungkus jenis petasan banting merk dinosaurus eggs yang berisi 30 butir, 10 pcs jenis petasan merk ayam bertelur, selanjutnya jenis petasan dari berbagai merk tersebut disita dan dimusnahkan. (Red/Hms).

Sukabumi,.Bencana longsor kembali terjadi dan menimbulkan korban jiwa. Di saat sebagian besar penduduk bersuka cita menyambut tahun baru 2019, bencana longsor justru terjadi dan menimbulkan korban jiwa.

Hujan deras yang mengguyur sekitar Desa Sirnaresmi menyebabkan  aliran permukaan di areal hutan dan persawahan. Jenuhnya air menyebankan longsor perbukitan dan materialnya meluncur menuruni lereng kemudian menimbun sekitar 34 rumah kampung adat bagian bawahnya yaitu di Kampung Cimapag, Desa Sinaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi pada 31/12/2018 pukul 17.00 WIB.

Dijelaskan dalam siaran pers Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho yang diterima redaksi media ini senin,(31/12),Data sementara diperkirakan 8 orang tertimbun longsor, dimana 4 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. 4 korban lainnya dalam upaya evakuasi namun terkendala cuaca hujan dan gelap karena malam. Selain itu listrik padam dan komunikasi seluler juga sulit. Upaya evakuasi akan dilanjutkan besok pagi.

BPBD Kabupaten bersama TNI, Polri, Basarnas, aparat setempat, relawan dan masyarakat melakukan evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban. Pendataan masih dilakukan. Pendataan untuk memastikan jumlah korban dan rumah tertimbun longsor.

Akses jalan menuju lokasi longsor jalanan yang terjal, berbatu dan ditambah cuaca hujan rintik menyulitkan tim untuk melakukan evakuasi. Posko BNPB terus memantau penanganan bencana dan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Sukabumi dan BPBD Provinsi Jawa Barat.

 

NUBIC,.Surabaya,- Pengamanan buku yang diduga berisikan paham Komunisme di Kediri, Jawa Timur, beberapa waku lalu ternyata tidak hanya dilakukan oleh pihak TNI saja. Namun, Tim Gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Kejari dan Pemda Kediri.

Hal tersebut, diungkapkan oleh Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya, Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, S. IP, M. M melalui release tertulisnya ke media. Senin, 31 Desember 2018.

Menyikapi adanya tanggapan terkait pengamanan buku yang tengah ramai di bicarakan, Kapendam V/Brawijaya mengklarifikasi dan memastikan jika kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh TNI saja, melainkan melibatkan berbagai pihak berwenang lainnya.

“Penyitaan itu dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari pihak Kodim, Intelkam Polres Kediri, Kejari, Satpol PP dan Kesbangpol Pemkab setempat,” jelasnya.

Dijelaskannya, penyitaan buku tersebut dinilai sudah memenuhi prosedur. Hal itu, dikarenakan menurutnya berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan adanya salah satu toko yang memperjualbelikan buku-buku propaganda berbau Komunis.

“Ini berawal dari pengaduan masyarakat ke Koramil Pare pada tanggal 25 Desember 2018, yang menyatakan bahwa buku-buku yang di jual di toko buku tersebut, berbau propaganda Komunis,” kata Kapendam. “Selanjutnya, sebelum melaksanakan penyitaan atau pengamanan. Komandan Kodim melaksanakan koordinasi dengan para stakeholder setempat yang terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari), Kapolres, Kakesbangpol dan Kasatpol PP Kediri. Kemudian membentuk tim gabungan guna menindaklanjuti informasi tersebut,” paparnya. “Jadi tidak benar, jika langkah penyitaan buku-buku tersebut merupakan aksi sepihak dari TNI,” tegas Kapendam.

Ia pun mengungkapkan, sesuai TAP MPRS nomor XXV tahun 1966 lalu, sudah jelas jika Pemerintah sangat menentang berkembangnya paham, maupun ideologi Komunisme, Marxisme dan Lenimisme. Bahkan pada tahun 1999 telah dikeluarkan Undang-Undang nomor 27 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Yang Berkaitan Dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

“Dalam Undang-undang tersebut (UU Nomor 27/1999, red), menambahkan 6 ketentuan baru diantara Pasal 107 dan Pasa 108 Bab I Buku II KUHP tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yaitu pasal 107a, 107b, Pasal 107c, 107d , 107e dan 107f,” tandasnya. “Pada pasal 107 a berbunyi, Barang siapa yang melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan, atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Lenimisme dalam segala bentuk apapun dan perwujudannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,” tambah Singgih.

Bahkan, kata Singgih, pada pasal 107 e dijelaskan kembali jika pihak yang mengadakan hubungan, atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun luar negeri, yang diketahui berasaskan pemahaman Komunisme/Marxisme-Lenimisme, atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara, atau menggulingkan Pemerintah yang sah, juga wajib mendapatkan hukuman sesuai peraturan yang sudah di berlakukan. “Hukumannya pun jelas, yaitu penjara paling lama 15 tahun,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui bersama, beberapa waktu lalu aparat gabungan di Kabupaten Kediri mendatangi sebuah toko yang disinyalir memperjualbelikan berbagai jenis buku yang berisikan paham komunisme.

Alhasil, ketika tim gabungan tersebut mendatangi toko yang berlokasi di Jalan Brawijaya, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri dan berhasil mengamankan 136 buku yang terdiri dari 18 judul buku berisikan paham Komunisme.

“Guna dilakukan penelitian terkait dugaan unsur propaganda Komunisme yang telah diterbtikan di dalam buku-buku tersebut, Kejaksaan Negeri Kediri berencana menyerahkan buku tersebut ke pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” ujarnya.

Dengan adanya hal itu, Kapendam menghimbau kepada pihak-pihak yang memberikan komentar jika pengamanan terhadap buku tersebut seolah tindakan yang tidak prosedural, agar memahami fakta-fakta di lapangan terlebih dahulu, dimana hal tersebut dilakukan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaaan yang tentunya mereka memahami duduk persoalan.

Ditambahkan Kapendam, dirinya mengajak berbagai pihak untuk dapat memahami, dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh tim gabungan. Selain menindaklanjuti aspirasi masyarakat, sekaligus mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan di kalangan masyarakat, ia menegaskan jika langkah yang dilakukan oleh anggota Kodim, merupakan wujud nyata dari sumpahnya jika prajurit akan setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Polman,  Bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Polewali  Mandar, Kepala BNN Kab.Polman Syabri Syam,  S.Pd., M.Si menyampaikan hasil tangkapan selama tahun 2018. Di Kantor BNN Kab Polman, Sulbar.  Senin (31/12/2018)

Kepala BNN Polman Syabri Syam,  S.Pd., M.Si mengatakan pihaknya berhasil mengamankan  8 Orang pengedar dengan hasil barang bukti seberat 84.6863 Gram

Dengan barang bukti sebayak 84.6863 gram, Syabri Syam mengakui telah menyelamatkan 420 jiwa masyarakat polewali mandar dari bahaya narkoba.

