Jogya, nusantarabicara -- Rencana kehadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dalam Konser Kebangsaan yang akan digelar di Lapangan Temanggal, Kalasan, Sleman, Selasa (5/8/2025) malam, memicu gelombang penolakan dari sejumlah pelaku wisata.
Sejumlah spanduk dengan pesan-pesan keras terhadap KDM terpasang di sepanjang jalur utama yang bakal dilewati rombongan Gubernur. Spanduk tersebut diduga berasal dari kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Pariwisata Jogja–Jawa Tengah.
Isi spanduk antara lain:
“KDM, sudahi pencitraanmu! Perekonomian pariwisata gulung tikar karena ulahmu.”
“KDM Gubernur konten, jangan jadikan DIY sebagai bahan kontenmu.”
“Habis Mulyono, terbitlah Mulyadi.”
Penolakan ini tak lepas dari kebijakan kontroversial Dedi Mulyadi yang melarang kegiatan study tour dan wisata sekolah di wilayahnya. Kebijakan itu kemudian diikuti oleh sejumlah daerah lain seperti Provinsi Banten, Lampung, dan beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur.
Kebijakan tersebut dinilai sangat berdampak terhadap pelaku usaha pariwisata di berbagai daerah, termasuk DIY dan Jawa Tengah. Sejumlah pelaku wisata mengeluhkan penurunan drastis kunjungan wisatawan, terutama dari sektor pelajar, yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi wisata lokal.
“Spanduk-spanduk ini bentuk protes kami. Selama ini kami hidup dari kunjungan pelajar. Setelah KDM keluarkan larangan, banyak sekolah batal study tour. Pariwisata lumpuh, tapi dia malah datang ke DIY untuk konser dan konten,” ujar salah satu pelaku wisata, yang enggan disebutkan namanya.
Kemarahan terhadap KDM tak hanya muncul di DIY. Pada 20 Juli 2025 lalu, ratusan pelaku pariwisata di Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor gubernur, menuntut pencabutan larangan tersebut. Namun KDM memilih tak menemui massa. Bahkan saat dihubungi melalui sambungan telepon dan video call oleh Sekretariat Daerah, ia tidak memberikan tanggapan langsung.
Ironisnya, tanggapan terhadap tuntutan warga justru disampaikan melalui akun TikTok pribadinya beberapa hari kemudian, sesuatu yang dianggap tidak etis dan mempermainkan aspirasi rakyat.
Para pelaku wisata berharap kehadiran KDM di Sleman bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga menjadi momen refleksi dan keberanian untuk berdialog langsung dengan mereka yang terdampak oleh kebijakannya. (Agus)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar