.

Jakarta, Nusantara Bicara  -–   Partai Amanat Nasional sukses merayakanipuncak  hari ulang tahunnya ke-25 dengan menggelar PAN Turnamen  (PANTura) yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa malam (29/8/2023).

Acara (PANTura) pertandingan olahraga antara kader-kader  dari deretan artis melawan kader dari politisi berlangsung penuh keseruan dan kekeluargaan, menyedot perhatian kader-kader PAN  yang hadir, ditambah dengan penampilan artis-artis ternama nasional, seperti Pasha Ungu dan lain-lain.

Hadir dalam perayaan tersebut, calon anggota legislatif PAN dari seluruh Indonesia berkumpul dan ikut menghadiri malam puncak perayaan ulang tahun PAN yang ke 25 tersebut.

Salah satunya adalah Caleg DPR RI dari Dapil Jabar VI Ari Pribadi Setidarma yang datang bersama rombongan dan tim suksesnya ke  acara tersebut. 

Pada acara HUT PAN ke-25 ini, Ari menyampaikan kekqgumannya kepada ketua umum PAN, dimana kader-kader PAN  sangat antusias sekali melihat pidato dan cara pandang ketua umum Bang Zulkifli Hasan yang sangat luar biasa, saya mengucapkan terima kasih atas  sudut pandang yang telah beliau sampaikan, ucap Ari.  “Harapan saya pribadi untuk PAN seluruh Indonesia, semoga kita bisa meraih 20% dari kursi yang ada di DPR RI dan menjadi leader 5 besar di Indonesia untuk tahun 2024,” ungkapnya. 

Ari menambahkan, Ia  menjadi  Caleg DPR RI dengan daerah pemilihan Jawa Barat VI ( Dapil Jabar VI )meliputi kota Bekasi dan kota Depok, untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat yang masih banyak perlu perbaikan, seperti mengenai pelayanan kesehatan, saya akan memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di wilayah  dapilnya termasuk meningkatkqn UKM, Infrastruktur, menampung seluruh aspirasi masyarakat kota depok dan kota bekasi untuk kemudian memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya itu jika kelak ia  berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI, tuturnya.

“Jika terpilih sebagai anggota DPR RI saya akan fokus dan benahi dalam bidang kesehatan, kebetulan saya pernah turun langsung ke lokasi bantar gebang, karena disana masih banyak dukun beranak dan sangat minim pos yandu. Jika nanti saya duduk di DPR RI In sya Allah, saya akan menambahkan fasilitas kesehatan seperti pos yandu di beberapa tempat yang belum mempunyai pos yandu,” ucapnya.

Harapan saya, untuk kader-kader PAN dan juga caleg-caleg baik untuk DPR-RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten, Kota dengan dikumpulkannya di perayaan ulang tahun PAN ke 25 ini menjadi lebih solid, lebih kompak dan saling konsolidasi penuh kekeluargaan, sahutnya.(Ps)

Jakarta, Nusantara Bicara   --  Jaringan Aliansi Garda Amanah Anies (JAGA ANIES) deklarasi dan ikrar dukungan kepada Anies Rasyid Baswedan sebagai Presiden RI 2024-2029 di Gedung Akademi Bela Negara NasDem Jln Pancoran Timur Jakarta, Minggu (27/8/31).

“Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan disebut layak maju sebagai Presiden 2024- 2029 karena dinilai paling berpotensi mensejahterakan dan memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” kata Ketua Umum JAGA Anies, Bastoni AKS.

Lanjut Bastoni, JAGA Anies berdiri bulan Oktober 2022 di Jawa Barat. Sudah memiliki perwakilan di 20 DPW dan 80 DPD seluruh Indonesia. Dengan kehadiran JAGA Anies diharapkan menjadi sumbangsih untuk pemenangan Anies. Cita cita reformasi banyak dikhianati dan masih banyak KKN. “Semoga Anies bisa membawakan perubahan. Apa yang kita lakukan menjadi ladang ibadah kita semua,”imbuh Bastoni.

Kegiatan yang sudah dilakukan JAGA Anies, tambah Bastoni, adalah membentuk jaringan, membuat Poskopora, Posko Desa, membentuk saksi saksi masing-masing di DPW, DPD dan saksi saksi di tiap-tiap TPS untuk mengawal Pemilu Pileg dan Pilpres 2024.

” Sementara ini Relawan JAGA ANIES kegiatan Yang dilakukan adalah olahraga tiap minggu dan kegiatan kemasyarakatan. Bahkan DPD Karawang mengadakan ekonomi produktif belajar beternak lele, sablon dan lainnya,” papar Bastoni.

Deklarasi ini juga dihadiri oleh petinggi partai pengusung yakni Effendi Choiri (partai NasDem), Demokrat, Mardani Ali Sera (PKS), tokoh tokoh Aktivis yang jadi nara sumber diskusi kebangsaan antaranya: Prof. Dr. H. Eggy Sujana, Dr. Syahganda Nainggolan dan Laksamana Pertama Purn. Fitri Hadi serta simpul- simpul relawan pendukung Anies Baswedan.

” Relawan JAGA ANIES mengaku siap memenangkan Anies serta mengawal suara mulai dari tempat pemungutan suara hingga KPU,”terang Bastoni.

Ditambahkan Bastoni, Anies juga minta pendukungnya untuk bersinergi dan solid dengan parpol koalisi dan antar pendukung. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berjanji akan melakukan perubahan untuk mensejahterakan rakyat dan memberikan rasa keadilan bagi semua rakyat.

“Dengan deklarasi, relawan JAGA Anies diharapkan  lebih bersemangat dan lebih keras  berjuang dalam memenangkan Anies Baswedan jadi Presiden RI 2024- 2029,” pungkas Bastoni. ( P/Hrn).

Timika, Nusantara Bicara  ---  Bersama Warga Kampung Banti 1 Distrik Tembagapura, Babinsa Koramil 1710-04/Tembagapura Serma Didik P. Bintoro dan Serma Jafar terlihat guyub saat bergotong royong membersihkan jalan dan lingkungan  kampungnya. Kerja bakti kampung tersebut juga melibatkan Satgas dan perwakilan PT FI serta seluruh warga, Selasa (29/08/2023).

Selain memotong rumput dan tumbuhan liar, sebagian warga membersihkan tumpukan plastik dan kertas yang tersebar di sepanjang jalur perkampungan. Menurut Danramil 1710-04/Tembagapura Kapten Chb Eliazar Manuk Allo saat dikonfirmasi mengatakan, kegiatan bersih-bersih dilingkungan ini memang kerap dilakukan guna menjaga lingkungan khususnya jalan sebagai akses keluar masuk menuju Kp. Banti 1 agar tetap terlihat lebih asri dan indah.

“Kegiatan kerja bakti ini memang sering dilakukan, dengan  bergotong royong membersihkan jalan dan lingkungan kampung, harapannya Kampung Banti 1 akan terlihat bersih, asri dan indah dipandang. Kerja bakti kampung ini dilakukan dengan melibatkan seluruh warga baik orang tua maupun anak. Mereka terlihat bersemangat untuk kerja bakti, hal ini dibuktikan dengan kehadiran mereka satu keluarga,” kata Danramil.