"Kami diberi target 2 LKN, Alhamdulillah kami bisa melebihi target,  Kami berhasil mengunggkap 5 kasus LKN selama 2018," jelasnya.

Dari 5 LKN tersebut, 8 tersangka berhasil diamankan oleh BNN Kabupaten Polewali Mandar, Sebanyak  84.6863 Gram sabu berhasil disita dari  8 tersangka tersebut.

Selain itu Kepala BNN Kab Polman juga mengakui bahwa telah menyampaikan Tindakan pencegahan dengan melakukan  sebaran informasi dengan melibatkan media, pendidikan, instansi pemerintah dan masyarakat dari berbagai kalangan. (Zik)

Untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam perayaan Natal 2018, Babinsa Kelurahan Kwitang Koramil 03/Senen Sertu Tiono melaksanakan patroli dan pengaman Misa Kebaktian hari Minggu, bertempat di GKI (Gereja Kristen Indonesia) Jl. Kwitang Raya RT.03/RW.04  No.28, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Minggu (30/12/2018).

Dalam pengamanan dan pemantauan kebaktian di Gereja Kristen Indonesia, Sertu Tiono didampingi oleh Kepala Satpam Gereja, Sutono.

Acara Misa Kebatian malam ini dipimpin oleh Ptd. Agus Mulyono dengan tema "Bertumbuh dan Mewujudkan Kasih".

Di sela-sela kegiatan pengamanan Sertu Tiono mengatakan bahwa kegiatan ini adalah salah satu tugas rutin yang dilaksanakan anggota Koramil Senen, hal ini bertujuan untuk menjaga situasi di wilayah agar tetap kondusif.

Sementara itu Danramil 03/Senen Mayor Inf Sukro Yuli Wibowo  kepada awak media secara terpisah menuturkan bahwa pelaksanaan pengamanan tempat-tempat ibadah yang ada di wilayah Koramil 03/Senen guna antisipasi kamtibmas.

"Kami selalu rutin melakukan patroli dan pengamanan di wilayah, khususnya pada kegiatan peribadatan, dan selalu bersinergis dengan aparat kepolisian dan elemen masyarakat dalam memberikan rasa aman dan nyaman di wilayah binaan," tuturnya.

Tampak dilokasi kegiatan Misa di Gereja Kristen Indonesia yang dihadiri sekitar 150 jemaat ini berlangsung dengan tertib dan aman.

Pekalongan - Setelah satu bulan dikerjakan oleh Koramil 08/Bojong Kodim 0710/Pekalongan bersama masyarakat Desa Bojong Lor Kecamatan Bojong secara gotong-royong, pembangunan rumah Budiyono yang sebelumnya roboh dengan sendirinya. Kini sudah berdiri kokoh dan siap untuk ditempati, Minggu (30/12/2018).

Seperti diketahui sebelumnya, rumah Budiyono (38) warga Desa Bojong Lor Kec.Bojong, roboh dengan sendirinya pada Sabtu 24 November 2018 sekira pukul 13.30 wib. Robohnya rumah tersebut diduga karena bangunan yang kurang kokoh, sehingga  mengakibatkan Budiyono kehilangan tempat tinggalnya.

Menurut Danramil 08/Bojong Kapten Inf Nurkhan menerangkan, pembangunan rumah Budiono dibiayai  swadaya masyarakat setempat dengan cara iuran, karena keberadaan Budiyono yang memang tergolong kurang mampu dan untuk tenaga sendiri melalui gotong-royong Koramil 08/Bojong dengan warga setempat.

"Kita melaksanakan karya bhakti pembangunan rumah bapak Budiyono ini secara bergotong-royong dengan masyarakat setempat, sedangkan untuk biaya juga didapat dari iuran warga karena bapak Budiyono ini termasuk warga yang kurang mampu,"ujar Danramil.

Harapanya, dengan bergotong-royong selain menambah erat tali persaudaraan antara warga setempat dan juga TNI dalam hal ini Koramil 08/Bojong, juga akan meringankan beban bapak Budiyono, sehingga pekerjaan pembuatan rumah akan cepat selesai dan bisa jadi hunian yang layak untuk ditempati kembali.

"Alhamdulillah dengan gropyok kerja gotong royong yang kita laksanakan sebulan ini membuahkan hasil, selain rumah yang sudah berdiri kokoh, juga terwujudnya kemanunggalan TNI Rakyat," pungkasnya.(Kamsi Gautama

NUBIC,.Jakarta - Pernyataan di Media Ketua Bapilu DPP Hanura, H. Djafar Bajeber atas usulan perubahan jam waktu Rencana Debat Capres - Cawapres 2019 yang di jadwalkan oleh KPU Pusat mendapat dukungan dari berbagai pihak dan elemen, diantara Ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Al - Washliyah.

Melalui Ketua PB Al - Washliyah, H. Mulkan Nasution, apa yang di sampaikan Ketua Bapilu DPP Partai Hanura, H. Djafar Badjeber sudah sewajibnya mendapat perhatian oleh KPU  dimana Pemilu adalah merupakan bahagian daripada menumbuh kembangkan Budaya Penghayatan, Pengamalan Pancasila, utamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, olehnya jam tayang acara debat dimana dilakukan saat Umat Islam memasuki acara jam pelaksanaan Sholat Maghrib.

"Dikarenakan Debat Capres - Cawapres akan di tonton Ratusan Juta masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, jadi sangat tidak etis kalau Debatnya disaat mulai Sholat," ujar H. Mulkan Nasution kepada wartawan melalui pesan WA, Minggu (30/13).

Dijelaskannya, mayoritas Pendudukan Indonesia beragama Islam dan harus menjalankan Ibadah Sholat wajib 5 waktu yaitu diantaranya Sholat Maghrib jam 18.00 dan Sholat Isyak jam 19.00, tapi kenapa KPU menjadwalkan Debat Capres - Cawapres dimulai jam 18.00. Ini kan sangat tidak menghormati Umat Islam yang harus menjalankan Ibadah Sholat Wajib, apalagi para kandidat Capres - Cawapres juga beragama Islam dan bahkan Anggota KPU juga Islam.

Saya rasa menjalankan Ibadah Sholat wajib bagi Umat Islam, bahkan yang beragama non Muslim juga menghormati umat Islam dalam menjalankan Ibadahnya masing-masing.

"Semoga KPU bisa merubah jadwal Debat Capres - Cawapres sesuai aspirasi semua," pungkasnya. (Red).

JAKARTA - PascaTsunami Selat Sunda yang terjadi 8 hari lalu (Sabtu,22/12/18), satuan jajaran TNI AD yang digelar di Lampung beserta unsur TNI dan Instansi terkait lainnya, masih tetap fokus melakukan upaya penyelamatan, evakuasi serta berbagai kegiatan penyokong lainnya.Tersebut disampaikan oleh  Kapendam II/Swj Kolonel Inf Djohan Darmawan dalam rilis tertulisnya, Palembang, Minggu (30/12/18).

