Jakarta, Nusantara Bicara -- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan strategis pemerintah dalam pembangunan fasilitas layanan kesehatan, khususnya rumah sakit di wilayah-wilayah rawan konflik dan terdampak krisis kemanusiaan. Dukungan ini merupakan bagian dari kerja sama lintas kementerian antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana menegaskan bahwa TNI AD akan melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sesuai mandat dalam kesepakatan tersebut.
“Sebagai bagian dari komponen pertahanan negara, TNI Angkatan Darat secara prinsip senantiasa siap memberikan dukungan penuh terhadap setiap kebijakan strategis pemerintah, termasuk dalam hal pembangunan rumah sakit di wilayah-wilayah yang tergolong rawan atau terdampak konflik. Hal ini merupakan bagian integral dari kerja sama antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan,” ujar Brigjen Wahyu, dikutip dari Kompas, Selasa (29/7/2025).
Wahyu juga menambahkan bahwa pelaksanaan teknis serta koordinasi lintas sektor akan dikendalikan langsung oleh Kemenhan bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya. “Detail teknis dan mekanisme pelaksanaan akan ditentukan serta dikonsolidasikan lebih lanjut oleh Kementerian Pertahanan dengan para pemangku kepentingan lintas sektor,” tuturnya.
TNI AD, lanjut Wahyu, siap memainkan peran aktif dalam memperkuat sistem layanan kesehatan nasional, terutama di daerah-daerah yang tengah mengalami ketegangan sosial, konflik horizontal, atau situasi darurat kemanusiaan.
Langkah strategis ini menyusul permintaan resmi dari Kementerian Kesehatan kepada Kemenhan untuk mendukung pengamanan proyek pembangunan rumah sakit di wilayah-wilayah berisiko tinggi, khususnya di Papua yang diklasifikasikan sebagai zona merah dan zona hitam.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2026), menyebutkan bahwa sebanyak 12 hingga 14 rumah sakit akan dibangun di wilayah tersebut, dan pengamanan menjadi faktor krusial agar proses pembangunan berjalan lancar dan aman.
“Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan kepada Pak Menhan agar proyek pembangunan ini dapat dijalankan melalui kerja sama langsung dengan Kementerian Pertahanan, demi menjamin keamanan selama proses berlangsung,” jelas Menkes Budi.
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan bahwa pelibatan personel Zeni dari Kementerian Pertahanan juga akan menjadi bagian penting dalam proses konstruksi. Tak hanya menyangkut aspek pengamanan dan pembangunan fisik, Kemenkes juga menyoroti kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk pengoperasian rumah sakit pasca pembangunan, mengingat risiko keamanan bagi tenaga medis yang bertugas di daerah tersebut.
“Kita semua sudah melihat kasus-kasus tragis, di mana dokter dan perawat menjadi korban kekerasan. Situasi di lapangan sangat rentan dan berisiko tinggi,” ujar Budi.
Dengan sinergi antara Kemenkes, Kemenhan, dan TNI AD, diharapkan proyek strategis ini tidak hanya memperkuat layanan kesehatan di daerah tertinggal dan berisiko, tetapi juga menjadi bagian dari pendekatan holistik dalam membangun stabilitas dan keamanan nasional.(Agus)
Posting Komentar