Danramil juga menambahkan bahwa kegiatan kerja bakti ini dilakukan guna memupuk rasa kebersamaan dan keakraban bersama warga binaan. (Pen Kodim 1710/Mimika)

Jakarta, Nusantara Bicara  --   Dalam pertarungan antara ambisi dan semangat perubahan, tulisan ini membongkar tabir kelam dari dualisme di HPMIG. Terlepas dari cahaya kemajuan, kubu tanpa legitimasi hukum meronta-ronta dalam pertunjukan ironi yang merusak fondasi organisasi.

Dalam perjalanan panjang mengabdi kepada masyarakat dan daerah, Himpunan Mahasiswa Indonesia Gorontalo (HPMIG) telah menjadi simbol perjuangan dan regenerasi untuk kemajuan daerah. Namun, cahaya organisasi ini kini terabut oleh dualisme yang merusak inti dari yang kami perjuangkan. Di tengah persimpangan ini, kita memandang seberapa dalam konflik internal merongrong kubu yang sah, Pengurus Besar (PB) HPMIG, dan kubu tanpa legitimasi hukum yang meronta-ronta. 

Sebagai PB HPMIG yang sah, kami memiliki dasar legal berupa Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang memberi legitimasi atas keberadaan dan kepengurusan kami. Kami percaya bahwa HPMIG lahir sebagai wadah perubahan dan regenerasi untuk kemajuan daerah, dan itulah tekad yang kami pertahankan.

“PB HPMIG (sah) telah berdiri tanpa tergoyahkan, menantang para "pemimpin bayangan" yang berusaha meruntuhkan fondasi yang kami bangun dengan susah payah. Kubu yang tidak sah, seakan-akan dengan klaim samar sebagai "pembela kebenaran," mencoba menggoyahkan otoritas dan legitimasi yang jelas telah diberikan oleh SK Kemenkumham. Tidak diragukan lagi, itu adalah pertunjukan hiburan ironi,” ungkap Aan.

Sangat menarik untuk menyaksikan bagaimana para senior ini, yang terjebak dalam nostalgia masa kejayaan mereka, berusaha keras menggagalkan perjalanan organisasi menuju visi masa depan. Sementara kami berupaya mengisi setiap langkah kami dengan semangat perubahan dan progresif, mereka terus membawa kita ke era masa lampau yang tanpa diragukan lagi, lebih nyaman bagi ego mereka yang terhormat.

“Dualisme yang kami hadapi bukan hanya menyebabkan perpecahan internal yang jelas, tetapi juga mengekang produktivitas dan keterlibatan kami dengan masyarakat. Sudah saatnya pandangan "back-to-the-past" ini dilemparkan ke tempat sampah sejarah. Kami menolak untuk menjadi boneka dalam pertunjukan mereka yang menghibur, dan dengan semangat tulus kami, kami akan terus menantang keberadaan mereka yang tidak berdasar,” jelas Aan.

Pertanyaannya adalah: apakah para "pembela ideal" ini benar-benar mengutamakan kemajuan daerah, ataukah hanya mementingkan panggung kecil mereka sendiri? Apakah mereka peduli dengan dampak dari tindakan mereka terhadap anggota dan masyarakat? Kami hanya bisa bertanya-tanya mengapa orang-orang yang berada dalam posisi senioritas ingin menghentikan kemajuan dan perubahan yang telah begitu kuat kami perjuangkan.

Namun, kami tidak akan mundur begitu saja. Kami tidak akan membiarkan upaya-upaya menjatuhkan kami menghentikan semangat kami. Ini adalah pertarungan untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu dan menjunjung tinggi nilai-nilai sejati organisasi kami. Kami berdiri sebagai pelopor perubahan yang nyata, bukan aktor dalam drama kepentingan sempit.

Selain itu, sementara kubu tanpa legitimasi ini mungkin merasa nyaman di dalam zona nyaman mereka yang samar-samar, kami, PB HPMIG yang sah, akan terus bergerak maju. Kami percaya dalam misi kami, kami percaya dalam visi kami, dan yang paling penting, kami percaya dalam legitimasi hukum kami yang jelas dan tidak dapat ditentang. Dualisme mungkin menjadi pemandangan menarik, tetapi kami tetap teguh dan tidak akan terpengaruh oleh show yang tak berdaya ini.

Keterlibatan Pemerintah:

“Kami berharap dukungan dan keterlibatan pemerintah setempat, termasuk Gubernur Gorontalo, dalam mengatasi dualisme ini. Pengakuan yang sah oleh SK Kemenkumham seharusnya menjadi pijakan yang mengarah pada penyelesaian konflik. Namun, kami menyaksikan dengan kecewa bagaimana masalah ini tidak mendapatkan perhatian yang pantas, sehingga berdampak pada perpecahan yang lebih dalam,” ujar Aan.

Gubernur, sebagai pemimpin daerah, seharusnya memiliki peran yang lebih besar dalam menengahi konflik seperti ini. Ketidakacuhan terhadap dualisme dalam HPMIG hanya memperpanjang penderitaan organisasi kami dan merusak citra kepemimpinan yang seharusnya memberikan solusi dan kedamaian.

Pandangan dari kubu kami yang sah atas dualisme dalam HPMIG memberikan gambaran yang tak kalah menariknya. Dualisme ini ibarat pembedahan yang dilakukan tanpa izin oleh "ahli bedah" yang tidak memiliki kualifikasi. Seolah-olah mereka ingin mengganti otak organisasi dengan amarah dan ambisi mereka sendiri, tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang.

Alih-alih membentuk barisan yang kokoh untuk mencapai tujuan bersama, kami sekarang terjebak dalam pertempuran tak berujung di medan pertikaian internal. Seperti tim sepak bola yang lebih suka bersitegang di ruang ganti daripada bertanding di lapangan, kami terlalu terfokus pada duel internal dan kehilangan arah yang seharusnya kami tuju.

Ketika seharusnya kita memusatkan perhatian pada menggerakkan roda perubahan, kita malah terlibat dalam pertarungan yang sia-sia. Seakan-akan kita adalah sekelompok burung yang berusaha mencapai tujuan tertinggi langit, tetapi malah terjebak dalam jaringan pertentangan sendiri. Dualisme ini tidak hanya memutarbalikkan misi kami, tetapi juga menciptakan jarak antara kami dan masyarakat yang kami layani.

Tentu saja, dualisme ini menciptakan kebingungan di kalangan anggota dan masyarakat. Seperti cermin yang pecah menjadi potongan-potongan kecil, gambaran organisasi kami yang dulu begitu jelas kini terpecah-pecah dan sulit dipahami. Masyarakat, yang seharusnya menjadi mitra dalam perubahan, kini hanya bisa menyaksikan dengan bingung, mencari tahu di mana letak kebenaran sebenarnya.

Dalam berbagai kritikan dan tuduhan yang dilemparkan, citra HPMIG sebagai agen perubahan positif mulai tercoreng. Seolah-olah kami adalah protagonis dalam drama tragis yang mengalami kehancuran sendiri. Para penonton, termasuk masyarakat dan mitra kami, mulai meragukan kemampuan kami untuk mempengaruhi perubahan positif.

Setiap detik yang kami habiskan dalam perseteruan ini seakan-akan seperti mencuci tangan di dalam air keruh yang semakin kotor. Sementara waktu terus berjalan, peluang untuk mewujudkan visi dan misi kami menjadi semakin pudar. Kami lupa bahwa saat kita saling berbenturan, peluang nyata mengalir melewati jari-jemari kita dan menguap begitu saja.

