 |
| Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Arif Nur Alam (31/10/2025) |
Jakarta, nusantarabicara -- Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) pada Jumat, 31 Oktober 2025, menghelat acara simposium “Refleksi 1 Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran” di Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rawamangun, Jakarta Timur.
Simposium ini digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT)
Sumpah Pemuda ke-97 pada 2025 ini Hadir
sebagai pembicara dalam simposium ini, Direktur Eksekutif Indonesia Budget
Center (IBC), Arif Nur Alam, dan pengamat sosial, Rocky Gerung
.Tema simposium
adalah “Catatan Kritis DPP GMNI terhadap Satu Tahun Pemerintahan
Prabowo-Gibran”
Dalam simposium ini, salah satu topik yang paling dikritisi para pembicara adalah mengenai kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Arif Nur Alam mengungkapkan, pada tahun pertama pelaksanaan MBG tahun 2025, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penggunaan anggaran MBG baru mencapai Rp 13 triliun, dari total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 71 triliun. berarti ada sekitar 18 persen. Pertanyaannya duit yang tidak terserap itu kemana, itu harus dipertanggung jawabkan dulu ke publik, pintanya.
Lebih lanjut Arif Nur Alam mengatakan
seharusnya MBG ini dimasukkan ke dalam sektor kesehatan bukanmya ke sektor pendidikan.
“Jangan di sektor pendidikan” ungkapnya.
“Kalau anggaran pendidikan dimasukkan program
Makan Bergizi Gratis (MBG) yang luar biasa besar mengakibatkan dia
inkonstitusional karena undang-undaang pendidikan harusnya 20 persen, lalu
masuk program MBG yang tidak berkaitan dengan sektor pendidikaan mengakibatkan
dia tidak memenuhi 20 persen,” jelas Arif.
Sekarang APBN tahun 2026 terjadi kenaikan yang
fantastis, 4 kali lipat. Itu sekitar 355 triliun. Nah, kenaikan yang cukup
signifikaan ini kalau kita kaitkan dengan jumlah 100 sektor pendidikan sekitar
7-8 sekian triliun, kalau dikeluarkan 335 triliun apa yang terjadi. Secara persentase
anggaran sektor pendidikan hanya 11 persen dari jumlah APBN, artinya ini inkonstitusional, ungkapnya.
Arif berharap semua pihak harus mengawasi ini,
publik dan mahasiswa betul-betul harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap program MBG,
tegasnya.
Penilaian Arif itu
dibenarkan Rocky Gerung. Rocky menilai, kebijakan MBG itu dilaksanakan dengan
mengurangi anggaran sektor lain, seperti pendidikan, yang semestinya menjadi
prioritas pemerintah.
“Siapa pun presidennya, harusnya mengutamakan itu (pendidikan).
Tapi, 20 persen dari anggaran pendidikan malah dialihkan untuk kebijakan makan
itu, yang akhirnya bermasalah,” ujar Rocky.
Hadir dalam simposium
ini, Ketua umum DPP GMNI beserta seluruh jajaran pengurus GMNI yang mengajak seluruh kaum muda Marhaenis
untuk menyalakan kembali api intelektual dan semangat kebangsaan dalam menilai
arah perjalanan negeri.(PS)
Posting Komentar