.

Jakarta, nusantarabicara.co - Sembilan kail Presiden Joko Widodo berkunjung ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sejak memimpin pada 20 Oktober 2014, pastilah sarat makna yang menunjukkan keberpihakan Kepala Negara pada rakyat di Bumi Cenderawasih. 

Banyak orang mengatakan Papua merupakan secuil tanah surga yang Jatuh ke bumi lantaran kekayaan alamnya yang begitu melimpah di hamparan hingga isi perut Bumi Cenderawasih serta pesona alamnya yang teramat indah. Namun Tanah Papua juga menyimpan pekerjaan rumah di berbagai bidang seperti soal kesehatan, pendidikan, kesenjangan ekonomi, isolasi daerah, hingga keamanan. 

Untuk menjawab hal diatas maka pada tanggal 11 Desember 2017 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani instruksi Presiden (inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Melalui inpres tersebut, Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) untuk mengoordinasikan, mensinergikan penyusunan, dan menetapkan Rencana Aksi Tahunan Program Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sampai 2019. 

Di Tengah Gencarnya Presiden Jokowi menaruh perhatian di Bumi Cenderawasih memasuki detik detik Peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 16 Agustus 2019 di Surabaya sebuah kado 'pahit' dihadiahkan bagi tanah air tercinta. Pekan yang semestinya penuh kegembiraan berubah mencekam karena rentetan peristiwa penyerangan dan pengepungan Asrama mahasiswa Papua di beberapa wilayah tanah Air. 

Kota-kota besar seperti Malang, Surabaya dan Makasar menjadi panggung bagi pertunjukkan kebencian RAS yang diskriminatif. Rentetan peristiwa tersebut memicu kerusuhan besar di Manokwari Papua Barat sebagai buntut dari kekecewaan atas peristiwa penyerangan dan penahanan mahasiswa Papua. 

Percikan dari dinamika sosial diatas kemungkinan juga dilatari kecurigaan besar terhadap orang Papua yang dimata sebagian besar masyarakat Indonesia, dianggap menginginkan kemerdekaan dan menentukan nasib mereka sendiri. 

"Soekarno menegaskan bahwa Nasionalisme Indonesia Bukanlah Nasionalisme yang sempit, ia bukan nasionalisme yang timbul dari kesombongan bangsa belaka, ia adalah Nasionalisme yang lebar, Nasionalisme yang timbul dari pengetahuan atas susunan dan riwayat, ia bukanlah chauvinism dan bukan tiruan nasionalisme Barat. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang di dalam kelembagaan dan keleluasaannya memberi tempat cinta kepada Lain lain bangsa". 

Dilatari belakangi Ibu pertiwi menangis, akibat belum lama ini terjadi konflik dengan latar belakang 'SARA dan RASIS' dari salah satu peristiwa di Surabaya kemudian meluas ke wilayah ujung timur Indonesia yaitu, provinsi Papua dan Papua BARAT yang telah menimbulkan Kerugian bangunan dan nyawa anak manusia yang jatuh dengan sia-sia serta memunculkan keprihatinan mendalam tentang rapuh nya pluralitas dan Persatuan Bangsa Indonesia pada saat sekarang - sekarang ini. 

Maka Geo Maritim (Gemar) Jokowi salah satu organ Relawan Jokowi yang eksis memperhatikan dan membahas permasalahan Bangsa, mengupas dan mendiskusikan permasalahan tentang pluralitas Bangsa ini bersama Baharudin Farawowan ketua relawan Gemar JOKOWI-KMA serta  tokoh-tokoh Papua diantaranya. Irene Manurung, Demius Jemmy (anggota DPR-RI asal Papua Barat), Marthinus A. Werimon (mantan sekretaris Dewan Adat Papua) dan para aktivis, akademisi, serta pemerhati Papua di gedung juang DHN 45, Jakarta (10/09/2019)." dan hasil dari diskusi publik ini akan dilaporkan kepada pemerintah sebagai bentuk kegiatan Gemar. JOKOWI sebagai organ Relawan pendukung JOKOWI-KMA. (ps)