Jadi, marilah kita terus bermain dalam sandiwara ini, membiarkan dualisme merajalela dan merusak fondasi organisasi kita. Seakan-akan kita lebih nyaman dalam pertarungan internal daripada bersatu untuk mewujudkan tujuan mulia kita. Mungkin sudah saatnya kita kembali pada misi yang sejati, merangkul kolaborasi, dan memberikan dampak positif yang sebenarnya kami ciptakan untuk daerah dan masyarakat.

Dualisme bukanlah akhir dari perjalanan PB HPMIG, melainkan babak baru yang penuh dengan semangat kepahlawanan. Seperti pahlawan dalam kisah epik, kami meyakini bahwa dengan mengangkat bendera nilai-nilai organisasi yang kokoh dan membara semangat pengabdian, kami akan menghadapi rintangan ini dengan kepala tegak dan hati yang kuat. 

Kita bayangkan jika benang-benang pengalaman, semangat, dan tekad kita, dijahit bersama dalam sebuah kain keberanian yang tak tergoyahkan. Kita akan merajut kembali kekuatan HPMIG dengan setiap jahitan yang dipenuhi dedikasi dan harapan. Marilah kita mengajak seluruh anggota dan pihak yang sejalan untuk bersama-sama menyulam kembali mimpi dan cita-cita HPMIG, menciptakan mahakarya yang tak hanya mengilhami, tetapi juga mendorong kemajuan daerah dan masyarakat.

Kami, sebagai PB HPMIG yang sah, adalah bukti bahwa integritas adalah api suci yang tidak bisa dipadamkan oleh angin kemelut. Seperti api yang terus berkobar di tengah badai, dedikasi kami membara dan semangat kami tak terkalahkan. Ini adalah dasar yang tak tergoyahkan yang akan menjadi tiang penyangga dalam menghadapi segala ujian yang datang.

Seperti pahlawan dalam cerita rakyat yang menantang rintangan tak terhitung jumlahnya, kami akan menjaga visi kami sebagai agen perubahan yang positif. Kami percaya, dengan dukungan dari semua pihak yang melihat potensi nyata yang dimiliki oleh HPMIG, kita akan melihatnya bangkit dari abu dualisme ini, seperti burung phoenix yang bangkit dari kepungan abu untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya.

“Jadi, mari kita hadapi masa depan dengan kepala tegak dan tekad yang kuat. Kita akan menggali potensi tak terbatas yang ada dalam diri kita dan menerjemahkannya menjadi perubahan positif yang akan menggetarkan Gorontalo. Dengan semua pihak yang bersatu dalam semangat perubahan ini, kita akan membuktikan bahwa ketika nilai-nilai yang kuat dipadukan dengan tekad yang tak tergoyahkan, tidak ada dualisme atau rintangan yang dapat menghalangi langkah kita menuju keberhasilan,” tutup Aan.(Agus)

Jakarta, Nusantara Bicara  ---  Pelabuhan bagi Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia sangat dibutuhkan. Pelabuhan berperan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis. Karena distribusi barang atau penumpang dari daerah atau kota di satu pulau ke daerah atau kota di pulau lainnya dapat dipastikan sebagian besar akan melalui pelabuhan. 

Peran pelabuhan untuk pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, terdapat 3.227 pelabuhan di Indonesia pada 2021. Dari jumlah tersebut, ada 1.152 pelabuhan yang dikelola oleh terminal khusus. Sebanyak 930 pelabuhan dikelola terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS). Kemudian, ada 70 pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) (Pelindo). Sedangkan, sebanyak 1.075 pelabuhan dikelola oleh unit pelaksana teknis (UPT).

Disamping pelabuhan-pelabuhan resmi yang dikelola oleh swasta dan Pemerintah, banyak juga pelabuhan tidak resmi atau yang lebih dikenal dengan sebutan pelabuhan tikus. 

Keberadaan pelabuhan tikus di Indonesia sempat membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan gerah beberapa waktu lalu. Saat itu Menko Marves berujar Pemerintah berupaya terus memberantas keberadaan pelabuhan tikus. Pasalnya pelabuhan tikus tersebut berisiko merugikan kegiatan perekonomian negara.

Luhut juga mengatakan, pemberantasan pelabuhan tikus merupakan salah satu isu yang melibatkan banyak pihak, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, di sisi lain Luhut mengatakan pemerintah Indonesia telah gencar melakukan pembenahan pada pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia.

Menyoroti masifnya keberadaan pelabuhan tikus di Indonesia yang dikeluhkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pengamat Maritim dari IKAL SC, DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar., angkat bicara.

"Masifnya keberadaan pelabuhan tikus di Indonesia merupakan masalah serius yang perlu segera diatasi, dan patut dicatat bahwa hal tersebut adalah situasi yang sudah berlangsung lama, bahkan lebih lama dari usia republik ini.  Kita harus sepakat bahwa Pelabuhan tikus merupakan ancaman bagi keamanan nasional dan perekonomian Bangsa Indonesia," jelas Capt. Marcellus Hakeng dalam keterangan pers kepada media Rabu (30/8/2023).

Diungkapkan Capt Hakeng lagi, "Pelabuhan tikus merupakan pelabuhan yang tidak dikelola dengan baik dan tidak memenuhi standar nasional dan internasional. Pelabuhan-pelabuhan ini sering digunakan untuk kegiatan ilegal, seperti penyelundupan barang, perdagangan manusia, dan juga perdagangan narkoba."

Jadi, segala kegiatan yang ada di pelabuhan itu tentu saja merugikan Negara. "Pemerintah perlu mengambil tindakan segera untuk menutup pelabuhan tikus dan memperbaiki pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Pemerintah perlu berinvestasi dalam infrastruktur, pelatihan, dan penegakan hukum untuk memastikan bahwa pelabuhan-pelabuhan di Indonesia aman dan terjamin," tegasnya.

Saat ini terdapat sekitar 3.000 lebih pelabuhan di Indonesia, akan tetapi hanya sebagian kecil yang sudah dikelola dengan baik. Sisanya masih membutuhkan peran serta pemerintah guna memperbaiki tata kelolanya, sambung Capt Hakeng.

Kasus penyelundupan masih saja terjadi di Indonesia ditengarai karena banyaknya pelabuhan tikus tersebut. "Keberadaan pelabuhan tikus di Indonesia merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap kasus penyelundupan. Pelabuhan tikus sering digunakan penyelundup untuk membawa barang ke Indonesia secara illegal. Kita mempunyai sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni, tapi kita hanya memiliki sekitar 3.000 pelabuhan yang beroperasi secara resmi, berarti masih ada tiga ribuan pulau berpenghuni yang sampai detik ini mengandalkan pelabuhan tikus sebagai satu-satunya alternatif keluar masuknya orang atau barang di wilayahnya," papar dia.

Capt Hakeng menganalisa ada beberapa alasan mengapa kasus penyelundupan masih terjadi di Indonesia selain dari masih kurangnya jumlah pelabuhan resmi di Indonesia. Alasan-alasan ini meliputi masih terpeliharanya perilaku korup di lingkup pelabuhan yang memudahkan para penyelundup untuk beroperasi. Kemudian kurangnya jumlah penegak hukum dimana Pemerintah tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menegakkan peraturan di pelabuhan secara efektif. Analisa lain terkait posisi kita yang berbatasan langsung dengan banyak negara tetangga, yang mana kedekatan Indonesia dengan negara tetangga yang peraturannya kurang ketat (vice versa) juga memudahkan penyelundup untuk membawa barang ke Indonesia.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh Pemerintah menurut pendapat Capt Hakeng, "Yang pertama Pemberantasan korupsi. Pemerintah perlu menindak korupsi di kalangan pejabat pelabuhan dan aparat penegak hukum, secara khusus saya melihat di sini pentingnya personel-personel penegak hukum termasuk di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan pengayaan terkait pengetahuan tentang dunia maritim, atau para personel tersebut dapat juga direkrut dari para praktisi Maritim agar mereka bisa masuk dan melakukan tindakan pencegahan terhadap korupsi di bidang Maritim yang masih masif terjadi serta belum menjadi perhatian kita. Langkah kedua, pemerintah perlu meningkatkan penegakan peraturan di pelabuhan. Kemudian yang Ketiga adalah Pemerintah perlu lakukan penguatan hukum terhadap para pelaku penyelundupan. Langkah keempat, kita perlu bekerjasama dengan Negara-Negara tetangga dalam rangka pencegahan penyelundupan secara bersama-sama."

Penyeragaman standar pelayanan operasional pelabuhan untuk melayani kegiatan kapal dan barang juga sangat penting, menurut pandangan Capt. Hakeng, sudah banyak pelabuhan yang memiliki standar yang baik, terutama pelabuhan-pelabuhan besar, tapi masih lebih banyak lagi pelabuhan yang ada di Indonesia yang belum memenuhi layanan operasional yang standar. Dia mengatakan bahwa pelabuhan sering penuh sesak, tidak dikelola dengan baik, dan kekurangan infrastruktur yang diperlukan.

Pemerintah perlu mengambil tindakan segera untuk memperbaiki pelabuhan yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu berinvestasi di bidang infrastruktur. Kegagalan pemerintah untuk meningkatkan pelabuhan yang ada di Indonesia merupakan hambatan utama bagi pembangunan ekonomi negara. Kita harus ingat bahwa dua pertiga wilayah kita adalah lautan, yang terdiri dari 17.504 pulau-pulau. 

"Saya senang karena dalam pernyataannya beberapa waktu lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah sedang bekerja untuk meningkatkan pelabuhan yang ada di Indonesia. Dimana dikatakan oleh beliau pemerintah telah mengalokasikan Rp 100 triliun untuk membenahi pelabuhan," jelasnya.

Upaya pemerintah untuk memperbaiki pelabuhan yang ada di Indonesia merupakan langkah positif. Namun, perlu waktu untuk menikmati hasil dari upaya ini. Sementara itu, penting untuk memotret masalah pelabuhan yang ada dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risikonya.

Menurut pantauan Capt Hakeng ada beberapa permasalahan pelabuhan yang ada di Indonesia antara lain : terlalu padat, pelabuhan sering penuh sesak oleh kegiatan yang malah menyulitkan kapal untuk beroperasi. Manajemen yang buruk, Pelabuhan seringkali tidak dikelola dengan baik, yang menyebabkan inefisiensi dan korupsi. Kurangnya infrastruktur, Pelabuhan seringkali mengalami kekurangan infrastruktur yang diperlukan, seperti kebutuhan akan adanya terminal baru yang lambat dalam pembangunannya dan kebutuhan pengerukan alur guna kelancaran proses keluar masuknya kapal. Permasalahan tersebut mempersulit pelabuhan untuk melayani aktivitas kapal dan barang secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan, kemacetan, dan biaya yang lebih tinggi. 

"Pemerintah perlu mengambil tindakan segera untuk memperbaiki pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Ini akan membantu meningkatkan perekonomian negara dan membuat operasional pelabuhan lebih aman dan terjamin," pungkas Capt. Hakeng.(Agus)

Jakarta, Nusantara Bicara  ---  Dalam upaya meningkatkan sinergitas dan membantu warga binaan dalam proses peradilan ataupun persidangan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Cipinang Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerjasama dengan Kantor Advokat Hikmatul Insyirah Law Firm & Legal Consultant, Selasa (29/8).

Kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali dengan Ketua Kantor Advokat Hikmatul Insyirah Law Firm & Legal Consultant, Advokat Nove Rianto. Kegiatan diawali dengan penjelasanan bahwa warga binaan Rutan Cipinang masih banyak yang belum di dampingi pengacara. Lanjutnya, Karutan mengajak LBH untuk membantu warga binaan yang belum mendapatkan pengacara ataupun bantuan hukum lainnya untuk segera di bantu dalam proses peradilan.

Kepala Rutan Kelas I Cipinang, Sukarno Ali menyampaikan bahwa pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada warga binaan ini merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Selain itu, Sukarno Ali juga mengucapkan terima kasih kepada Kantor Advokat Hikmatul Insyirah Law Firm & Legal Consultant dan diharapakan kerja sama ini akan terus berlanjut dengan baik, sinergitas tetap terjaga dan juga diharapkan dapat terus memberikan penyuluhan hukum bagi warga binaan secara gratis.

"Kami Ucapkan terimakasih kepada Kantor Advokat Hikmatul Insyirah Law Firm & Legal Consultant, diharapkan dengan kerjasama ini dapat membantu masyarakat dan warga binaan kurang mampu yang menjalani proses hukum untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis, khususnya bagi Warga Binaan Rutan Cipinang”, pungkas Sukarno Ali.(Agus)

Jakarta Barat, Nusantara Bicara   ---  Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengamankan pesulap berinisial IAS als Oge Arthemus terkait atas kepemilikan tanaman jenis ganja.

IAS als Oge Arthemus diamankan bersama temannya berinisial AH, polisi turut mengamankan sebanyak 5 pohon ganja yang ditanam di pot rumahnya.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi mengatakan, Oge diringkus bersama rekannya berinisial AH, yang berperan sebagai orang yang menanam pohon ganja tersebut.

“Hasil penyelidikan berhasil di amankan seorang pelaku atas nama AH di rumahnya dan dari AH ini didapatkan barang bukti 3 botol biji ganja,” kata Syahduddi, saat di Polres Metro Jakarta Barat, Selasa (29/8/2023).

Kemudian polisi melakukan pengembangan dibawah pimpinan kanit 2 narkoba Akp Anggoro Winardi dan Kasubnit Ipda Nurman, dan kembali meringkus Oge Arthemus, yang saat itu kebetulan sedang melakukan touring motor ke wilayah Yogyakarta.

“Pelaku OA di kawasan Gondokusuman, Yogyakarta,” kata Syahduddi.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga mengatakan, mulanya Oge menanam ganja tersebut seorang diri, namun ia selalu gagal.

Saat itu kebetulan ia sedang berkunjung ke rumah temannya yang berinisial AH.

Saat kunjungan itu, Oge melihat tanaman di rumah AH tumbuh dengan subur.

Kemudian Oge meminta AH untuk membantunya menanam ganja. AH pun mau membantunya.

Mereka mulai menanam ganja sejak bulan Maret 2023 lalu. Setelah pohon ganja tersebut tumbuh subur, AH kemudian menyerahkannya kembali kepada Oge.

Namun, karena Oge ingin touring ke wilayah Yogyakarata, maka ia menitipkan kembali tanaman tersebut kepada AH.

“Itulah, mungkin tangannya AH lebih di gin dibanding Oge, makanya bisa tumbuh. Padahal dengan media yang sama,” jelas Panji.