Dijelaskannya, Satgas yang di Bawah Kendali Operasi (BKO) Danrem 043/Gatam Kolonel Kav Erwin Djatniko masih terus melakukan upaya penyelamatan, evakuasi dan pendataan korban, serta berbagai kegiatan penopang lainnya bagi masyarakat terutama yang berada di pengungsian.


"Sampai hari ini Satgas masih berada di lapangan untuk bantu evakuasi korban yang belum ditemukan, pembersihan sisa puing-puing bangunan yang rusak, pemberian bantuan makanan dan pengobatan kepada masyarakat di pengungsian,"jelasnya.

Juga diterangkannya dampak yang ditimbulkan tsunami Selat Sunda menimbulkan kerusakan yang banyak, diantaranya 1 Puskesmas, 7 Hotel, 7 Masjid, 6 Sekolah, 25 Warung Kuliner dan 190 unit Perahu rusak berat.

"Sementara itu, berdasar data yang ada, kerusakan bangunan rumah yaitu 543 unit rusak berat, 70 rusak sedang dan 97 rusak ringan", tandas Djohan.

Lulusan Akmil 1996 ini juga  menyampaikan data sementara pengungsi di wilayah Lampung hingga hari ke-8 pasca  tsunami Selat Sunda, yaitu mencapai 7.492 orang dari 36 tempat pengungsian.

Lebih lanjut Djohan menyampaikan, jika dalam beberapa waktu terakhir ini lebih fokus kepada upaya penyelematan dan evakuasi warga di Pulau Sebesi dan Pulau Sebuku yang beberapa hari sebelumnya  terkendala akan transportasi.

"Termasuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan dari Kasad, Persit (Persatuan Istri Tentara) dan mitra  TNI yang dikirim serentak 3 hari lalu, serta berbagai bantuan pihak lainya," imbuh Djohan.


Senada dengan yang disampaikan oleh Kapendam II/Swj, dari Pandeglang Danyon Mandala Yudha Kolonel Inf Michael Asmi dalam riilis tertulisnya juga mengatakan
pasukan yang dipimpinnya itu hingga kini masih melakukan upaya pencarian dan evakuasi korban serta membantu penyaluran logistik.

"Pasukan dari Yon Mandala Yudha  yang diterjunkan saat ini telah mencapai 1 kompi dan di BKO kan ke jajaran Korem 064 Maulana Yusuf," jelas Asmi.

"Sesuai perintah, saat ini kita difokuskan untuk melakukan upaya bantuan penyelamatan, evakuasi, pembersihan puing dan pembukaan akses di wilayah Kecamatan Sumur yang sempat terisolir.

"Termasuk,  mendistribusikan bantuan dari Kasad, Persit dan Mitra TNI yang kemarin di dorong dari Mabesad. Alhamdulillah, bantuan tersebut dapat terdistribusi dengan lancar," imbuhnya.

Asmi juga memberikan apresiasi kepada warga yang turut berpartisipasi membantu kelancaran distribusi setiap bantuan.

"Warga disini sangat guyub dan bergotong royong. Meski sedang mengalami keterbatasan mereka saling bahu membahu dan berbagi satu sama lain," tandasnya.

Terkait dengan korban,  Asmi mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil mengevakuasi korban meninggal sejumlah 54 orang jenazah. Tim kita masih melakukan pencaharian terhadap koran yang masih hilang di Kecamatan Sumur," ungkap lulusan Akmil 1997 ini.

Sosok yang pernah tampil dalam film Merah Putih Memanggil ini juga menyampaikan, saat ini prajuritnya masih tetap fokus dalam menjalankan tugas bantuan kemanusiaan di wilayah Pandeglang.

"Kemarin dan hari ini, bersama para Babinsa , relawan dan berbagai instansi terkait,  membantu pendistribusian logistik di Kecamatan Sumur Kompleks meliputi Kampung Cipining, Cigaronggong dan Paniis. Pendistribusian direncanakan akan sampai di Kampung paling ujung bagian barat Pulau Jawa yaitu Kampung Ujung Jaya," pungkasnya.

Berdasarkan data yang ada, pasukan TNI AD yang tergelar di Banten dan Lampung mencapai 2.923 orang, diantaranya 1.845 orang di BKO kan kepada Korem 064/MY di wilayah Banten dan 1.088 orang di BKO kan kepada  Korem 043/Gatam di wilayah Lampung. Tidak hanya perkuatan personel saja melainkan juga sarana transportasi truk, helikopter Penerbad, dapur lapangan, fasilitas Rumah Sakit  Lapangan dan lain sebagainya.

NUBIC,.BANTEN,.Kerja cepat Polres Serang dan Polda Banten dalam mengusut kasus pungutan liar (pungli) terhadap keluarga korban tewas dalam bencana tsunami Selat Sunda patut mendapat apresiasi.

Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane menyampaiakan dalam siaran pers tertulisnya pada minggu,(30/12) yang diterima redaksi media ini, Ind Police Watch (IPW) menilai, ditetapkannya tiga tersangka dalam kasus pungli itu oleh Polda Banten adalah wujud sikap tanggap jajaran kepolisian dalam menyikapi rasa keadilan masyarakat, terutama rasa keadilan korban bencana alam tsunami.

Sangatlah ironis, di tengah kesedihan yang mendalam atas kematian keluarganya akibat tsunami, ada oknum rumah sakit dan pihak swasta yang memanfaatkan situasi, dengan melakukan pungli hingga jutaan rupiah. Sementara di sisi lain, masyarakat luas berlomba lomba memberikan bantuan untuk meringankan penderitaan para korban. Untunglah Polres Serang dan Polda Banten bekerja cepat menangkap para tersangka hingga aksi biadab itu bisa dihentikan dan keresahan keluarga korban tidak melebar.

Para tersangka sepertinya sulit berkelit. Sebab dari sejumlah dokumen yang ditemukan dan diperiksa polisi, ada kwitansi yang tidak resmi yang dikeluarkan oleh oknum rumah sakit dan oknum itu bekerja sama dengan karyawan dari sebuah CV. Dengan bukti bukti ini, polisi makin mudah menjerat kejahatan yang mereka lakukan dalam mempungli keluarga korban.

Setelah Polda Banten menetapkannya sebagai tersangka, IPW mendesak, semua keluarga korban yang sudah dipungli, uangnya harus segera dikembalikan. Pihak rumah sakit harus bertanggung jawab. Sebab semua ini terjadi akibat ulah karyawannya yang lepas kontrol. Belajar dari kasus di Banten ini, setiap ada bencana alam Tim Saber Anti Pungli yang dikomandoi oleh Polri sudah saatnya bekerja ekstra untuk memantau agar korban dan keluarga korban tidak menjadi korban pungli oleh orang orang tak bertanggungjawab.

Tapteng  - Dalam menyambut pergantian malam tahun baru, pengamanan wilayah terus di tingkatkan oleh jajaran Muspida khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini Kepolisian Resort Tapanuli Tengah mengerahkan seluruh jajaran hingga tingkat Polsek untuk mendirikan Pos Pam yang di jaga anggota selama 24 jam bergantian. Hal tersebut di ungkapkan Kapolres, AKBP Sukamat, SH, S Ik, MH kepada koranprogresif.co.id, Sabtu (29/12).

"Dalam melaksanakan pengamanan, pihak Kepolisian selalu koordinasi & bekerja sama secara intens dalam mewujudkan Kamtibmas. Tentunya, Polisi juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dan juga dukungan dari masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolres Tapanuli Tengah AKBP Sukamat, SH, S.I.K., M.H beserta FORKOPIMDA Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan kunjungan di Pos Pam Ops Lilin Toba 2018 Pantai Bosur, Jum'at (28/12).

Pada kesempatan tersebut, Kapolres memberikan Bingkisan kepasa Pers Pos Pam Pantai Bosur, yang diberikan secara simbolis kepada 5 Perwakilan anggota pos pam, kemudian dilanjutkan mengisi buku Kunjungan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Dandim 0211/TT, Danlanal Sibolga, Dansat Radar 234 Sibolga, Kadishub Tapteng, Kadiskes Tapteng, Sekda Eselon 1 Pemkab Tapteng, Karumkit Rs Pandan, Wakapolres Tapteng, Kompol Kamdani, S.Ag, MH dan Para kabag dan Kasat. (Red)

NUBIC,.Jakarta  - H. Djafar Badjeber, Ketua Bappilu DPP Partai Hanura meminta KPU untuk meninjau waktu debat Capres dan Cawapres yang dimulai tanggal 17 Januari 2019, pukul 18.00. Mengingat waktu di Indonesia ada tiga waktu yaitu WIB, WITENG dan WIT, dimana umat Islam mau Sholat Maghrib dan Isya', termasuk Capres dan Cawapres, maka berdasarkan aspirasi umat Islam, hendaknya waktu Debat Capres dan Cawapres di geser jadi jam 19.00, ungkap Djafar kepada wartawan melalui siaran pers, Sabtu (29/12).

Menurutnya, biar bagaimanapun kewajiban Sholat harus diutamakan dan diprioritaskan. Dan juga Capres dan Cawapres pasti perlu Sholat. "Jangan gara-gara Debat tersebut Capres dan Cawapres, masyarakat tidak Sholat, maka berdosalah orang KPU," tegasnya.

Oleh karenanya, Partai HANURA meminta waktu Debat Capres dan Cawapres di geser waktunya alias dimundurkan.

"Ingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Mudah-mudahan KPU mau mendengarkan aspirasi umat Islam, karena orang KPU pun mayoritas beragama Islam-pun harus juga sholat," pungkasnya. (Red).

BANTEN - Tidak hanya fokus dalam melakukan pencarian korban tsunami Selat Sunda, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) juga memberikan bantuan kepada warga yang menjadi korban keganasan laut di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Pandeglang.

Bantuan diberikan secara langsung oleh Direktur Operasi Basarnas Brigjen Budi Purnama, Jumat (28/12) kepada Lurah setempat dengan disaksikan warga yang menjadi korban. Bantuan berupa bahan makanan dan pakaian layak pakai tersebut merupakan hasil uang dikumpulkan oleh pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Basarnas.

Taman Jaya merupakan salah satu lokasi terdampak yang cukup parah. Berdasarkan data yang diterima Basarnas, ada sebanyak 617 kepala keluarga yang menjadi korban dan mengungsi. Kebanyakan dari mereka mengungsi di rumah-rumah warga yang aman dari terjangan tsunami.

"Ini adalah upaya yang dilakukan ibu-ibu Dharma Wanita Pusat Basarnas yang diketahui oleh Ibu Luly Syaugi dengan harapan perhatian dan bantuan ini dapat meringankan beban", ujar Direktur Operasi saat memberikan bantuan di Desa Taman Jaya.

"Tentunya kita sadari tidak mampu mengcover seluruh daerah yang ada. Pemberian bantuan ini sengaja kita datang jauh-jauh ke Taman Jaya Ujung Kulon agar langsung dapat diterima oleh masyarakat yang membutuhkan", sambungnya.

Sementara terkait operasi pencarian korban Budi mengatakan bahwa terhitung tanggal 22 hingga 28 Desember sudah masuk hari ketujuh namun untuk pencarian dilanjutkan karena masih ditemukan satu korban di pesisir pantai PLTU labuan sehingga kita tambah lagi tiga hari.

"Diinstruksikan oleh Kepala Badan untuk melanjutkan operasi karena masih kita temukan satu korban. Dalam teknis Basarnas ini di bawah leading sektor BNPB laksanakan tugas evakuasi korban ditiga hari tanggap darurat pertama hingga hari ketujuh", tutur Jenderal Bintang Satu.

Hingga berita ini diturunkan Basarnas bersama tim gabungan lainnya sudah mengevakuasi korbam meninggal sebanyak 425 orang.

BANTEN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhun Binsar Pandjaitan didampingi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya TNI M. Syaugi meninjau lokasi posko terpadu di Kecamatan Labuhan Pandeglang, Jumat (28/12).

Pantauan di lokasi Kemenko Maritim dan Kepala Basarnas tiba sekitar pukul 08.30 WIB dengan menggunakan helikopter milik Basarnas. Selanjutnya rombongan melanjutkan kunjungan ke posko pengungsian warga yang tidak jauh dari posko terpadu.

Disini rombongan memberikan motivasi kepada warga yang mengungsi. Tampak terlihat para relawan sedang mengajak anak-anak yang menjadi korban tsunami.

"Saya kira semua bekerja satu tim sudah bagus. Semua penanganan masalah kesehatan, logistik, dan lainnya sudah berjalan sangat bagus", ujar Luhut

Ditambahkan bahwa pihaknya telah mengintegrasikan data antara BMKG, Vulkanologi, Basarnas, dan BNPB agar semua penanganan bencana alam menjadi terpadu satu pintu.

Usai mengunjungi posko pengungsi, Kemenkomaritim bersama Kepala Basarnas dan Bupati Pandeglang bertolak ke salah satu lokasi terdampak tsunami di Hotel Mutiara Carita. Disana tampak sejumlah tim Basarnas dan potensi masih terus melakukan penyisiran di pesisir pantai bilamana kembali ada korban.

Disana Luhut beserta rombongan mendapat penjelasan terkait korban dan penanganan evakuasi dari salah satu Komandan Tim Basarnas yang melakukan evakuasi di lokasi tersebut.

Sampai dengan hari ketujuh Basarnas dan potensi SAR lainnya masih terus melakukan pemantauan dan penyisiran di lokasi-lokasi yang diduga ada korban.

LIVERPOOL -- Superstar Liverpool, Mohamed Salah dilaporkan bakal angkat kaki dari Anfield jika klubnya mendatangkan pemain asal Israel, Moanes Dabour, pada bursa transfer musim dingin mendatang. Liverpool dilaporkan sedang mendekati striker FC Red Bull Salzburg itu untuk menjadi pelapis Roberto Firmino yang musim ini melempem.

Seperti dikutip dari as.com, The Reds mengincar Dabour yang bermain untuk Red Bull di Liga Austria. Sejak musim lalu, striker berusia 26 tahun itu tampil ciamik. Sebagai striker, ia cukup produktif dengan mengemas 22 gol dari 32 laga di Liga Austria musim 2017/2018. Di musim ini, Dabour masih cukup tajam dengan mencetak 20 gol di semua kompetisi.

Liverpool, seperti dilaporkan Football Whispers, dilaporkan serius mengincar Dabour. Keseriusan Liverpool terlihat setelah kepala pemandu bakat Barry Hunter terbang ke Austria untuk melihat aksi Dabour.

Namun, rencana Liverpool mendatangkan Dabour bisa berantakan lantaran Salah dilaporkan mengancam bakal menanggalkan seragam juara lima kali Liga Champions tersebut. Kabar itu pertama kali berembus dari laporan Jerusalem Post yang menyebut Salah memikirkan kembali masa depannya dengan Liverpool jika Dabour mendarat di Anfield.

Dalam laporan itu disebut, ancaman Salah bukan karena persaingan mendapatkan tempat di tim utama. Melainkan Dabour yang merupakan rakyat Israel.

Salah dikenal sebagai Muslim yang taat. Saat masih membela Basel, juru gedor asal Mesir itu pernah menolak berjabat tangan dengan pemain dari Maccabi Tel Aviv pada 2014 di pertandingan Liga Champions.

Liverpool pernah memiliki pemain asal Israel, Yosef Shai Benayoun. Benayoun membela The Reds selama tiga musim pada 2007-2010. Sepanjang membela Liverpool, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu mencetak 18 gol dari 92 penampilan.

NUBIC,.BANTEN,.Gubernur Banten, H. Wahidin Halim telah menetapkan tanggap darurat penanganan bencana tsunami Selat Sunda di Wilayah Provinsi Banten mulai dari 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019.  Penetapan tersebut termaktub dalam Keputusan Gubernur Nomor 366/Kep.350-Huk/2018 tentang Penetapan Status tanggap darurat penanganan bencana tsunami Selat Sunda di Wilayah Provinsi Banten. 

Dijelaskan dalam siaran pers Dinas Komunikasi Informatika Statistik Persandian Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik Provinsi Banten , 27 Desember 2018,  Keputusan tersebut berdasarkan kepada Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 362/Kep.425/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tsunami di Kabupaten Pandeglang dan Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.504-Huk/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Tsunami di Kabupaten Serang.
    

Sebagaimana diketahui, tanggal 22 Desember 2018, wilayah pesisir Barat Provinsi Banten diterjang Tsunami Selat Sunda. Bencana tersebut menerjang wilayah Kec. Anyer dan Cinangka di Kabupaten Serang serta Kec. Carita, Kec. Labuan, Kec. Panimbang, Kec. Sukaresmi, Kec. Cigeulis, Kec. Cibaliung, dan Kec. Sumur di Kab. Pandeglang. Akibat bencana tersebut, sampai dengan 27 Desember 2018 pukul 19.07 data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten menyebutkan sebanyak 306 orang meninggal dunia, 709 luka-luka, 46 orang hilang, 14.587 orang sekarang berada dalam pengungsian. Sementara kerugian material mencapai 526 unit rumah, 33 roda empat, 42 roda dua, dan 14 hotel/vila, serta 60 warung kuliner, 215 gazebo, dan 44 unit perahu.
    

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah melaksanakan respon cepat dalam penanganan bencana tersebut. Seluruhnya terkoordinasi dengan baik yang langsung dipimpin oleh Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten. Dengan segera mempersiapkan berbagai Posko Bantuan yang tersebar di seluruh area yang terkena bencana. 

Dua jam sejak terjadi bencana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) langsung menurunkan alat-alat berat untuk menormalisasi berbagai akses jalan yang tertutup, sehingga distribusi dan penyaluran bantuan bisa lebih cepat. Demikian pula Posko Kesehatan yang ditempatkan di setiap Puskesmas yang dipersiapkan pula obat-obatan dan tim Medis serta dokter dari seluruh Kota/Kabupaten yang ada di Prov Banten. Begitu pula dalam mempersiapkan berbagai sarana untuk tempat pengungsian dan Dapur Umum. 

Koordinasi yang baik dengan Pemerintah Pusat serta dibantu pihak TNI, BNBP, Kepolisian dan Tim Basarnas serta institusi lainnya menjadikan evakuasi korban bencana dan penanganan korban hingga pengungsi terkoordinasi dengan baik. Bahkan hingga penyediaan listrik yang padam sejak awal bencana telah dapat dipulihkan kembali hingga penyediaan fasilitas dan sarana komunikasi guna memudahkan tim dan warga berkomunikasi.

Gubernur Banten juga menginstruksikan agar penanganan ini terus dilakukan oleh seluruh instansi dibawahnya hingga pasca bencana selanjutnya. Selain itu melalui informasi yang update dari BMKG tetap memonitor kondisi Gunung Krakatau. Itu sebabnya, melihat kondisi tersebut Gubernur Banten memberikan himbauan dan meminta kepada warga agar tidak melakukan aktivitas di sepanjang pantai dan menjauhi minimal radius 1 (satu) kilometer dari pantai. Dan, kepada wisatawan untuk sementara tidak mengunjungi pantai sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Gubernur juga menghimbau, warga tidak panik dan tetap tenang. Namun, tetap waspada.

ANDIN

Polri adalah Operator (pelaksana kebijakan negara) bukan Regulator (pembuat kebijakan negara). Posisi Polri harus di bawah Departemen terkait bukan di bawahi langsung Presiden sehingga dijadikan alat politik oleh partai Ruling Class (Penguasa).

Siapapun penguasanya akan memanfaatkan Polri. Kalau kebetulan penguasanya repressif seperti sekarang ini, matilah rakyat dan orang-orang yang kebetulan berseberangan dengan penguasa. Akibatnya banyak dari mereka yang ditangkapi, dikriminalisasi, diteror oleh polisi untuk kepentingan politik penguasa.

Padahal Polri adalah Operator sama dengan Tentara. Kapolri dan Panglima TNI tidak boleh setingkat dengan Menteri Pertahanan atau Mendagri.

Kapolri tidak boleh hadir di Rapat-rapat Kabinet. Tidak ada dasar hukumnya di UUD 1945. Karena itu posisi Polri di bawah Komando Presiden adalah Inkonstitutional (pelanggaran UUD 1945).

Dalam UUD 1945 tidak dikenal pejabat setingkat Menteri. Hanya bikinan Orde Baru yg dinikmati hingga kini.

Polri harus di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum. Dan tidak boleh dipersenjatai senjata api (senpi) seperti Tentara. Bahkan polisi di Inggris cukup dengan pentungan.

Polri adalah Sipil atau Non-Kombatan (Non-Tempur). Sementara Tentara adalah Kombatan (Tempur) yang harus dipersenjatai Senpi kaliber apapun.