Dari tangan Oge, pelaku menyita tiga klip biji ganja dengan berat kurang lebih 17,62 gram, kemudian 1 klip ganja dengan berat 0,58 gram dan dengan berat kurang lebih 17,62 gram, dan 1 klip ganja dengan berat 0,58 gram.

Kemudian 13 puntung ganja bekas pakai, satu alat linting ganja, satu alat grinder, 10 pack papir atau kertas rokok, dan 1 Kg pupuk hidroponik.(  Sodikin )

Kota Bekasi, Nusantara Bicara   --   Menjelang akhir tahun banyak kegiatan guna penyerapan anggaran baik APBN / APBD hal ini baik 

Dispora Kota Bekasi melaksanakan Festival BMX di Selasar Lapangan Multiguna Kota Bekasi (27/08/2023). Kegiatan di Festival BMX yaitu Kompetisi BMX Flatland Open, Kompetisi BMX Street Park, Kompetisi OS BMX, Fun Race PushBike. Acara tersebut juga dihadiri oleh Bapak Roy sebagai Kabid Pora Kota Bekasi.

Swasti SAP sebagai Sub Koordinator Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus Dispora Kota Bekasi menjelaskan bahwa kita dari Dispora Kota Bekasi melaksanakan kegiatan Festival BMX dan PushBike tingkat Kota Bekasi. Harapan saya dengan adanya festival ini, kegiatan olahraga di Kota Bekasi lebih meningkat dan lebih baik lagi. Peserta PushBike ada 100 orang dari anak-anak dibawah naungan KORMI dan ABI di Kota Bekasi. Usianya ada beberapa kategori dari 2-7 tahun. Hadiahnya berupa piala dan medali dari Dispora Kota Bekasi.

“Insya Allah nanti kedepannya kita bekerjasama dengan KORMI, kita akan meningkatkan lagi dari Inorga-inorga lainnya untuk bisa berkembang kembali di Kota Bekasi setelah covid. 

Semoga bisa lebih maju lagi. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini anak-anak lebih gemar dengan olahraga yaitu olahraga bersepeda 

PushBike dan lain-lain. Sehingga dapat mengalihkan anak-anak dari permainan online. Semoga anak-anak kita bertumbuh kembang dengan baik, sehat jasmani dan rohani dan sukses selalu untuk Kota Bekasi,” harapnya.

Lomba sepeda BMX baru pertama kali di gelar semoga kedepanya ada lagi. Kegiatan sangar baik dari pada main gadet.(Agus)

Jakarta, Nusantara Bicara   --  Pascatiga tahun pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, isu ekonomi kini mendapatkan sorotan utama dari pemilih Indonesia pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Dalam rangkaian upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi, pemilihan calon pemimpin yang mampu mengatasi tantangan ekonomi menjadi semakin penting.

Sekertaris Jenderal. REI (Real Estate Indonesia) Raymond mengatataksn pemimpin Indonesia yang bakal mengikuti kontestasi Pemilu serentak pada 2024 mendatang. Menurutnya, hingga kini yang memiliki pandangan terhadap isu-isu ekonomi baru calon presiden (capres).

Raymond mengatakan bahwa pengusaha menginginkan minimal capres atau cawapres yang ikut dalam kontestasi pemilu nanti memiliki latar belakang entrepreneur. Menurut KBBI, entrepreneur adalah seseorang yang memiliki bakat dan pandai dalam mengenali produk baru, memasaknya, serta mengatur permodalan operasinya.

Para pengusaha tentunya akan memertimbangkan matang kecenderungannya terhadap calon pemimpin negara yang pro terhadap isu perekonomian. Diharapkan pemimpin Indonesia pada periode 2024-2029 juga yang memahami perkembangan dan pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadi kemunduran ekomomi.

Sementara Mulyadi Jayabaya  Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengatakan, hal tersebut mengingat tiga kandidat bakal calon presiden saat ini tidak memiliki latar belakang dari pengusaha.

"Katakan kalau saat ini kita lihat ada tiga capres yang bukan latar belakang entrepreneur, nah kita harapkan nanti minimal pendampingnya adalah calon-calon adalah entrepeneur," kata Jayabaya dalam diskusi bertajuk 'Kalkulasi Pasangan Capres Cawapres Harapan Pengusaha' di Jakarta Selatan, Senin (28/8/2023).

Dunia usaha berharap Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang terpilih dari Pemilu 2024 merupakan orang yang paham ekonomi. Pasalnya, akan banyak tantangan untuk pemimpin baru dalam menghadapi ketidakpastian global.

Para narasumber dalam diskusi ini adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam dunia usaha dan ekonomi, termasuk Direktur Polieco Digital Insight Institute (PEDAS) Anthony Leong, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Mulyadi Jayabaya, 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira dan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

Sarman Simanjorang yang mewakili Ketua Umum Apindo, Sekjen Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Raymond Arfandy, serta Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Adapun diskusi ini dimoderatori oleh Co-Founder Total Politik Budi Adiputro.

Di kalangan pengusaha sendiri, saat ini tengah menunggu dan mengawal ketat siapa calon yang benar-benar akan didaftarkan sebagai capres dan wakil presiden saat pemilu. Lantas seperti apa harapan para pengusaha terhadap capres dan cawapres nantinya?.(Agus)

Jakarta, Nusantara Bicara  --  Plurilateral Dialogue 2023  bertempat di Hotel Borobudur pada Selasa (29/08/2023).

Acara dengan mengusung tema, “Strengthening the Culture of Tolerance by Mainstreaming the UN Resolution 16/18”. JDP dihadiri para tokoh agama, aktivis HAM, perwakilan Kedubes 64 negara, FKUB 34 provinsi, para penyuluh agama, dan akademisi  dari berbagai negara.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya mengukuhkan budaya toleransi (culture of tolerance) dalam menghadapi dinamika globalisasi.

“Konflik dan perang masih terjadi di berbagai tempat yang berdampak pada migrasi besar-besaran manusia. Bencana dan perubahan iklim juga mengantarkan perjumpaan antarmanusia secara baru dan terus-menerus,” kata Menag.

Menurutnya tiap masyarakat, tiap bangsa, dan tiap etnis saat ini dipaksa untuk secara permanen berhadapan dengan mereka yang lain (the other), dan mereka yang berbeda (difference). “Tanpa culture of tolerance, gejolak dan perubahan ini akan dengan mudah terpeleset menjadi tragedi kemanusiaan baru,” jelas Gusmen.

Menag menambahkan Budaya toleransi merupakan kunci utama dalam mengelola keragaman dan perbedaan. 

Bagi Indonesia, kata Menag, memperkuat budaya toleransi dan mempertahankan masyarakat majemuk yang terbuka, satu garis lurus dengan keperluan dan agenda melestarikan demokrasi dan menjamin hak-hak asasi manusia. Pengalaman Indonesia dalam merawat toleransi, erat kaitannya dengan budaya demokrasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Menag menyambut baik setiap inisiatif untuk terus menguatkan budaya toleransi. Mainstreaming UN Human Rights Council Resolution 16/18 harus didukung. “Sebagai bagian dari masyarakat global, Indonesia siap berbagi praktik baik dalam penguatan budaya toleransi yang banyak berkembang di masyarakat,” terangnya.

Hadir pejabat dilingkungan Kementerian Agama yakni Sekjen Kemenag Nizar Ali, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, Para Staf khusus dan staf Ahli Menteri Agama dan para pejabat eselon I, II Pusat serta tamu undangan lainnya.(Agus)

Jakarta, Nusantara Bicara  --  Ada serangkaian tahapan untuk menindak kendaraan yang melanggar ketentuan uji emisi.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan kendaraan roda dua tak lolos uji emisi akan dikenakan sanksi tilang sebesar Rp250 ribu. Sementara untuk kendaraan roda empat sebesar Rp500 ribu.

Latif menyampaikan tilang uji emisi itu akan mulai diterapkan pada Sabtu (26/8) pekan ini.

"Untuk sepeda motor Rp250 ribu. Roda empat Rp500 ribu tilangnya. Denda maksimal. Tanggal 26 besok itu sudah mulai dilakukan," kata Latif di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/8).

Menurutnya, Dirlantas Polda Metro Jaya kini tengah mencari tempat untuk pemeriksaan tilang uji emisi agar tak menyebabkan kepadatan lalu lintas.

"Kita menghentikan di jalan pasti macetnya minta ampun. Kita pasti mencari tempat-tempat, area yang bisa untuk melakukan pemeriksaan itu," ujarnya.

Adapun tahap-tahap tilang uji emisi ini akan dilakukan mulai dari sosialisasi, teguran, hingga denda tilang.

"Kami akan ikut serta andil di mana polusi di Jabodetabek ini bisa menurun. Salah satunya adalah dengan transportasi yang sesuai dengan ketentuan, khususnya yaitu mengenai emisi gas buang," ucap Latif.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya hingga Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait teknis pelaksanaan tilang uji emisi tersebut.

[30/8 06.59] Gusdin: Penindakan pelanggaran lalu lintas pada umumnya. Yaitu mengacu ke Pasal 285 dan 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.   "

Berikut ini rincian titik razia uji emisi pada Sabtu 26 Agustus 2023 

1. Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur

2. Jalan RE Marthadinata, Jakarta Utara

3. Taman Anggrek, Jakarta Barat

4. Terminal Blok M, Jakarta Selatan

5. Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat.

"Rencananya akan menggelar tilang uji emisi secara masif per tanggal 1 September 2023. Jadi mulai September sampai dengan November 2023," kata Asep dalam rapat bersama Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa (22/8).(Agus)

Jakarta, Nusantara Bicara  ---   Partai Amanat Nasional (PAN)  Sukses menggelar perayaan ulang tahun ke-25 melalui kegiatan bertajuk PAN Turnamen (PANtura) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023.

PANtura merupakan rangkaian kegiatan HUT ke-25 PAN yang digelar pada 28-29 Agustus 2023. Sebelumnya, PAN juga telah menggelar bimbingan teknis untuk calon legislatif kader PAN.

Tidak hanya perlombaan tradisional yang dipertandingkan, acara tersebut juga diisi hiburan musik.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan, adanya lomba dan hiburan musik untuk membuktikan bawah berpartai itu menggembirakan, tetapi tetap dengan tujuan yang jelas, yaitu menjadi pemenang di Pemilu 2024.

"Kader PAN punya talenta. Oleh karena itu, mari kita songsong kemenangan PAN di Pemilu 2024," ujar Zulhas, Selasa malam (29/9).

Saat berkompetisi, PANtura terdapat 12 kelompok yang diketuai oleh para kader senior PAN, seperti Eddy Soeparno, Yandri Susanto, Bima Arya, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Rizky Sadiq, Desy Ratnasari, Zita Anjani, Sigit Purnomo (Pasha Ungu), dr. Rosaline.

Ditemui awak media, Zita Anjani, Sebagai Ketua Panitia HUT PAN Ke 25 mengatakan,

"Adapun acara HUT PAN ke-25 ini persiapannya kita matang ya,  persiapannya hampir 2 bulan lebih Alhamdulillah bisa dilihat antusiasmenya yang datang hampir 5000 orang dan tadi jam 23.00 saja masih penuh di dalam stadion tennis indoor Senayan," kata Zita Anjani, Sebagai Ketua Panitia HUT PAN Ke 25.

Lebih lanjut, Zita Anjani, menuturkan figur sosok pimpinan Capres 2024 dari Fraksi PAN,

"Pak Prabowo itu seorang negarawan yang sudah berjuang, berkorban untuk Indonesia, jadi layak didukung," tutur Zita Anjani.

Zita Anjani optimis, yakin partainya, PAN pasti akan menang di Pilpres 2024,

"Nah, hari ini PAN menang dan besok Pemilu 2024, Partai PAN Siap menang lagi," jelas Zita Anjani.

Puncaknya, Zita Anjani mengungkapkan bahwa Partai PAN paling perduli dikalangan warga masyarakat Indonesia hingga ke pelosok dan seluruh penjuru negeri Indonesia ini,

"Partai PAN berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia terutama bagi yang susah, kita turun, rakyat butuh bantuan, kita bantu dari PAN seluruh Indonesia," tutup Zita Anjani sebagai Ketua Panitia HUT PAN Ke 25.

Sebelumnya, pada Senin malam tanggal 28 Agustus 2023, masih dalam rangka Semarak HUT PAN Ke 25, 

Partai Amanat Nasional (PAN) telah sukses menggelar Bimtek di Hotel Sultan, Jakarta kemaren. 

Adapun Kegiatan ini merupakan kesempatan untuk konsolidasi internal partai.

"Sebuah kehormatan bagi kami karena Pak Prabowo Subianto menyempatkan hadir di kegiatan ini,” kata Ketua Panitia HUT ke-25 PAN, Zita Anjani dalam siaran pers, Selasa (29/8/2023).

Selain Prabowo Subianto, acara Bimtek juga dihadiri para ketua partai koalisi, yaitu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar.

Masih menurut Zita adalah simbolisasi PAN yang memiliki caleg perempuan terbanyak dalam daftar caleg Pemilu 2024.

Selain Bimtek, PAN juga menggelar sebuah acara bertajuk 'PANtura' yang merupakan singkatan dari PAN Turnamen. Dengan tujuan mengangkat kembali permainan tradisional yang sudah banyak dilupakan di era digital ini, PANtura akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2023.

Zita Anjani juga menyatakan bahwa kegiatan ini sekaligus menyambut semakin dekatnya tahun pemilu 2024, dan dengan PANtura, PAN akan terus menggaungkan semangat pemilu damai serta jaga sportivitas. 

Bahkan, nama yang baru bergabung dengan PAN seperti Surya Utama (Uya Kuya), Verrell Bramasta, dan Tom Liwafa turut menjadi peserta.

Zulhas dan kader muda, yang sangat antusias ikut memeriahkan perlombaan.

"Berpartai menggembirakan, setara. Terima kasih kader semua. Kita bergembira malam ini," demikian Zulhas. (Agus)

Pekalongan, Nusantara Bicara  -–  Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden RI Joko Widodo kunjungi pasar tradisional Grogolan, Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (29/8).

Kunjungan Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo tersebut dilakukan di sela-sela rangkaian acara Muktamar Sufi Internasional Tahun 2023 yang di gelar di Sahid Internasional Convention Center, Pekalongan, Jawa Tengah.

Setibanya sekitar pukul 14.58 WIB, para warga antusias menyambut kedatangan Presiden dan sempat menyapa warga. Sekitar 30 menit di Pasar Grogolan, Presiden yang didampingi Menhan Prabowo melakukan peninjauan sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang pasar dan pedagang kaki lima.