Satuan penanggulangan teror yang berbasis kepolisian dilatih bukan untuk membunuh tetapi melumpuhkan. Jadi tidak tepat kalau Polri sampai membeli senjata yang bisa menjatuhkan helicopter dan senjata anti tank. Pertanyaannya, untuk apa Polri membeli senjata yang notabene dikhususkan untuk keperluan militer? Bukankah Polri itu hanya menangani kriminalitas dan sejenisnya?

Mohon bantu sebarkan untuk mencegah arogansi Polri yang sudah melampaui batas kewenangannya dan memicu perpecahan antara TNI-Polri di negeri ini yang akan mengorbankan anak-anak bangsa sendiri…

Kembalikan Polri ke Posisinya sesuai dengan Konstitusi Dasar kita UUD 1945 beserta turunannya… Kembalikan Polri ke Pakemnya… sumber:http://www.pollindo.com

JAKARTA (26/12/2018)—Kepalanya menunduk ketika ditanya apa yang akan dilakukan bila kelak semua proses hukum selesai dilalui. Akhirnya ia menyahut lirih. Mencari kerja. Mungkin di Freeport, mungkin kerja apa saja di Jayapura.

Ko tahu apa itu merdeka?

Laki-laki yang mengaku tak tahu berapa umurnya itu menjawab pendek. Merdeka itu berarti punya negara sendiri, presiden sendiri, panglima sendiri.

Apa artinya Papua merdeka bagi dirimu?

Sampai tiga kali pertanyaan yang sama diucapkan dalam kalimat yang berbeda-beda. Ia tetap diam. Sampai akhirnya ia mengaku tak tahu apa artinya.

Ia mengatakan, Purom Wenda yang menjadi pimpinannya, hanya menugasinya untuk menembak dan merampas senjata dari aparat. Polisi dan tentara boleh ditembak, dirampas senjatanya. Untuk apa? Untuk Papua merdeka. Papua merdeka perlu banyak senjata. Caranya merampas dari polisi dan tentara.

Tier yang menurut catatan dinas kependudukan berusia 25 tahun, sudah yatim-piatu sejak masuk kelas satu sekolah menengah pertama (SMP) di Distrik Kuyawage, Lanny Jaya. Sejak itu ia berhenti sekolah, diajak Purom Wenda masuk hutan.

Interaksi dan pemahamannya atas dunia yang lain diperoleh dari Purom. Apa yang dikatakan Purom, itulah yang ia mengerti. Menembak kata Purom, itu yang dilakukannya. Berdoa kata Purom, itu juga yang dilakukannya.

Ia keheranan ketika melihat kota Jayapura, sekalipun hanya dari celah mobil tahanan. Lebih terheran-heran lagi ketika ia bertemu dengan para polisi yang menangkap dan memeriksanya.

Ko dipukulkah sama bapa polisi? Ah tidak... ujarnya mantap. Matanya mengerling, garis bibir yang membentuk senyum seperti mengirim pesan bahwa dirinya baik-baik saja.

Ia memperoleh kesadaran baru, polisi yang selama ini ia jadikan sasaran tembak ternyata terdiri dari orang-orang yang peduli pada dirinya. Kadang-kadang mereka membawa makanan, minuman, atau benda lain yang dibutuhkan.

“Saya mau tinggal di sini,” katanya kemudian. Selepas menjalani hukuman, ia tak mau lagi tinggal di hutan. Ia beralasan, Purom dan kawan-kawannya pasti akan membunuhnya.

Tier dikenal sebagai penembak jitu dari kelompok Purom Wenda yang mempunyai daerah operasi di Kabupaten Puncak Jaya, Jayawijaya, Tolikara, Puncak dan Lanny Jaya.

Ia mengakui empat kejahatan yang dipersangkakan kepadanya. Tier melakukan pembunuhan atas anggota Polri di Jalan Poros Tolikara-Wamena. Ia juga terlibat penyerangan Polsek Pirime sehingga menyebabkan tiga polisi termasuk Kapolsek Pirime, meninggal dunia. Mereka merampas dua pucuk senjata laras panjang yaitu SS 1 dan M16.

Di tahun yang sama, November 2012, Tier melakukan penembakan terhadap rombongan Kapolda Papua, Tito Karnavian saat melakukan kunjungan di Kabupaten Lanny Jaya. Tier juga merampas empat pucuk senjata api milik anggota Polri saat penyerangan di Distrik Indawa. (*)

Sumber Penulis : Kristin Samah

Kodam XVII/Cenderawasih membantah dan mengklarifikasi isu adanya serangan bom fosfor dari prajurit TNI pasca aksi pembantaian karyawan PT Istaka yang dilakukan KKSB di Yigi, Yal dan Mbua, Kabupaten Nduga awal bulan desember lalu.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf. Muhammad Aidi, mengatakan prajurit TNI AD tidak melakukan serangan bom fosfor pada saat evakuasi korban penembakan di Yigi, Yal dan Mbua, Kabupaten Nduga, Papua.

“Jadi, personil TNI AD di Nduga tidak pernah menggunakan bom fosfor sebagaimana diberitakan media internasional yang hanya mendapatkan informasi sepihak tanpa mengecek kembali keabsahan berita yang diterima,” kata Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf. Muhammad Aidi didampingi Kapaldam Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel CPL. Dwi Soemartono, di Kota Jayapura, Rabu (26/12/2018).

Sekali kali, kata Kapendam, prajurit TNI AD tidak pernah melakukan penyerangan tapi perlawanan terhadap serangan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Kabupaten Nduga dan prajurit menggunakan granat tangan asap bukan bom fosfor.

“Iya, granat tangan asap digunakan semua pasukan infanteri di lapangan, bahkan seluruh dunia dan prajurit TNI di Nduga juga gunakan granat tangan asap ini,” ujarnya.

Sementara itu, Kapaldam XVII/Cenderawasih, Kolonel CPL. Dwi Soermartono, menjelaskan granat asap tangan biasanya di pakai untuk penanda lokasi pendaratan helicopter di lapangan, bukan untuk menyerang.

Menurut Dwi, Granat tangan asap ini berbahan selongsong aluminium, pemicu dari besi plat tipis dan tidak mengandung bahan peledak mematikan melainkan hanya memancarkan kabut asap dengn warna – warni sesuai keperluan.

“Jadi, granat tangan asap ini ada yang warna orange, hijau dan unggu tergantung penggunannya, caranya tarik pin pengunci kemudian lepas tuas, langsung keluar asap berwarna yang sangat tebal untuk melindungi diri prajurit dari serangan musuh dan buanglah ke tanah,” kata Dwi Soemartono.

Dikatakan, granat tangan asap tidak bisa membunuh musuh maupun melukai seperti yang di tuduhkan pihak TPN – OPM karena granat tangan asap hanya mengeluarkan asap kabut tebal. “Jadi, isu serangan bom fosfor yang telah menewaskan warga sipil di Kabupaten Nduga itu tidak benar alias hoax,” jelasnya. (bm)

Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R. mengusulkan agar Bakamla dan Vietnam Coast Guard (VCG) melaksanakan Coast Guard-to-Coast Guard (CG-to-CG) Talk secara berkala guna membahas draft MoU yang telah diusulkan VCG. Hal itu disampaikan  pada Courtessy Call Kepala Bakamla RI ke markas besar VCG di Hanoi, Vietnam, beberapa hari lalu.