Kehadiran Menhan Prabowo membawa kesan tersendiri bagi sejumlah pedagang. Salah satu pedagang martabak di Pasar Gronggolan sempat bersalaman dan mengaku terharu dapat melihat pejabat negara lebih dekat.

“Terharu baru kali ini saya orang kecil bisa liat pejabat-pejabat, Pak Presiden, baru kali ini,” kata Ghofar.

“Tadi salaman sama Pak Prabowo. Kesannya senang sekali,” sambung dia.

Di kesempatan yang sama, Menhan sempat menghampiri dan mengantri salah satu pedagang jajanan makanan khas Jepang. Menhan juga terlihat menyantap jajanan Takoyaki. (Biro Humas Setjen Kemhan)

JAKARTA, Nusantara Bicara  ---  Hukum harus menjadi panglima di negara ini,meski langi runtuh   . ustice For All (keadilan untuk semua). 

Kasus dugaan penghilangan saham milik Mintarsih di Blue Bird masih terus berlanjut. Dia masih memperjuangkan haknya yang belum diterima. 

Diketahui, awalnya Mintarsih adalah pemegang 33 % saham CV Lestiani bersama pendiri Blue Bird lain yang merupakan dua saudara kandungnya, yaitu almarhum Chandra (Ayah dari Indra Priawan - suami Nikita Willy) dan Purnomo. Mereka bertiga memiliki jumlah saham yang sama sebanyak 33 %. Saat itu di tahun 2001, Mintarsih mengundurkan diri sebagai Wakil Direksi CV Lestiani. Namun setelah itu tanpa sepengetahuan dirinya, kedua saudara kandungnya diam-diam membuat akta notaris yang menyatakan Mintarsih mundur dari kepengurusan CV Lestiani. 

"Jadi akta-akta itu saya tidak pernah dilibatkan, tidak pernah diundang. Saya kan pemilik, kok nggak diundang untuk menyerahkan diri saya, kan lucu. Apa mungkin saya serahkan (saham) begitu saja secara gratis? kata Mintarsih saat jumpa pers di Jakarta, Senin (28/8/2023).

Padahal, menurutnya, mundur dari kepengurusan CV Lestiani bukan berarti statusnya sebagai pemegang saham hilang. Bahkan, Mintarsih menjelaskan kalau dirinya pernah diundang saat RUPS PT Blue Bird Tbk tahun 2013. 

"2013 dia diundang tapi dimasukkan ke kamar gelap, " jelas Kamaruddin Simanjuntak selaku kuasa hukum Mintarsih..

Mintarsih melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan tiga kali surat somasi kepada dua saudara kandungnya itu. Namun, baru surat ketiga yang direspon dan ternyata malah dijawab oleh pengacara PT Blue Bird Tbk.

"Dia bilang sudah dibayar lunas, tuntas dan sempurna. Makanya saya tanya ke ibu ini, ibu ada terima uang nggak? Tidak ada, " tegas Kamaruddin.

Beberapa waktu ke belakang heboh di dunia maya sosok Mintarsih A. Latief yang mempolisikan jajaran bos PT Blue Bird Tbk (BIRD) atas kasus dugaan penggelapan dana saham miliknya.

Berdasarkan penelusuran media, Mintarsih yang merupakan Tante Indra Priawan melayangkan laporan terkait dugaan tindak pidana pemalsuan akta atau penggelapan saham pada Rabu, (2/8/2023). Ia membuat laporan polisi terkait adanya perbedaan atau dugaan tindak pidana pemalsuan yaitu akta CV Lestiani dan juga PT Blue Bird.

Mintarsih masih menunggu kelanjutan laporannya yang telah masuk di Bareskrim Mabes Polri pada 2 Agustus 2023. Dan ketika ditanya oleh awak media perihal hubungan dengan keluarganya akibat sengketa saham ini, Mintarsih menyatakan, "Kalau hubungan kekeluargaan sudah sangat merenggang, " terangnya.

Kasus ini sudah sejak lama muncul namum hingga kini belum ada keadilan bagaikan menegakan benang basah hal yang sulit mungkin terjadi.(agus)

Jakarta, Nusantara Bicara  ---  Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Fachrul Razi mengatakan Perjalanan otonomi daerah pasca reformasi 1998 menunjukkan desentralisasi Otda (Otonomi Daerah) semakin menghilangkan Otsus dan memperkuat sentralisasi. Otda (Otonomi Daerah), Hidup tapi tak bernyawa. 

“Lahirnya UU Ciptaker, UU Minerba dan status IKN mengakibatkan melemahnya Otda dan memperkuat Sentralisasi, Berpindahnya kewenangan daerah ke pusat mengakibatkan perizinan, pertambangan dan dapat menghapus peraturan daerah karena bertentangan dengan pusat” ujar Fachrul Razi Ketua Komite I DPD RI Disela Kegiatan dalam bentuk RDPU dilaksanakan di Ruang Sriwijaya gedung B Kompleks DPD RI Senayan jakarta (29/08).

RDPU yang diikuti oleh anggota Komite I DPD RI tersebut menghadirkan 3 (tiga) ahli pemerintahan sebagai narasumber, antara lain Prof. Dr. Siti Zuhro, Robert Na Endi Djaweng, S.IP., M.Si dan Dr. Halilul Khairi. RDPU dipimpin oleh ketua Komite I, Senator Fachrul Rozi. Pada sambutan pengantar, Fachrul Rozi mempertanyakan apakah otonomi daerah masih ada, atau sekarang kita berada pada kondisi the end of otonomi daerah. 

Lebih lanjut Fachrul Razi mengungkapkan, semakin menguatnya kewenangan pemerintah pusat atas urusan daerah terkait rencana tata ruang. “ UU minerba menyebabkan kewenangan daerah dicabut dan dialihkan ke pusat, pemda tidak memiliki posisi tawaran serta tidak terlibat dalam pengelolaan SDA,”

Konsep dan pemahaman Otda menjadi tidak utuh dan jauh sekali dari konsep Otda itu sendiri. pelaksanaan desentralisasi/otonomi daerah perlu ditata ulang melalui revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah; dibutuhkan segera Peraturan Pemerintah terkait Penataan Daerah dan Desain besar Otonomi daerah dan mencabut  moratorium bembentukan daerah otonom. Terkait revisi Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, revisi dilakukan memperhatikan secara sungguh-sungguh UUD 1945, Pasal 18, 18 A dan 18 B dan memperhatikan pandangan DPD RI, serta DPD RI berperan pelaksanaan desentralisasi dengan memperkuat pelaksanaan fungsi representasi

Alumni Magister Fisip UI menambahkan, Terjadinya sentralisasi anggaran menyebabkan regulasi yang terlalu kacau dan mematikan Otda. " Peran DPRD & Pemda semakin berkurang dan cenderung menjadi agen pemerintah pusat dan lebih loyal kepada pusat ketimbang kepada rakyat. Pengekangan terhadap Otda mengakibatkan kekuasaan pusat semakin besar," tutupnya. (*)

Jawa Barat, Nusantara Bicara   ---    Kp.Cipompok terletak di Desa Sukaluyu Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.Beberapa waktu kebelakang warga kampung cipongpok sedikit kesulitan perihal sarana transportasi,karena sarana jembatan penghubung antara kp.Cipongpok dan Cibuntu masih berdiri sedanya terbuat dari bambu tidak dapat dilewati oleh motor.