Kunjungan kerja delegasi Bakamla RI yang berlangsung Senin (24/12) dipimpin Laksdya Taufiq diterima oleh Komandan VCG Mayor Jenderal Nguyen Van Son. Selain untuk memperkenalkan diri sebagai Kepala Bakamla yang baru, kesempatan tersebut dimanfaatkan Laksdya Taufiq untuk memperkuat kerja sama Indonesia-Vietnam yang selama ini telah terjalin berdasarkan Letter of Intent (LoI) Penguatan Kerja Sama. Kunjungan ini sekaligus untuk membalas kunjungan kerja Komandan VCG yang telah dua kali datang ke Jakarta pada bulan Agustus dan Oktober tahun 2017.

Beberapa pokok penting dihasilkan dalam pertemuan itu, antara lain undangan Kepala Bakamla kepada VCG untuk melaksanakan CG-to-CG Talk secara berkala guna membahas poin-poin kerja sama yang akan diatur dalam MoU, dimulai di Jakarta tahun 2019 mendatang. Usulan itu diterima dengan antusias oleh Komandan VCG, bahkan ditambahkannya agar Bakamla dan VCG lebih sering melaksanakan working level meeting untuk membahas MoU dan isu-isu teknis pelaksanaan kerja sama di bidang keamanan dan keselamatan laut. Hal ini mengingat MoU amatlah penting untuk mendukung upaya penguatan kerja sama keamanan dan keselamatan laut antara kedua institusi dan kedua negara yang merupakan sesama anggota ASEAN, katanya.

Mayjen Van Son juga menegaskan pengakuannya atas Bakamla RI sebagai mitra sejajar dan langsung VCG. Dikatakannya, Bakamla dan VCG merupakan focal point kerja sama keamanan laut kedua negara. 

Selanjutnya, dibahas pula tentang kerja sama Bakamla dan VCG pada level operasional keamanan laut, yang selama ini telah dilaksanakan berdasarkan LoI yang ditandatangani Kepala Bakamla dan Komandan VCG di tahun 2017. 

Kepala Bakamla juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerja sama yang diberikan VCG dalam penyelesaian kasus MT. Orkim Harmony.  Ditegaskannya tentang perlunya menguatkan kerja sama Bakamla-VCG melalui pertukaran informasi,  karena Indonesia dan Vietnam menghadapi ancaman keamanan dan keselamatan maritim yang sama. 

Selanjutnya, guna menjaga hubungan baik kedua negara dan stabilitas kawasan, maka para penegak hukum di laut di kedua negara perlu menahan diri dengan tidak melakukan tindakan-tindakan provokatif di lapangan serta mengingatkan para nelayan Vietnam agar tidak menangkap ikan di wilayah yang belum disetujui batas maritimnya secara bilateral di Laut Cina Selatan.

Diakhir pertemuan, Laksdya Taufiq memberikan penekanan untuk menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang damai, stabil dan netral.

Turut serta mendampingi Kepala Bakamla dalam Courtessy Call tersebut yaitu Duta Besar RI di Hanoi H.E. Ibnu Hadi, Direktur Kerja Sama Laksma Bakamla Dade Ruskandar, Kepala Zona Maritim Barat Laksma Bakamla Eko Murwanto, Atase Pertahanan KBRI Hanoi Kol. Czi Yermia Hendarwoto, Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Luar Negeri Kolonel Bakamla Satya Pratama,  Kasubbag TU Kepala Bakamla Letkol Bakamla Ridwansyah, dan Sekretaris 2 Fungsi Protokol dan Konsuler KBRI Hanoi Dhania Afini Lestari.  Selain itu didampingi pula oleh Koordinator Fungsi Politik KBRI Hanoi dan ADC Kepala Bakamla.

Pekalongan - Bupati Pekalongan Asip Kholbihi lantik 33 kepala desa baru di Pendopo Pemkab setempat, puluhan kepala desa tersebut nantinya akan bertugas melayani masyarakat selama lima tahun kedepan.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Pekalongan  H. Asip Kholbihi , SH , M. Si, Dandim 0710/Pekalongan Letkol Inf Muhammad Ridha , S.S., S. IP  M. I. Pol, Ketua DPRD  Kabupaten Pekalongan Hj. Hindun, Wakil Bupati Pekalongan Ir. Hj. Arini Harimurti, Sekda Kabupaten Pekalongan Dra. Mukaromah Syakoer , MM, Kapolres Pekalongan di wakili Kabag sumda Kompol Suriyanto, Kabag, Asisten Kabupaten Pekalongan, OPD Kab. Pekalongan, Kades yang di Lantik beserta Istri serta Pejabat Kepala desa lama.

Dalam pelantikan, Asip menegaskan para kepala desa harus bisa merangkul dan melayani masyarakat secara optimal. Namun, jika pihak pemkab menemukan adanya warga yang tidak terurus. Pemkab akan memotong alokasi dana desa sebesar 10 persen.

Lebih lanjut Bupati Pekalongan menegaskan, amanah masyarakat wajib diwujudkan dengan kerja nyata. Selain itu keterbukaan informasi menjadi pedoman mutlak, untuk mewujutkan pemerintahan transparan dan dipercaya masyarakat.

“Anggaran dana desa dari pemerintah pusat 2018 mencapai Rp 227 miliar, dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab mencapai Rp 103 miliar. Sementara untuk dana desa tahun mendatang mencapai Rp 259 miliar dan ADD Rp 130 miliar. Besaran dana tersebut harus dimanfaatkan betul-betul,” jelasnya.

Asip menuturkan, kepala desa yang sudah dipilih bukan untuk meningkatkan status sosial, tapi untuk menjadi eksekutor atau pelaksana amanah masyarakat.

“Jadi tidak ada alasan untuk meningkatkan kemajuan desa, karena dana desa sudah ditambah tiap tahunnya. Jika ada warga yang terlantar dan tidak bisa makan, akan kami potong dana desanya 10 persen. Selain itu pemerintah desa harus melakukan revitalisasi organisasi agar lebih solid, karena kunci dari keberhasilan kemajuan adalah kebersamaan,” ujarnya.

Asip berpesan, para kepala desa yang dilantik harus bisa memetakan potensi desa, serta melakukan konsulidasi bersama masyarakat dengan menjujung tinggi etika lokal.

“Untuk kepala desa lama, kami berharap dapat mendukung progran kerja kepala desa yang baru,  dan selalu melakukan koordinasi untuk kemajuan desa,” imbuhnya.

Cilacap - Untuk mewujudkan perangkat desa yang berkualitas serta memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, Batituud Koramil 09/ Kawunganten Serma Mustadi tegaskan "Panitia harus Netral".

Hal itu ia sampaikan, saat pelaksanaan penelitian berkas persyaratan tahap 1 pengisian kekosongan perangkat Desa Babakan formasi jabatan Kaur Keuangan dan Kasi Kesejahteraan, kegiatan berlangsung di balai Desa Babakan, Kecamatan Kawunganten, Rabu (26/12).

Selain netralitas bagi panitia, ia  juga berharap panitia jangan ragu-ragu dalam mengambil keputusan, asalkan sesuai aturan yang berlaku. Selalu berkoordinasi dengan Panwascam Kawunganten,  sehingga bila ada kendala cepat di cari solusi agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

"Dengan tidak keterpihakan panitia kepada salah satu calon diharapkan akan terpilih perangkat desa yang berkualitas", tegas Serma Mustadi.

Lebih lanjut, Ketua Panwascam Kawunganten melalui staf Kasi Pemerintahan Miftakhudin, mengemukakan, "Dengan melaksanakan tugas sesuai aturan, bila ada peserta yang menggugat panitia tidak disalahkan," ungkapnya.

Kemudian bagi peserta yang belum lengkap persyaratannya masih ada kesempatan untuk melengkapi, gunakan waktu sebaik mungkin sehingga saat penelitian berkas persyaratan tahap dua semua sudah lengkap dan bisa mengikuti tahap berikutnya, " pinta  Miftahudin.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut ketua Panwascam diwakili staf Kasi Pemerintahan Mifakhudin, Kepala Korwil Pendidikan dan kebudayan diwakili Bambang Sutabri, Kepala KUA Kawunganten diwakili Basri, Kepala Desa Babakan diwakili Sekdes Sulis, Ketua panitia Salsono beserta anggota dan Bakal calon perangkat Desa Babakan.

(Sut)

NUBIC,.JAKARTA,.Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Dispenau),Dinas Penerangan Kodam Jayakarta (Pendam Jaya) ,Humas Polda Metro Jaya ,  menggelar Konferensi pers terkait penembakan terhadap anggota TNI Angkatan Darat bernama Letkol CPM Dono Kuspriyanto di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, pada Selasa (25/12/2018) malam.bertempat di Media Center Kodam Jayakarta, Cililitan Rabu,(26/12).

TNI AU Melalui Kasubdis Penum AU ( Letkol Sus Muhamad  Yurris) menyampaikan Rasa belasungkawa.Pimpinan TNI AU  mengaku menyesal dengan kejadian ini Sambil menunggu proses penyidikan, pelaku sudah ditahan di Satpom Lanud Halim ,Bukti, saksi, sudah mengarah ke pelaku.

Letkol Sus Muhamad  Yurris mengatakan"TNI AU menanggung semua pemakaman.pelaku sudah mengakui perbuatannya, namun pihak berwajib (TNI) masih menunggu asas praduga tak bersalah sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dilakukan penyidikan transparan,Murni criminal, bukan kejadian yang direncanakan.

Serda JR memiliki surat ijin menggunakan senjata, dan sudah menjalani tes psikologi untuk layak memegang senjata Pelaku berada didalam pengaruh alkohol ,apapun alasan dari pelaku tidak bisa dibenarkan,Jelasnya.

Sementara itu, Kapendam Jaya (Kolonel Inf Kristomei Sianturi) juga menyampaikan, TNI AD dan Kodam Jaya turut berduka cita telah meninggalnya Letkol Cpm  Dono pukul 22.30 di depan jalan raya Jatinegara Barat dengan menggunakan kendaraan dinas mobil.

Dijelaskanya, Pelaku penembakan menggunakan motor Korban sempat lari mobil melaju cepat dan terjadi kejar kejaran,Kemudian terjadi macet dan motor pelaku sempat terserempet kemudian motor pelaku diparkirkan dan mengejar mobil korban sambil menembakkan 2 peluru di bagian belakang mobil namun korban masih berusaha melarikan diri, kemudian pelaku mengejar mobil korban lagi dan akhirnya korban terkena tembakan di bagian kiri kaca mobil depan

Pemakaman korban akan di laksanakan pada pukul 13.00 di Bogor.Dari barang bukti pelaku ditemukan 9 kelongsong peluru pistol, 1 motor B 4619 TSA, 1 tas, 1 hp milik pelaku.Pelaku ditangkap pukul 04.00 dini hari tadi oleh tim gab (polda, Pomad, Pomau) Kejadian ini murni criminal karena pelaku mabok,jelas Kapendam kepada awak media.

Kabid Humas Polda Metro Jaya (Kombes Pol Argo Y.P. dalam keteranganya juga menyampaikan , Korban sudah dinyatakan meninggal dunia dan sudah di otopsi di rumah sakit.

Diterangkannya,hasil olah TKP, kendaraan dinas TNI ditemukan selongsong peluru dan CCTV, ada foto yang digunakan untuk tanda bukti pelaku dengan ciri ciri seperti yangg di duga Pelaku dari Satuan POM TNI AU, Tim gabungan berhasil menangkap pelaku dan sudah diserahkan kepada pihak TNI.ujar Kombes Pol Argo Y.P .

Kota Malang,- Perayaan hari Natal tahun ini, sebanyak ribuan umat Kristiani terlihat berkumpul memadati Grand Ballrom, Hotel Ijen Suites, Jalan Ijen, Kota Malang. Selasa, 25 Desember 2018.

Kedatangan umat Kristiani se-Jawa Timur tersebut, juga dihadiri oleh Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Bagus Suryadi Tayo.

Dengan dipimpin langsung oleh Pendeta, Dr. Johnny Weol, perayaan hari Natal di Grand Ballroom tersebut, berjalan dengan penuh khidmat.

Melalui sambutan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Arif Rahman, M. A, Danrem mengatakan jika perayaan Natal saat ini, merupakan suatu wahana yang sangat tepat untuk meningkatkan Ibadah bagi umat Kristiani, sekaligus mempererat tali silahturahmi.

“Memasuki Natal tahun ini, marilah kita saling menghormati antara satu, dengan yang lainnya,” ucap Danrem.

Melalui momentum Natal tersebut, Danrem juga mengimbau para Jema’at yang hadir dalam acara perayaan tersebut, agar selalu mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan, terlebih dalam menyuarakan kedamaian di Indonesia.

“Kepada saudara-saudara kita semua, marilah berjalan dalam satu bingkai persatuan dan kesatuan,” pinta Kolonel Bagus. “Sebagai elemen bangsa, marilah kita juga harus menjaga persaudaraan, dan saling bersinergi untuk menjaga Indonesia,” imbuh Danrem.

Perlu diketahui, beberapa waktu lalu, Kolonel Bagus beserta Forkopimda setempat, melakukan kunjungan di beberapa Gereja di wilayah tugasnya. Kunjungan dilakukan guna memastikan perayaan Natal di Kota Malang berjalan aman dan kondusif.

Bukan hanya itu, selama berkunjung, Danrem beserta aparatur keamanan terkait, juga mengecek berbagai kesiapan personel pengamanan yang sudah di siagakan di setiap pos-pos pengamanan di wilayah Malang Raya.

2. Rusaknya alat pendeteksi gempa selama belasan tahun dan mahalnya dana yang dikeluarkan

3. Kerusakan akibat tsunami Banten