Sekarang berkat kepedulian Pemerintah Desa Sulaluyu yang pada beberapa waktu lalu di pimpin oleh Muhibin memberikan bantuan sarana jembatan permanen yang kokoh, sehingga hingga mempermudah sarana transportasi dan  memberikan efek fositif untuk roda perekonomian Masyarakat.

Nunyanti salah satu warga Kp.cipongpok sangat berterima kasih atas di bangunya jembatan yang permanen  sehingga mempermudah akses transfortasi untuk menunjuk perekonomian dan sebagainya.

"Hatur nuhun pisan pak kades Sukaluyu sareng ketua pelaksana ,katampi pisan jembatanana,( Terimakasih sekali pak Kades ,ketua panitia,sangat berkenan sekali jembatanya,semoga berkah dan manfaat ,"ucapnya Selasa ( 29/08/23).

Sementara itu Jajang Jamaludin  Kadus Ciawitali yang juga TPK berpesan agar Masyarakat bersama sama menjaga dan merawat setiap pasilitas yang sudah diberikan oleh Pemerintah Desa Sukaluyu.Agar jembatan ini dapat  awet,bermanfaat dan dapat dirasakan hingga anak cucu dimasa yang akan datang.( Hasbi )

Timika, Nusantara Bicara  -–  Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui dana desa terus menjadi perhatian Pemerintah seperti dalam penanggulangan kemiskinan ekstrim. Dengan BLT ini diharapkan dapat menyerap dengan baik dan pemanfaatannya terhadap warga. Bantuan langsung tunai ini juga harus secara benar dimanfaatkan dan optimal guna membangun percepatan pembangunan dan kemakmuran warga.

Adanya Bantuan Langsung Tunai dari Pemerintah, Babinsa Koramil 1710-02/Timika, Sertu Rusdin Wali melaksanakan pendampingan dan monitoring penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrim kepada 30 KK warga Kp. Mawokau Jaya, Selasa (29/08/2023). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Desa Mawokau Jaya, Distrik  Wania, Kabupaten Mimika, dan diikuti bersama warga penerima BLT. 

Kehadirannya dalam penyaluran BLT tersebut, Sertu Rusdin Wali menyampaikan bahwa pendampingan ini untuk memastikan penyaluran BLT di wilayah binaan dapat berjalan lancar dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada warga penerima bantuan. Hal tersebut pun memang dirasakan oleh warga, dimana setiap kegiatan yang di dalamnya ada Babinsa selalu memberikan ketenangan dalam pelaksanaannya.

Kepala Desa saat dikonfirmasi mengungkapkan bahwa penyaluran BLT diberikan kepada 30 orang kepala keluarga penerima manfaat dan diharapkan kegiatan ini bisa mengurangi beban masyarakat. Pihak penyelenggara pun menyampaikan terima kasih kepada Babinsa yang sudah memberikan bantuan dalam pendampingan yang dilaksanakan hari ini, sehingga kegiatan bisa berjalan aman dan lancar. (Pen Kodim 1710/Mimika)

JAKARTA, Nusantara Bicara   –  Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Papua Tengah siap menangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Ketua DPW PAN Papua Tengah, Deinas Geley, S.Sos, M.Si, kepada awak media, Senin (28/8/2023) di hotel  Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, menyusul terbentuknya koalisi PAN Golkar, PBB, PKB dan Partai Gerindra di Pilpres 2024.

Bersama partai lain, PAN mendukung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai Bakal Calon Presiden RI di pemilu 2024 mendatang.

"Kemarin, begitu deklarasi di tingkat DPP, saya langsung instruksikan kepada seluruh DPD PAN tingkat Kabupaten dan kota se-Papua Tengah agar kita siap amankan keputusan DPP PAN terkait Pilpres 2024,”katanya dengan semangat.

Deinas Geley S.sos, M.Si, juga mendukung apapun keputusan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, khusus kita di Papua Tengah dukung penuh dan siap mensukseskan Pilpres dan Pileg,” jelasnya.

Menurutnya, keputusan DPP PAN bersifat mutlak tertinggi, sehingga DPW dan DPD di tingkat daerah harus mengamankan keputusan tersebut.

“Kita beri dukungan penuh. Sebab, ini pimpinan yang memutuskan, sehingga kita di tingkat bawah siap amankan keputusan tersebut,” tuturnya.

Ketua DPW PAN Papua Tengah, Deinas Geley S.Sos, M.Si, juga menambahkan dalam rangka Hari Jadi Partai Amanat Nasional (PAN) ke 25 tahun agar Prabowo menjadi Presiden 2024. 

Tak ketinggalan, Presiden Jokowi juga mengucapkan selamat ulang tahun, semoga PAN semakin mampu mengemban tugas, amanah-nya untuk rakyat dan bangsa Indonesia lewat Live Streaming.

Kegiatan ini sangat ramai dan meriah dihadiri oleh semua Pengurus, Ketua, Sekretaris dan Bendahara juga seluruh anggota DPR / DPRD  tingkat Provinsi serta Kabupaten dan Kota se-Indonesia.(Agus)

 JAKARTA, Nusantara Bicara  --  Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) H. Fachrul Razi MIP menyurati Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsuadi dan Dubes RI di Bangkok pada Senin (28/8/2023).  

Senator Fachrul Razi  mengungkapkan, dalam isi suratnya, ia juga meminta pihak Kemenlu RI membentuk tim pemulangan para ABK yang ditangkap karena melewati batas negara dan masuk zona ekonomi ekslusif negeri gajah putih tersebut. "Kita (Indonesia) memiliki hubungan  diplomasi yang baik dengan Thailand, dengan membentuk tim khusus maka mempercepat kepulangan para nelayan lokal yang telah ditunggu-tunggu kabarnya oleh pihak keluarga mereka, hal ini tentunya perlu harus segera dilakukan karena terdapat 29 WNI dari Aceh ditangkap oleh otoritas pihak Thailand," ungkap Fachrul Razi. 

Lebih lanjut kata Fachrul Razi, Mereka nelayan Aceh harus mendapatkan perlindungan hukum untuk dibebaskan dan dipulangkan kembali ke Indonesia. “Sebagai Senator perwakilan Aceh kami wajib perjuangkan mereka sampai dipulangkan,” tegas Fachrul Razi.

Fachrul Razi yang juga ketua Komite I DPD RI akan berkoordinasi dengan Menlu RI dan Dubes RI di Thailand agar diambil langkah langkah cepat agar segera dipulangkan. "Kita berharap 29 nelayan dari Aceh Timur yang kini ditahan di Thailand, dibebaskan dan segera dideportasi ke Indonesia,” ujar Fachrul Razi kepada media. 

Sebelumny Informasi yang diperoleh tim media sebelumnya, dua buah kapal nelayan tersebut merupakan kapal di perairan Timur Aceh, Idi Cut, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Ditangkap pada Jumat, 25 Agustus 2023 sekira pukul pagi 06.00 waktu bagian Thailand.

Insiden penangkapan terhadap kedua kapal nelayan pencari ikan asal Aceh Timur tersebut terpantau oleh helikopter otoritas Thailand saat melakukan patroli pada Rabu, 23 Agustus 2023.

Dua kapal terlihat dari jarak 100 kilometer barat daya ujung selatan Phuket masuk ke wilayah mereka. Selanjutnya melakukan pemantauan dan menangkap dua kapal yang ditumpangi 29 ABK ke Dermaga Ratsada Mueang Phuket District, Phuket, Thailand. (*)